Di masa sulit tatkala pandemi corona terus menggelegak tak terkendali, masyarakat kian menderita, untuk memenuhi kebutuhan primer sehari-hari saja sulit, entah karena tertutup mata dan hatinya atau karena alpa, lalai dalam kewajiban, kurang mengindahkan, kurang memperhatikan, lengah, dan sepertinya bukan karena kebetulan, muncul kebijakan yang terkesan sangat merakyat.
Dia adalah kebijakan pemerintah menggratiskan pajak barang mewah untuk mobil baru, yang masuk kategori kebutuhan sekunder. Kebijakan ini tetap dapat disebut merakyat, sebab memang yang dikasih gratis itu rakyat. Tak peduli dan tak penting rakyat golongan mana yang sampai mampu membeli barang mewah.
Apa pemerintah kita, kini sudah lupa menyoal kebutuhan primer, kebutuhan yang sangat mendasar yang harus dipenuhi, yang kalau tidak dapat mengancam kelangsungan hidup yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal), serta kesehatan yang juga kini menjadi primer di musim pandemi ini.Tetapi, di tengah berbagai kesusahan, pemerintah justru menurunkan kebijakan sekunder untuk rakyat kaya bukan untuk rakyat jelata.
Karenanya tak aneh bila dalam beberapa pemberitaan menyoal ini, warganet dan netizen membincang sikap bijak yang sejatinya tak bijak ini. Malah semakin menciderai hati rakyat jelata, sebab masih teringat bagaimana rakyat jelata hingga kini masih diliputi rasa sedih dan kecewa terutama saat iuran BPJS Kesehatan harus naik. Meski sudah diprotes dan sempat turun, Presiden malah menaikkan lagi. Padahal buat makan saja susah.
Karenanya, kebijakan tak populer pemerintah menggratiskan pajak barang mewah untuk mobil baru, malah membikin tak berkesan di hati rakyat jelata dan rakyat jelata masih punya harapan iuran BPJS Kesehatan diturunkan.
Tapi yang pasti kebijakan pemerintah akan menurunkan tarif pajak penjualan barang mewah atau PPnBM untuk mobil di bawah 1500 cc yang akan berlaku per Maret 2021 dengan rencana
selama tiga bulan pertama PPnBM untuk mobil didiskon sampai 100 persen. Tiga bulan selanjutnya didiskon 50 persen dan tiga berikutnya diskon 25 persen, benar-benar bikin mengelus dada dan membikin tak habis pikir, karena siapa yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah, sementara rakyat jelata tetap saja terkena pajak-pajak yang sudah ada.
Kendati kebijakan ini dilatar belakangi tujuan agar penjualan mobil yang anjlok karena pandemi, bisa bergeliat lagi. Ekonomi yang lesu, bisa pulih lagi, tetap saja ada rakyat lain yang terus merasa diperlakukan tidak adil.
Terlebih Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, ada beberapa alasan kenapa pajak penjualan barang mewah untuk mobil di bawah 1500 cc yang digratiskan. Pertama, segmen mobil tersebut diminati kelompok masyarakat kelas menengah dan memiliki komponen lokal di atas 70 persen.
Selain itu, diharapkan mampu meningkatkan produksi otomotif, mendorong gairah belanja kelas menengah dan menjaga pemulihan pertumbuhan ekonomi.
Luar biasa, untuk kelas menengah malah gratis pajak. Di mana perasaannya Bu Menteri ini? Coba apa kata lanjutannya?
"Ditambah, sebentar lagi memasuki bulan puasa dan tradisi mudik Lebaran yang biasanya jadi momen meningkatnya penjualan mobil," ujar Sri Mulyani yang telah terpublish di berbagai media.
Hebatnya lagi-lagi, bila kemarin ada SKB 3 Menteri menyoal seragam sekolah,
Kebijakan diskon pajak btk orang kaya ini akan menggunakan skema PPnBM DTP (ditanggung pemerintah) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mulai berlaku 1 Maret 2021. Serta akan dievaluasi efektivitasnya setiap 3 bulan.
Atas kebijakan yang terus membikin rakyat jelata jengah dengan pemerintah ini, malah sudah dikritik oleh sejumlah ekonom.Kondisi lagi pandemi, ada diskon pajak barang mewah. Bila kebijakan ini dibuat saat kondisi normal, mungkin sah-sah saja. Namun sekarang sedang pandemi.
Rakyat pendapatannya berkurang. Bagaimana mikir mau beli mobil, untuk kebutuhan sehari-hari saja masih banyak yang kesulitan.
Lucunya, kalau beli dan punya mobil juga mau pergi ke mana. Ada PPKM Mikro. Atau nanti setelah kebijakan pajak gratis akan diikuti kebijakan masyarakat boleh mudik dan boleh pulang kampung saat Idul Fitri?
Betapa penuh dramanya kebijakan-kebijakan pemerintah di negeri ini. Selalu yang dipikir untuk kepentingan minoritas. Melupakan dan malah terkesan terus menindas dan memojokkan yang mayoritas, yaitu rakyat jelata yang sewajibnya malah lebih mendapat prioritas perhatian dari pemerintah di masa sulit.
Andai saja, ada kebijakan iuran BPJS turun lagi, betapa bahagianya rakyat. Tapi ini malah pajak mobil gratis untuk orang kaya. Padahal laporan yang terpublikasi di media massa BPJS surpulus mendapat keuntungan triliunan.
Harusnya Iuran BPJS turun lagi
Saat mobil mewah akan digratiskan pajaknya, masyarakat juga terkaget saat BPJS di tahun 2020 ternyata surplus pendapatan puluhan triliun.
Bahkan hal ini diungkap terbuka. Keuangan BPJS Kesehatan menyatakan, surplus cukup besar pada 2020 yaitu sebesar Rp18,7 Triliun disaat pandemi Covid-19. BPJS bahkan tidak lagi gagal membayar klaim ke Rumah sakit maupun faskes lainnya.
Malah, surplus ini menurut BPJS Kesejatan terjadi setelah pihak manajemen bersama pemerintah melakukan pembenahan dan berdasarkan hasil audit menyeluruh yang dilakukan oleh BPKP pada 2018-2019.
Wah, bagaimana kalau selama ini auditnya seperti tahun 2020, apakah untuk surplus harus dengan cara mencekik rakyat dengan menaikkan iuran yang sama dengan upeti di zaman Kerajaan dulu?
Rakyat terus diobok-obok, diperas. Tapi uang yang terkumpul dari uang memerah rakyat di berbagai bidang malah digunakan untuk kepentingan siapa.
Khusus menyoal surplus BPJS ada Anggota Komisi IX DPR yang meminta pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menurunkan kembali kenaikan tarif, khususnya untuk kelas 3 yang diberlakukan sejak tahun lalu. Tapi kira-kira bagaimana respon pemerintah? Kita tunggu dan mari kita tonton drama pajak gratis mobil mewah yang akan berlaku. Yah, bijak untuk orang kaya dengan pajak mobil gratis, tak bijak untuk rakyat jelata, iuran BPJS tetap naik
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
