Mengutip ulang Siaran Pers Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada Kamis, 24/12, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan musim hujan tahun 2020/2021 diwarnai latar belakang fenomena iklim global La Nina, yang terjadi sejak awal Oktober 2020 dan diprediksi akan berlangsung hingga Mei 202 dan 85 persen zona musim (ZOM) di wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan.
Berdasarkan analisis dinamika atmosfer dan prakiraan curah hujan bulanan, diperkirakan kondisi musim hujan hingga Maret 2021 akan bersifat normal hingga di atas normal atau cenderung lebih basah, bila dibandingkan dengan musim hujan tahun 2020.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal menambahkan, beberapa daerah yang berpotensi mengalami curah hujan kategori tinggi (300-500mm/bulan) pada Januari-April 2021, antara lain: Bagian barat Sumatera, sebagian besar Jawa, sebagian Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, bagian tengah-utara Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
Pada Mei-Juni 2021, curah hujan kategori tinggi diprediksi terjadi di bagian utara Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat bagian utara, dan Papua bagian tengah.
Karenanya, sebab secara umum, curah hujan pada Januari–Maret 2021 diprakirakan berkisar antara 200 – 500mm/bulan. Jumlah itu cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, maka BMKG menegaskan, peningkatan curah hujan berpotensi meningkatkan peluang banjir di Indonesia pada Januari-Maret 2021.
Untuk itu, sudah diperingatkan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah berpotensi mendapatkan curah hujan tinggi hingga sangat tinggi diimbau mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi seperti genangan, banjir, longsor, dan banjir bandang dan dapat terus memantau informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini dari BMKG melalui situs resmi https://www.bmkg.go.id, media sosial @infoBMKG, aplikasi iOS dan android "Info BMKG", atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.
Atas apa yang disampaikan oleh Dwikorita, hanya berselang 6 hari sebelum memasuki tahun 2021 juga ditambahkan berbagai informasi oleh BMKG yang hanya kurang dari 6 hari memasuki 1 Januari 2021, ternyata kini semuanya sudah terbukti.
Hanya dalam hitungan 37 hari, sejak 1 Januari hingga 6 Februari 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat telah terjadi 337 bencana di Indonesia (sejak 1 Januari hingga 6 Februari 2021).
Dari data BNPB di Jakarta, Sabtu (6/2/2021) bencana yang terjadi di antaranya 206 banjir, 61 puting beliung, 54 tanah longsor dan 7 gelombang pasang dan abrasi. Lalu, 7 gempa bumi serta 2 kebakaran hutan. Adapun dampak dari bencana alam tersebut, 203 orang meninggal dunia serta 10 orang dinyatakan hilang.
Dampak yang paling besar adalah masyarakat yang harus mengungsi, catatan BNPB ada lebih dari 1,7 juta yang mengungsi dan 12.052 luka-luka. Dampak lainnya menyebabkan kerusakan, di antaranya sebanyak 46.420 rumah rusak, terdiri dari 4.336 rusak berat, 5.293 rusak sedang dan 36.791 rusak ringan. Secara total, ada 1.211 fasilitas umum yang rusak, di antaranya 606 fasilitas pendidikan, 513 fasilitas peribadatan dan 92 fasilitas kesehatan. Sebanyak 200 kantor di wilayah-wilayah yang terjadi bencana alam juga rusak, ditambah dengan 74 jembatan yang juga mengalami kerusakan.
Siapa bisa menolak bencana?
Itulah kuasa Sang Maha Pencipta, siapa yang bisa mencegah dan menolak bencana di luar kemampun manusia? Di awal 2021, hanya dalam tempo 37 hari di luar bencana pandemi corona sesuai catatan BNPB, Indonesia telah menerima 337 bencana yang dicatat hingga 6 Februari 2021. Bagaimana dengan tanggal 7, 8, 9, 10 Februari 2021 dan seterusnya yang belum terlaporkan, belum terjadi? Media massa terus melaporkan bencana yang terjadi terutama banjir di berbagai daerah di negeri ini.
Pertanyaannya, bisa apa pemerintah dan parlemen dengan bencana ini? Bisa apa para influenser dan buzzer, pihak-pihak yang hanya berpikir kepentingan politik, pendukung, cukong, oligarki, dinasti politik, hingga tetap rakus dengan KKN? Ada banjir Kalimantan Selatan, gempa bumi Sulawesi Barat, bisa apa? Atau jangan-jangan bencana itu juga akan jadi bahan isu, gorengan, dan kendaraan kepentingan hingga jadi lahan korupsi baru?
Kembali kepada peringatan BMKG, namun pemerintahan negeri ini juga tak bis menolak bencana, meski sudah ada informasi dan peringatan dari akademisi dalam hal ini BMKG, sebelum 337 bencana terjadi di seluruh Indonesia, maka seluruh masyarakat Indonesia memang wajib bukan sekadar waspada. Ibaratnya juga bukan hanya sekadar sedia payung sebelum hujan, namun sedia berbagai hal, karena yang dihadapi bukan lagi sekadar kehujanan, tetapi efek dari musim hujan, yaitu bencana yang hingga merenggut nyawa dan meluluh lantakan lingkungan serta harta benda.
Lebih menarik lagi, bila musim hujan di Indonesia, Jakarta selalu menjadi kambing hitam karena menjadi langganan banjir, lalu menjadi bahan gorengan politik, maka di tahun 2021 ini, sejak Januari, daerah manakah yang membikin gempar karena banjir di Indonesia?
Bahkan baru beberapa hari memasuki tahun 2021, rakyat Indonesia telah dibikin kaget. Bagaimana tidak daerah yang faktanya memiliki hutan dan menjadi tetangga daerah yang digadang akan menjadi Ibukota Baru RI, ternyata dilanda banjir besar. Hingga Rabu (20/1/), BNPB mencatat sebanyak 342.987 orang terdampak, 18.294 meter jalan terendam, dan setidaknya 21 jembatan rusak.
Malah, berbagai spekulasi dari beberapa pihak dilontarkan guna mencoba menjelaskan penyebab utama banjir bandang yang belum pernah terjadi sebelumnya hingga menenggelamkan 13 kabupaten tersebut. Dari mulai hujan, perubahan tutupan lahan, hingga kerawanan yang tinggi provinsi Kalimantan Selatan terhadap banjir.
Jadi, dengan semua peristiwa bencana yang sudah terjadi, walaupun sudah ada peringatan dini dari BMKG, tetap saja bencana banjir dan lainnya merenggut berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini pun sama dengan bencana pandemi corona. Meski berbagai pihak telah mengingatkan agar pemerintah melakukan antisipasi dan pencegahan Covid-19 sebelum datang ke Indonesia, tapi diabaikan dan malah lebih sibuk dengan kepentingan-kepentingan yang semakin mengorbankan rakyat.
Jadi, antara bencana Covid-19 dan bencana alam yang kini mendera Indonesia, apakah akan menjadi sehebat sekarang bila ada langkah dan tindakan prefentif yang tegas dan terukur?
Bila Covid-19 akhirnya tak terkendai hingga sekarang, jelas karena tidak ada tindakan tegas dan terukur dari sebelum Covid-19 menjamah Indonesia karena awalnya lebih memilih ekonomi ketimbang nyawa.
Bila bencana alam sampai terjadi, padahal sudah ada peringatan dan dapat diprediksi karena faktanya kondisi lingkungan dan masyarakat didzolimi, maka inilah yang terjadi, rakyat pun terus menjadi korban dan dikorbankan.
Yang pasti, kerusakan lingkungan di seluruh Indonesia, siapa biang keladinya? Apa rakyat jelata yang membabat hutan? Apa rakyat jelata yang menjadikan lahan kebun dan persawahan yang menjadikan real estate dan sejenisnya? Yang semuanya merusak alam dan lingkungan?
Sudah diingatkan, tapi pandemi corona dan bencama tetap saja mendera.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
