DASI Primadona NKRI 2020 - Analisa - www.indonesiana.id
x

Dasi

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Kamis, 31 Desember 2020 07:39 WIB

  • Analisa
  • Berita Utama
  • DASI Primadona NKRI 2020

    Di tengah pandemi yang terus bergejolak, berbagai sendi kehidupan terguncang mulai dari ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya, hingga rakyat terpuruk dan menderita dan terus berseteru, di Indonesia justru ada yang menjadi primadona, diutamakan dan paling pentingkan. Dia adalah Pilkada dan korupsi.

    Dibaca : 563 kali

    Akhir tahun 2020, yang diharapkan masyarakat dunia  menjadi momentum indah, karena awalnya semua berharap pandemi corona mereda, ternyata di luar ekpetasi semua pihak, Covid-19 bahkan ada varian baru. Berbagai negara pun mengambil sikap dengan menutup kedatangan Warga Negara Asing (WNA), termasuk Indonesia.Bila benar virus corona bikinan manusia, bisa jadi pembikin virus kini sedang terbahak karena "rencananya" berhasil dan tidak kurang dari 1,73 juta penduduk dunia telah meninggal sejak corona hadir Desember 2019 di China.

    Namun, bila benar Covid-19 adalah wabah, maka bagi setiap orang yang menganggap remeh, tak mengindahkan protokol kesehatan,  maka sejatinya dia sedang menggali lubang kubur untuk dirinya, keluarganya, tetangganya, dan masyarakat pada umumnya.

    Di tengah pandemi yang terus bergejolak, berbagai sendi kehidupan terguncang mulai dari ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya, hingga rakyat terpuruk dan menderita dan terus berseteru, di Indonesia justru ada yang menjadi primadona, diutamakan dan paling pentingkan. Dia adalah Pilkada dan korupsi.

    Itulah catatan di penghujung tahun 2021 di mana rakyatlah yang tetap menjadi obyek kepentingan dan terus sekadar atas nama dan dimanfaatkan.

    Bagaimana tidak, di tengah penderitaan rakyat yang justru tetap berseteru karena ada buzzer dan influencer yang dibiayi juga dari uang rakyat, di tengah upaya menekan penyebaran virus corona, pemerintah justru tetap tutup mata dan telinga serta tak punya hati, hingga memutuskan tetap melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

    Meski menuai pro dan kontrak di tengah masyarakat. Ditentang berbagai pihak, tetap saja tak digubris oleh pemimpin negeri ini. Pasalnya, putra dan menantunya malah ikutan dalam Pilkada.

    Banyak akibat yang terjadi dari Pilkada. Selain sebagai ajang pesta pora cukong yang menjadi pemodal bagi para paslon yang tercatat lebih dari 92 persen cukong membiayai calon kepala daerah demi "imbalan" dan kepentingan bisnis, bukan amanah untuk rakyat. Pilkada juga memberi bukti bahwa banyaknya rakyat yang golput dan antipati, jelas bahwa Pilkada tak penting dan tak dibutihkan lagi oleh rakyat.

    Akibat lain, berapa ribu petugas KPPS yang terpapar Covid-19, ternyata media massa pun sepertinya "dibungkam" hingga tak ada yang mewartakan petugas terkena corona hasil dari Pilkada.

    Sebelum Pilkada, berapa jumlah pelanggaran Protokol kesehatan (Prokes) yang dilakukan oleh bakal calon kepala daerah? Ternyata, ada puluhan pelanggaran dan ada puluhan bakal calon peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) yang telah terkonfirmasi positif Covid-19. Bahkan, ada yang meninggal dunia karena dinyatakan positif Covid-19 sebelum penyelenggaraan Pilkada pada Rabu, 9 Desember 2020.

    Malah, seperti diwartakan berbagai media, puluhan ribu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dinyatakan reaktif Covid-19, puluhan ribu  melakukan isolasi mandiri.

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mencatat ada ribuan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan virus corona (Covid-19) dalam dua bulan terakhir masa kampanye Pilkada 2020, lantaran metode kampanye yang tetap melanggar protokol kesehatan

    Pertanyaannya, bagaimana nasib dan penanganan para pelanggar protokol kesehatan dari para pemain Pilkada ini? Rakyat pun tahu. Dan, siapa yang malah ditangkapi dan masuk penjara?

    Jelas, Pilkada adalah primadona, jadi semua dijaga dan diselamatkan atas dasar dan atas nama kepentingan. Bagaimana setelah Pilkada? Rakyat digencet lagi setelah diperas suaranya. Peraturan ini-itu dibikin agar terkesan fokus lagi ke corona.

    Siapa lagi primadona? Dia adalah korupsi. Di tengah corona, uang rakyat pun menjadi lahan kepentingan. Ironisnya para pelaku pencuri uang rakyat itu justru pejabat negara yang tidak lain diangkat dari elite partai politik.

    Lagi-lagi, elite partai korupsi. Untuk siapa uang hasil mencuri itu? Apakah untuk dirinya sendiri? Untuk dibagi koleganya? Atau untuk setor ke partainya?

    Luar biasa, memaksakan kehendak dengan tetap menyelenggarakan Pilkada, itu juga terkait karena sudah ada kontrak dan mahar dari para cukong. Sementara kegiatan korup juga demi kepentingan pribadi maupun partai.

    Sungguh, di tengah penderitaan rakyat, pemimpin negeri yang sudah tak punya beban, justru punya beban berat untuk bertanggungjawab kepada para pemodal yang telah menggelontorkan dana demi dapat duduk di kursi parlemen dan pemerintahan.

    Mereka secara kolektif justru sedang berupaya "membalas budi". Tak ada rasa malu memaksakan Pilkada meski maksud dan tujuannya sudah sangat terbaca. Lebih dari itu, korupsi juga menjadi jalan demi kepentingan pribadi dan banyak pihak yang bilang sebagai uang setoran.

    Kalau saya bikin kisah ini menjadi pertunjukkan drama panggung di catatan kecil 2020, maka judulnya: "Maaf, karena Tagihan, Primadonaku Pilkada dan Korup (DASI)."




    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.