Jokowi dan Kita (4): Jawab dengan Mekanisme Pers bukan (Mengerahkan) Buzzer - Pilihan - www.indonesiana.id
x

Dua orang wartawan di sebuah kantor media sedang bekerja keras mengejar tenggat. (Foto: Tulus Wijanarko)

Hasan Aspahani

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Jumat, 19 Februari 2021 17:29 WIB

  • Pilihan
  • Berita Utama
  • Jokowi dan Kita (4): Jawab dengan Mekanisme Pers bukan (Mengerahkan) Buzzer

    Produk pers hanya bisa dilengkap, atau dikoreksi, atau dijawab dengan produk pers juga, yang dihasilkan dengan metode jurnalisme yang benar. Bukan oleh buzzer, bukan oleh netizen dengan senjata medsos. Kecuali si netizen itu bekerja dengan metode jurnalisme yang benar. Tapi apa iya ada netizen yang begitu?

    Dibaca : 995 kali

    Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen (Pasal 15 UU No.40/1999 tentang Pers).

    Itulah alasan kehadiran Dewas Pers.

    Pertama, mengembangkan kemerdekaan pers; kedua, meningkatkan kehidupan pers nasional. Dewan pers untuk itu harus bekerja dengan independen. Ini memang konsep ideal. Pada praktiknya tak seideal itu. Memang, semua hal juga begitu. Aturan dibikin untuk membawa hal-hal yang diatur ke kondisi ideal, dengan prasyarat ideal.

    Independen artinya anggotanya dipilih oleh organisasi-organisasi pers. Tak seperti dulu, Dewan Pers bekerja sebagai penasihat pemerintah, ketuanya pun dijabat menteri penerangan. Menpen, sebagai ketua dewan pers berhak merekomendasikan siapa jadi pemred dan siapa yang harus diberhentikan. Artinya lewat dia, pemerintah campur tangan.

    Siapa yang mengawasi dewan pers? Ya, organisasi-organisasi pers, perusahaan pers, yang memilih mereka tiga tahun sekali.

    Dewan pers sekarang tak lagi seperti keberadaannya pada rezim lama. Saya pernah disidang oleh Dewan Pers, dalam posisi saya sebagai penanggung jawab www(dot)jpnn(dot)com (sekarang saya tak terkait apa-apa lagi dengan situs web ini). Saya hadir dalam sidang bersama beberapa media lain, terkait pengaduan seorang pengacara, atas nama seorang kepala daerah, terkait sebuah berita.

    Apa "KUHP" yang dipakai Dewan Pers untuk mengadili kami? UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Apa hasil dari sidang itu? Dewan Pers memutuskan apakah kami telah melanggar Kode Etik Jurnalistik.

    Bila ya, maka kami diperintahkan untuk menyelesaikan dengan mekanisme pers, apakah hak jawab sudah diberi dan dipakai oleh pengadu? Apakah kami sudah memberitakan dengan berimbang? Kalau kami salah, tidak akurat, maka kami harus melaksanakan hak koreksi, apa yang telah diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

    Dewan Pers juga memutuskan apakah wartawan yang menulis berita yang diadukan itu telah melanggar Kode Etik. Jika ya, maka hukuman diserahkan kepada kami sebagai pemilik media. Dewan Pers tak bisa memecat wartawan.

    Di dalam dirinya, pers punya ombudsman, pengawas internal, yang juga bekerja dengan pegangan UU Pers dan Kode Etik, juga aturan internal perusahaan pers.

    Jawa Pos pernah meminta maaf di halaman satu, mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan itu. Karena itulah kewajiban koreksi yang harus dilakukan. Dan itulah juga yang dituntut oleh pihak yang terkait pemberitaan yang diadukan. Biasa saja. Salah, koreksi. Pers bisa salah. Karena itu ada kewajiban koreksi.

    Koreksi itu artinya beri kesempatan menjelaskan sejelas-jelasnya, dengan porsi pemberitakan yang sama, juga di halaman satu, halaman yang sama dengan berita yang diadukan.

    Pihak-pihak yang tak puas mungkin tak paham dengan mekanisme itu, tak paham bagaimana Dewan Pers bekerja.

    Supriyanto Martosuwito menulis ini di tulisannya "ARUS BALIK SANG PENDUKUNG": Meski ada Dewan Pers dan ombudsman kenyataannya HASILNYA TAK MEMUASKAN, karena melewati MEKANISME PANJANG dan sebagai yang duduk di sana para KOLEGA SENDIRI. Sehingga baik pers maupun pembaca yang dirugikan Dewan Pers sering tidak menyelesaikan masalah. (Kapital dari saya).

    Maka saya bertanya, "penyelesaian seperti apa yang dibayangkan terkait sengketa pemberitaan pers?" Yang saya tahu dan saya praktikkan adalah seperti yang saya jelaskan di atas.

    Terhadap pers yang pemberitaannya tak peduli pada disiplin jurnalistik, dan kerap melanggar kode etik, pembacalah yang akhirnya menghukumnya, jangan dibaca. Jangan dibeli.

    Biar mereka memperbaiki mutu jurnalismenya, dan itulah antara lain yang diharapkan oleh Dewan Pers dengan merumuskan sertifikasi wartawan (yang sebelumnya tak pernah ada, meski juga masih jauh dari sempurna) atau verifikasi lembaga pers oleh Dewan Pers. Pers diurus oleh kalangan pers sendiri.

    Produk pers hanya bisa dilengkap, atau dikoreksi, atau dijawab dengan produk pers juga, yang dihasilkan dengan metode jurnalisme yang benar. Bukan oleh buzzer, bukan oleh netizen dengan senjata medsos. Kecuali si netizen itu bekerja dengan metode jurnalisme yang benar. Tapi apa iya ada netizen yang begitu?

    Ketika Tempo membuat laporan buzzer istana konteknya adalah itu. Ketika Dewan Pers, YLBHI, dan banyak pihak mengingatkan hal yang sama bukan karena mereka temannya Tempo tapi karena pengerahan buzzer - atau netizen propemerintah, memakai istilah Supriyanto Martosuwito, - diakui atau tidak keberadaannya, mengganggu upaya kita menjaga dan mengembangkan kemerdekaan dan kehidupan pers yang sehat. Itu kalau memang pers salah. Ketika pers mengiritik rezim penguasa dan pendukungnya tak paham apa konteks kritik itu, dan menganggapnya serangan, lalu menyerang balik, itu bukan koreksi namanya. Dan itu tidak sehat. (bersambung)



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.