Secara umum, kontrak sosial merupakan sebuah kesepakatan yang rasional, seberapa besar kewenangan pejabat negara dan seberapa luas kebebasan warganya.

Kontrak sosial yang membentuk sebuah negara lahir dari keinginan masyarakat yang kuat sehingga segala kewenangan yang dimiliki oleh negara tersebut berasal dari masyarakatnya sendiri. Untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan pemenuhan moralitas yang tinggi, kontrak sosial baru dapat dibentuk atas kehendak bersama. 

Tidak ada paksaan yang dirasakan oleh negara maupun masyarakatnya di dalam kontrak sosial. Ketika adanya kualitas dalam kemauan bersama maka akan menciptakan manusia yang sadar dan tunduk pada hukum yang sumbernya datang dari kemauan bersama dan mampu mengalahkan kepentingan sendiri. 

Di dalam demokrasi modern, muncul yang namanya fungsi warga dalam masyarakat dan negara. Sementara musyawarah dapat digunakan untuk mengubah sistem politik yang penuh dengan “drama”. Padahal, kekuasaan ada pada rakyat. 

Jika terikat dengan kontrak sosial, maka semuanya dituangkan dalam konstitusi negara yaitu mencerdaskan bangsa, menciptakan perdamaian, mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat. 

Kontrak sosial yang telah tertuang ke dalam konstitusi negara juga meliputi menjamin hak warga negara untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin negara, para penyelenggara negara atas pengkhianatannya terhadap kontrak sosial yang menjadi kesepakatan bersama.

Mari renungkan sejenak, apakah sampai saat ini kita telah seutuhnya merasakan perdamaian, keadilan, dan kemakmuran? Jika belum, apa tantangan terbesar yang harus kita hadapi untuk mewujudkan mimpi bersama?

Ikuti tulisan menarik Septi Yadi lainnya di sini.