Mengapa baru sekarang tergerak hati? Kemarin ke mana saja? Apakah selama ini tidak tahu bahwa sepak bola nasional juga sudah menjadi gantungan hidup sebagian besar rakyat Indonesia? Untuj apa namanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bila sering tak berbuat untuk rakyat. Namun, begitu bicara Pilkada, karena memang jadi lahan hidupnya, di tengah pandemi tetap digulirkan, seolah diam seribu bahasa. Sementara berbagai sektor kehidupan termasuk sepak bola disetop, tak ada pembelaan.
Surprise, lho?
Meski ada ungkapan lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali, namun terbukanya mata DPR yang seolah baru bangun dari tidur, tetap saja terlambat. Terlebih di saat Kepengurusan PSSI periode sekarang tak punya taji dan tak berwibawa. Apalagi kualitas dan mutu pengurus pun dipertanyakan publik sepak bola nasional, di saat mereka terus ternina bobo oleh kerajaan voter PSSI yang diyakini masih terus dilingkari oleh para mafioso sepak bola nasional yang akarnya masih kuat menancap di tubuh PSSI.
Jujur, publik sepak bola nasional tentu banyak yang merasa surprise, heran atas dukungan Komisi X DPR RI yang tiba-tiba akan menyiapkan payung hukum soal suporter agar sepak bola jalan lagi. Hal ini terungkap setelah ada niatan PSSI menjalankan kompetisi Shopee Liga 1 dan Liga 2 2021.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menjanjikan hal itu dalam Webinar bersama PSSI dalam sebuah acara di Jakarta pada Jumat (29/1/2021). Webinar ini juga diikuti oleh Sesmenpora Gatot S Dewabroto, Presiden Madura United Achsanul Qosasi, dan lainnya.
Menariknya, Syaiful Huda menilai, polisi enggan memberikan izin jalannya kompetisi sepakbola karena mempertimbangkan suporter. Nah, kalau sudah tahu sejak awal, mengapa baru kali ini tergerak?
Teriakan sudah dari November 2020
Publik sepak bola nasional tentu masih ingat, sejak polisi tak memberi izin gelaran kompetisi, sudah sejak bulan November 2020 ada teriak meminta bantuan kepada DPR.
Waktu itu ada beberapa pemain klub Shopee Liga 1 2020, yang sudah meminta DPR-RI khususnya Komisi X dan Komisi III membantu PSSI melobi Polri agar memberikan izin penyelengaraan lanjutan kompetisi.
Perlu saya ulang, Komisi X DPR-RI adalah komisi yang membidangi olahraga, sedangkan Komisi III DPR-RI adalah mitra kerja Polri. Sehingga teriakan pelaku sepak bola benar di alamatkan ke kedua Komisi tersebut
Pasalnya, batalnya lanjutan Liga 1 tidak terlepas dari kegagalan PSSI mendapatkan izin penyelengaraan dari karena penyebaran virus corona yang semakin masif terjadi di seluruh daerah di Indonesia.
Bila saya ulang, teriakan pelaku sepak bola saat itu minta tolong kepada bapak-bapak wakil rakyat di DPR-RI agar membantu PSSI mendapatkan izin dari Polri, karena pemain butuh kompetisi bergulir agar bisa mencari nafkah untuk keluarga, seperti telah dikutip oleh berbagai media massa nasional.
Bahkan para pemain pun mengungkapkan bahwa liga-liga di luar negeri, sudah bergulir semua, malah sudah ada yang dihadiri suporter. Berbeda dengan rencana Liga 1 yang tanpa penonton dan akibatnya berdampak sangat besar bagi klub dan semua pelaku dan stakeholder yang terlibat dalam sepak bola nasional.
Efek lainnya, di tengah masa sulit pandemi, pengangguran pun bertambah dan menjadi beban semua pihak. Sepak bola nasional butuh peran wakil rakyat di DPR-RI khususnya Komisi X dan Komisi III agar Liga 1 mendapatkan izin dari Polri sehingga bisa bergulir kembali, agar pelaku sepak bola dapat mengepulkan dapur lagi dan menghidupi keluarganya.
Ternyata, teriakan di bulan November 2020, ibarat menulis di atas pasir. Teriakan itu pun tak berbekas dan tak menyentuh hati dan pikiran para wakil rakyat itu. November di lewati. Dan, ternyata Desember 2020 itu Pilkada. Oh, ternyata.
Kini, di penghujung Januari 2021, ternyata setelah teriakan terlewat tiga bulan, Komisi X baru bersuara. Itu pun karena ada yang membicarakan sepak bola nasional.
Bak pahlawan kesiangan, ternyata setelah menunggu tiga bulan, Komisi X berjanji akan membuat aturan soal suporter yang sah secara hukum.
"Kami dari Komisi X DPR mendukung penuh adanya kompetisi yang bisa bergulir kembali. Payung hukum mengenai suporter akan dimatangkan oleh Komisi X DPR," kata Syaiful Huda terkait niatan menggulirkan kembali Shopee Liga 1 dan Liga 2.
"Untuk bisa dikaji, saya meminta dukungan dari semuanya serta agar bisa terlaksana. Jalannya kompetisi sangat berhubungan dengan suporter dan itu menjadi perhatian dari polisi untuk mendapatkan izin," ujarnya menambahkan, seperti dikutip oleh berbagai media massa nasional.
Syaiful pun menambahkan bahwa Komisi X DPR RI, merasa bahwa eksistensi suporter sangat penting dan dihargai, maka dari itu, mereka sedang membuat undang-undangnya, lalu berharap bisa terwujud dan kompetisi sepak bola Indonesia bisa bergulir kembali.
Atas niatan Komisi X DPR, tentu Federasi sepakbola Indonesia yang tak mampu berbuat dan seperti mati suri, akan sangat terbantu andai DPR berhasil merealisasikannya. Sebab, tanpa bantuan DPR, dalam kondisi seperti sekarang, mustshil PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) mampu mendapatkan izin kompetisi sepakbola dari polisi.
Kita tunggu janji dan niatan Syaiful Huda bersama Komisi X nya, yang baru terbangun setelah diteriaki minta tolong dari tiga bulan yang lalu. Aneh tapi nyata, inilah DPR di Indonesia. Selama ini ternyata tak seperti singkatannya. Kira-kira ada apa gerangan di balik unjuk gigi DPR yang seolah mau jadi dewa penyelamat sepak bola nasional, meski memang itu tugas mereka.
Inilah fenomena Pengurus PSSI kita sekarang, selain dipertanyakan kualitas dan mutunya, pun ketahuan tak bertaji. Ayo kita tunggu taji DPR itu. Mungkinkah Kompetisi segera bergulir meski ada payung hukum, sebab tergantung pula siapa yang memberi perintah untuk keluarkan izin kompetisi di NKRI.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
