Benarkah ada pihak yang menggoyang kursi AHY, Ketua Umum Partai Demokrat? Apabila memang ada, siapakah dia atau mereka? Apa tujuannya? Siapa yang diuntungkan? Isu ini mungkin tidak akan terungkap tuntas dalam waktu dekat. Masyarakat hanya bisa menduga-duga dari membaca sikap Demokrat, respon Istana, serta respon Moeldoko, Kepala Staf Presiden, di depan jurnalis maupun unggahannya di instagram pribadi.
Sebagai peristiwa politik, betapapun isu menggoyang partai merupakan peristiwa yang layak jadi perhatian. Perpecahan partai memang merupakan hal yang mungkin terjadi, sebab selalu akan ada orang-orang yang tidak puas dengan internal partai, apakah itu soal ide, jabatan, hingga hal yang mungkin bersifat pribadi. Namun, intervensi pihak luar untuk menggoyang partai dan secara spesifik mengganti ketua umumnya lebih layak lagi untuk diperhatikan, sebab dampaknya bukan hanya bagi partai tersebut, tapi juga bagi praktik demokrasi yang sehat.
Alasan untuk melakukan intervensi bisa bermacam-macam. Mungkin saja karena ketua umum partai ini dianggap sukar diajak bekerjasama atau berpotensi menjadi pesaing yang tidak mudah untuk dikalahkan dalam suatu ajang kompetisi politik. Ada pula karena ambisi pribadi orang-orang yang terlibat dalam upaya penggoyangan partai. Banyak kemungkinan, banyak alasan, dan banyak argumen untuk membenarkannya.
Betapapun, berpolitik tetap penting disertai fatsun atau etika, sebab inilah yang menjaga agar praktik demokrasi berjalan sehat. Tanpa ada etika, politik menghalalkan segala cara akan ditempuh, termasuk menggulingkan ketua umum yang terpilih secara sah dalam suatu munas atau kongres partai. Jika partai ditempatkan sebagai alat politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, maka etika merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan.
Mengapa negara/rakyat ikut berkontribusi membiayai partai politik? Tak lain karena pandangan bahwa partai politik merupakan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Sayang sekali, para politisi—termasuk elite partai mengabaikan kontribusi ini. Karena itu, rakyat juga berkepentingan agar partai politik hidup secara sehat dan mendorong jalannya demokrasi yang sehat, bukan malah menyokong oligarki politik dan konglomerasi ekonomi.
Demokrasi yang sehat harus memberi ruang bagi suara-suara yang beragam, bukan hanya menginginkan suara yang seragam. Dalam ruang demokrasi, partai-partai yang berkuasa mestinya juga memberi ruang bagi partai oposisi, bukan malah membungkamnya. Partai oposisi harus dipandang sebagai sparring-partner agar demokrasi berjalan secara sehat, sebab fungsi-fungsi pemberian masukan, kritik, maupun kontrol memang diperlukan.
Pemerintahan yang berpihak kepada demokrasi yang sehat mestilah membutuhkan kekuataan penyeimbang. Melalui koreksi, partai penyeimbang dapat membantu meluruskan kembali jalannya pemerintahan apabila memperlihatkan tanda-tanda menyeleweng dari garis konstitusi. Hanya pemerintahan yang merasa dirinya paling benar yang merasa tidak memerlukan partai pengritik, korektor, penyeimbang. Hanya pemerintahan yang merasa dirinya paling benar yang menganggap partai-lain-yang-tidak-sehaluan dalam pilihan kebijakan sebagai pengganggu.
Pemerintahan yang sehat maupun partai politik yang sehat mestinya berkepentingan agar institusi-institusi negara lainnya mampu menjalankan fungsinya sesuai amanat, dan tidak dipaksa atau diintervensi untuk mengamankan kepentingan pemerintah dan partai pendukungnya. Ketika pihak tertentu mengintervensi sebuah partai demi kepentingan pribadi, pemerintah, ataupun pihak lain, maka bukan hanya partai yang diintervensi itu yang dirugikan, tapi juga ikhtiar bersama untuk membangun demokrasi yang sehat akan mengalami kemunduran. Pengalaman intervensi terhadap partai politik di masa Orde Baru cukuplah menjadi bahan pembelajaran, bukan untuk dipraktikkan kembali. Yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan; begitulah demokrasi yang sehat, selalu mengalami kemajuan. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
