Penanganan COVID-19 harus menggunakan pendekatan sistem dengan penguatan layanan kesehatan primer sebagai fokus utamanya. (Sumber gambar: Dok. Pencerah Nusantara)
Sejak virus SARS-CoV-2 resmi masuki Indonesia pada Maret 2020 lalu, pemerintah segera menyusun berbagai strategi menghalangi penyebarannya. Mengikuti saran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pemerintah menggulirkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan masing-masing pemerintah daerah.
Di Ibu Kota, salah satu episentrum pandemi, Pemprov DKI menerapkan empat kali PSBB sepanjang 2020 yang kemudian digantikan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali pada Januari 2021.
Selain itu, pemerintah juga terus berkomitmen meningkatkan jumlah pengetesan PCR dengan menambah jumlah laboratorium, mendatangkan reagen PCR, serta meningkatkan jumlah SDM. Standar pengetesan WHO, yaitu 1 orang per 1.000 penduduk per minggu yang berarti 270.000 tes per pekan atau sekitar 38.500 tes per hari berhasil dicapai pada pertengahan September 2020, meski hingga kini angka pengetesan harian masih fluktuaktif.
Strategi unggulan lain adalah program vaksinasi Covid-19. Dimulai pada 13 Januari 2021, pemerintah berencana merampungkan vaksinasi kepada 181,5 juta penduduk Indonesia dalam 15 bulan. Vaksin yang rencananya akan digunakan adalah produksi Sinovac, AstraZeneca, Pfizer-Biotech, Moderna, Novavax, dan vaksin Merah-Putih.
Kolapsnya Sistem Kesehatan
Meski telah menerapkan berbagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, namun ledakan kasus tetap terjadi pada Januari 2021. Ini merupakan akibat dari belum tegasnya penerapan PSBB dan masih dibanyaknya kegiatan penyebab kerumunan, seperti pilkada serentak.
Program vaksin yang diharapkan berjalan cepat dan lancar kini terhambat rantai dingin yang tidak siap. Jumlah tenaga kesehatan yang mendaftar ulang juga masih sedikit dan ada sekitar 15 persen dari tenaga kesehatan yang tidak jadi divaksinasi karena ternyata memiliki komorbid atau tekanan darah tinggi dalam tahap pemeriksaan.
Hingga 20 Januari, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan baru sekitar 70 ribu tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi. Target vaksinasi hingga akhir Januari sebanyak 566.000 tenaga kesehatan terancam tidak tercapai.
Di tengah maraknya sosialisasi program vaksin Covid-19, lonjakan kasus Covid-19 yang tidak terkendali membuat rumah sakit, terutama yang berada di Pulau Jawa, tidak lagi mampu menampung pasien. Catatan tertulis LaporCovid-19 dan CISDI menyatakan sudah saatnya Indonesia menyerukan darurat layanan kesehatan.
Positivite rate Indonesia juga hampir selalu di atas 20 persen pada Januari 2021, bahkan beberapa kali menyentuh 30 persen. Artinya satu dari tiga sampai empat orang yang melakukan tes PRC sudah terinfeksi.
Tingginya lonjakan kasus dan penuhnya rumah sakit meningkatkan risiko penularan pada tenaga kesehatan. Dari tanggal 1-19 Januari 2021, LaporCovid-19 mencatat 87 tenaga kesehatan meninggal karena Covif-19. Artinya, hampir 5 orang tenaga kesehatan meninggal setiap harinya. Bila keadaan terus memburuk, bisa jadi seluruh sistem kesehatan Indonesia kolaps.
Catatan Penting
Penanganan Covid-19 harus memerlukan solusi pendekatan sistem, bukan kasus. Dalam Health Outlook 2021 bertajuk Covid-19: Disrupsi pada Layanan Kesehatan Esensial, Dampak yang Ditimbulkan dan Jalan Membangun Kembali Sektor Kesehatan Indonesia, dijelaskan penguatan layanan kesehatan primer mutlak dilakukan untuk membantu penanganan pandemi.
Pelibatan serta penguatan puskesmas dalam respons Covid-19 mampu meningkatkan kemampuan negara melaksanakan upaya deteksi dini melalui surveilans efektif. Demikian juga halnya dengan peningkatan kapasitas tes, penelusuran kontak, isolasi, dan penanganan awal di tingkat komunitas akan lebih efektif jika dilaksanakan puskesmas.
Puskesmas juga memiliki platform upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang dapat memobilisasi masyarakat, seperti kader, tokoh masyarakat, serta kelompok kunci untuk bersama-sama menghadapi pandemi. Dalam periode pandemi, penguatan puskesmas melalui peningkatan kapasitas SDM puskesmas dan masyarakat melalui pelatihan, promosi penerapan protokol kesehatan di wilayah penempatan, hingga deteksi kasus dan penelusuran kontak erat mampu mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin massif.
Penguatan pelayanan kesehatan primer akan menguntungkan dalam jangka pendek, yaitu dalam penanganan pandemi Covid-19, dan juga dalam jangka panjang, yaitu dalam pembangunan fondasi kokoh sistem kesehatan yang kokoh.
Tentang CISDI
Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah think tank yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.
Penulis
Ardiani Hanifa Audwina
Ikuti tulisan menarik CISDI ID lainnya di sini.
