Berbagai analisis tentang Papua datang. Papua ditempatkan memiliki cerita sendiri dalam kubangan intervensi. Bahkan, Papua menjadi objek yang menggoda bagi pihak di luar sana.
Topik tentang Papua memang tidak ada habisnya dan semakin menghangat yang menyebabkan analisis hingga konspirasi berdatangan. Jika dilihat dari bingkai NKRI, kerumitan terus mengiringi keberadaan Papua. Di satu sisi, kita melihat betapa berharganya Papua yang disebut sebagai surga dunia. Namun satu sisi lain, Papua telah menjadi magnet bagi para pemburu keuntungan demi mempertahankan kepemilikan status sebagai adikuasa dan adidaya.
Perdebatan dan konspirasi pun tidak bisa dielakkan. Makna keduanya lebih mudah dicerna oleh publik yang membutuhkan penjelasan lebih sederhana mengenai, “Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sana?”.
Kebebasan tidak bisa didapatkan begitu saja oleh rakyat Papua. Sejak penemuan gunung emas di tahun 1950 silam, mereka mengalami kesulitan dalam memaknai kebebasan yang hendak disematkan kepada mereka. Pepatah “There is no such thing as a free lunch” sudah melekat di kepala rakyat Papua yang tersadarkan oleh pasar bebas.
Hal ini ditandai dengan Amerika dan Eropa yang memegang peran sebagai pendulum. Mereka memiliki kepentingan dekolonialisasi (pembongkaran terhadap semua struktur ekonomi, politik, sosial-budaya yang merintangi proyek emansipasi nasional). Pada saat itu, Belanda langsung menancapkan kuku kolonialnya di Papua, sementara Amerika perlahan memasuki Papua dengan membawa nama demokrasi.
Sejarawan dari Australia, Greg Poulgrain dan sejarawan lain, sudah lama melakukan kajian mengenai adanya konspirasi kuat yang menjadikan Papua sebagai objek eksploitasi. Meskipun di atas kepentingan kesejahteraan maupun sebatas eksploitasi, bila dikaitkan dari peran presiden John F. Kennedy dan Allen Welsh Dulles, pintu intervensi terbuka lebar.
Sejujurnya, bahasan mengenai geopolitik yang berada di Papua dalam peta dunia tidak bisa dihindari. Pasar bebas dan globalisasi berdiri tegak di bawah liberalisme yang telah mengikat satu sama lain dalam berbagai kepentingan, membutuhkan mangsa untuk dikuasai. Jika nantinya negara-negara lain ikut andil, maka hal tersebut merupakan bagian dari keniscayaan sejarah.
Jika membaca gambaran besar terkait keadaan Papua memang penting untuk selalu digaungkan agar kita terus memiliki acuan dalam bertindak dan mengambil kebijakan. Sebagaimana yang tertulis di UU 1945 dan Pancasila, menjadi alasan utama mengapa kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh negara harus senantiasa kita kritisi dan evaluasi.
Kegelisahan terus dirasakan dalam ruang publik Papua. Dalam hal ini, Negara sudah seharusnya hadir dalam berbagai segmen dan fragmen aspirasi tanpa mengucilkan mereka, termasuk pengabaian atas fundamental kebangsaan dan kenegaraan tidak bisa didiskriminasi.
Pandangan publik ketika mendengar kata pihak asing langsung tertuju pada perburuan keuntungan, perebutan, dominasi bahkan menganggap sebagai ancaman. Pentingnya demokrasi di Tanah Air membuat publik Papua tersadar bahwa kebebasan bukan sebagai slogan perlawanan melainkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus terus diperjuangkan.
Indonesia perlu memerangi ketertinggalan, kebodohan, dan kemiskinan. Ketiga hal tersebut bisa membatasi kemerdekaan dan kebebasan sebagai manusia dan warga negara. Jadi, saat negara tidak hadir dalam berbagai keluh kesah rakyat Papua menjadi kelaziman yang membutuhkan ruang untuk terus disuarakan dan didialogkan.
Jika tidak, perlawanan terus terjadi. Rakyat Papua terus akan merasa dibedakan sendiri. Nantinya, apapun yang dikatakan oleh pemerintah, mereka meresponnya secara berbeda dengan cara menentang. Ketika negara kehilangan kekuatan untuk menegosiasikan persoalan, bisa saja muncul korban dari semua pihak.
Sisi lainnya, jika perlawanan terjadi, maka suara para penentang lebih nyaring terdengar. Semakin terbuka dan tidak lagi terjebak dalam ruangan tertutup. Suara-suara mereka di hutan luas sana yang semula hanya bisa didengar sendiri, akan mulai di dengar publik di ruang terbuka. Media pemberitaan mulai mengekspos dan jemari warganet dari berbagai wilayah di Indonesia memberikan dukungan kepada mereka.
Sungguh ironis. Ketika penentangan semakin meluas seiring dengan agregasi kekuasaan yang masif. Populisme menjadi solusi terbaik untuk mereka yang selama ini diam dan merasa terkucilkan oleh negara yang justru sibuk dengan menyelesaikan persoalan berdasarkan pandangannya sendiri. Populisme Papua bukan lagi suara yang terkucilkan melainkan sudah menempati posisi tengah, menjadi saluran alternatif. Dan tidak disadari, hal tersebut menjadi tempat terbaik untuk dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kepentingan yang melatarbelakanginya.
Sudah saatnya pemerintah bisa tegas dan menunjukkan bahwa negara tidak boleh tunduk kepada pihak yang dapat menodai fundamental.
Namun respons atas perlawanan dan penentangan sejatinya berbanding lurus dengan pemaknaan tentang gambaran besar yang pernah, sedang dan akan terus mewarnai kompleksitas persoalan Papua. Harusnya kita mengkhawatirkan Papua di kemudian hari, dimana Papua dihuni oleh dua pihak yang jatuh pada lubang populisme. Keduanya sama-sama mengusung argumen atas nama rakyat.
Ikuti tulisan menarik Sutri Sania lainnya di sini.
