Banyak pujian dilontarkan kepada Kapolri baru Jenderal Listyo Sigit. Bahkan, sebelum ia menjalani fit and proper test di Dewan Perwakilan Rakyat, puji-pujian sudah terdengar. Apa lagi ketika Listyo mengungkapkan keinginannya untuk menampilkan wajah polisi yang tegas dan humanis—yang manifestasinya baru akan terlihat nanti: tegas seperti apa dan humanis seperti apa.
Puji-pujian yang terdengar menjelang pengangkatannya itu sesungguhnya lebih merupakan harapan yang tinggi kepada Listyo. Rakyat menginginkan perubahan institusi kepolisian ke arah yang bertambah baik, sesuai slogannya: mengayomi. Apakah harapan rakyat agar polisi betul-betul mengayomi itu berlebihan? Mampukah ia melakukan perubahan pada institusinya agar lebih memenuhi harapan rakyat?
Pujian dan harapan itu memang selalu terlontar manakala seorang kapolri baru dilantik. Rupanya rakyat tidak putus harapan untuk memiliki kepala polisi dengan role model seperti Jenderal Hoegeng. Pada masanya, ketika itu zaman Orde Baru, Hoegeng tampak relatif mandiri dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai pribadi, ia pun dikenal jujur dan sederhana.
Namun zaman sudah berganti, sehingga berharap sangat Kapolri baru mampu membawa angin perubahan yang lebih mendasar barangkali dipandang berlebihan. Anggapan ini memang masuk akal mengingat bahwa Kapolri hanyalah salah satu dari sekian banyak aktor yang satu sama lain terhubung melalui relasi kekuasaan.
Jenderal Listyo memimpin institusi yang memiliki kewenangan besar, yang karena itu terdapat potensi masalah apabila kewenangan yang dimiliki tidak dijalankan betul-betul untuk melayani dan mengayomi masyarakat. Relasi dengan aktor-aktor kekuasaan lainnya dapat memengaruhi institusi kepolisian maupun Jenderal Listyo sebagai Kapolri dalam menggunakan kewenangan yang besar itu.
Kapolri dan institusi kepolisian bukan aktor tunggal yang steril dari pengaruh relasi dengan aktor kekuasaan lainnya, baik itu Presiden—apa lagi Jenderal Listyo pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, DPR, elite politik dan partai, maupun pusat kekuasaan lainnya. Relasi itu tidak bisa diabaikan dan berpotensi memengaruhi gerak langkah Kapolri maupun institusi kepolisian selama ia pimpin. Relasi itu menjadi faktor yang dapat memengaruhi langkah Jenderal Listyo untuk mewujudkan harapan rakyat akan polisi yang humanis dan mengayomi.
Terdapat banyak aktor lain yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dengan kepentingan masing-masing, dan mereka membentuk relasi kuasa yang relatif pelik, yang berubah-ubah bergantung kepada isu dan situasi. Polisi berada dalam medan tarik-menarik antara keinginan menjalankan fungsi pelayanan dan pengayoman secara adil kepada masyarakat dengan kepentingan kekuasaan dan politik. Tarik-menarik kepentingan ini dapat membuat insan kepolisian berpotensi tertarik ke sudut-sudut yang berlainan. Mampukah Kapolri baru menjaga institusi kepolisian agar mengedepankan perlindungan rakyat ketimbang kekuasaan?
Di banyak negara, jika bukan di semua negara di dunia, kepolisian kerap menghadapi kendala untuk melayani dan mengayomi masyarakat sepenuhnya. Tidak mudah bagi Kapolri baru maupun kepolisian untuk menjalankan fungsi-fungsi kepolisian yang terbebas dari pengaruh kekuasaan. Inilah salah satu tantangan yang perlu dijawab oleh Jenderal Listyo. Misalnya saja, ia ditantang untuk mampu menjawab pemeo yang beredar di masyarakat bahwa ‘hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah’. Ia juga ditantang untuk bersikap transparan, terbuka terhadap saran dan kritik, serta bertindak adil, termasuk untuk hal-hal yang bersangkutan dengan anggota kepolisian. Tantangan ini wajar mengingat besarnya kewenangan yang dimiliki. Tantangan ini merupakan harapan agar kepolisian menjadi institusi yang lebih baik.
Jenderal Listyo juga perlu memikirkan kembali beberapa ide yang sempat ia lontarkan, antara lain gagasan menghidupkan kembali Pam Swakarsa. Banyak unsur masyarakat yang menyarankan agar gagasan itu tidak diwujudkan mengingat pengalaman masa lampau. Istilah tersebut telah melekat di ingatan rakyat banyak sebagai kenangan buruk. Namun, Istana menjawab bahwa Pam Swakarsa yang sekarang ini akan berbeda dari yang dulu. Sayangnya, eksplorasi dan komunikasi yang terang mengenai perbedaan itu dan seperti apa model baru Pam Swakarsa ini tidak disampaikan secara utuh. Komunikasi ini perlu dibenderangkan agar masyarakat paham benar apa yang dimaksud Kapolri, sedangkan istilahnya pun perlu dicarikan penggantinya agar pengalaman traumatis itu tidak muncul kembali.
Langkah-langkah awal Kapolri yang menjalin komunikasi dengan NU, Muhammadiyah, dan Rabithah Alawiyah merupakan tindakan yang bagus—mungkin akan disusul dengan organisasi keagamaan lain. Setidaknya, ini merupakan cara untuk saling mengenal antara komandan baru institusi kepolisian dan organisasi tersebut. Kapolri dapat menyampaikan visi dan rencananya, sekaligus menyerap harapan masyarakat yang disuarakan organisasi tadi. Harapan rakyat sebenarnya tidak muluk-muluk, yaitu jadilah pemimpin yang adil kepada rakyat dan jadikanlah kepolisian institusi yang adil dalam menegakkan hukum. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
