Otoritarianisme maupun rezim otoriter terkadang tidak muncul dadakan, melainkan bertahap dan mungkin terkesan merayap. Masyarakat yang tidak waspada tidak akan mampu melihat perubahan, sebab tidak terjadi perubahan dratis, sehingga segala sesuatunya seolah terlihat biasa. Perubahan menuju otoriatarianisme berlangsung perlahan-lahan. Masyarakat yang tidak peka tidak akan begitu merasakan perubahan ke arah sana.
Sebagian warga masyarakat mungkin mampu menangkap tanda-tanda perubahan itu, umpamanya dari perubahan kosakata yang digunakan di tengah masyarakat. Dalam bukunya yang terbit pada 2017, On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century, Timothy Snyder, sejarawan Amerika, mengingatkan bahwa manakala politisi dan figur tertentu berbicara, cermati kata-katanya. Misalnya, apakah kata ‘terorisme’ dan ‘ekstremisme’ maupun kata-kata yang terkesan patriotik diucapkan secara berlebihan dan berulang-ulang.
Warga masyarakat yang tak lagi memiliki keberanian untuk mengutarakan pikiran sendiri dan dengan caranya sendiri akan menggemakan jargon, istilah, maupun semboyan serupa. Penguasa mengemas kata-kata dengan begitu meyakinkan, hingga rakyat menerimanya sebagai kebenaran sekalipun itu mengingkari fakta. Karena itu, kata Snyder, “Menanggalkan fakta adalah menanggalkan kebebasan.” Jika tidak ada fakta yang benar, tidak seorang pun dapat mengritik kekuasaan, sebab tidak ada dasar untuk melakukannya.
Pertempuran narasi di berbagai media pada dasarnya adalah pertempuran antara ikhtiar menegakkan kebenaran dan upaya mengaburkan kebenaran dengan narasi sebagai alatnya dan teknologi digital sebagai sarananya. Bila narasi tertentu berhasil mengaburkan kebenaran, maka bersiaplah menghadapi situasi yang tidak Anda inginkan: kebingungan. Warga masyarakat dibuat bingung: manakah yang benar di antara fakta-fakta yang dinarasikan secara berbeda-beda.
Karena itu, kata Snyder, mempertahankan fakta yang benar merupakan dasar untuk mempertahankan kebebasan. Perjuangkan dan pertahankan fakta yang benar dan lawan fakta artifisial.
Untuk mempertahankan kebebasan, kata Snyder, Anda juga harus berusaha keras mempertahankan institusi—pengadilan, kepolisian, parlemen, media. Jangan berbicara tentang ‘institusi kita’, kata Snyder, kecuali Anda menjadikan institusi itu milik Anda. Institusi tidak melindungi diri sendiri, melainkan harus dijaga dan ditegakkan oleh masyarakat. Di tengah arus informasi dan narasi melalui media sosial, integritas dan independensi media massa penting untuk dijaga.
Dalam novel 1984 yang ditulis oleh George Orwell digambarkan bagaimana pengaruh kekuatan Bung Besar. Orwell menulis: “Mata yang menghipnotis itu menatap ke dalam mata Winston. Seolah suatu kekuatan yang sangat besar sedang menekanmu—sesuatu yang menembus tengkorakmu, memukul-mukul otakmu, menakut-nakuti kamu supaya melepaskan keyakinan itu, membujukmu untuk menyangkal bukti yang tertangkap indramu. Pada akhirnya Partai akan mengumumkan bahwa dua tambah dua itu lima, dan kau akan terpaksa mengakuinya.”
Gambaran yang dilukiskan oleh Orwell dalam memang belum menyentuh jagat digital layaknya masa sekarang, sebab pada masa itu perkembangan teknologi informatika dan komunikasi masih terbatas. Media sosial belum lagi ada. Meski begitu, spirit otoritarianisme yang digambarkan Orwell masih relevan hingga kini di era digital. Intinya ialah setiap saat warga berada dalam pengawasan negara, yang dimanifestasikan sebagai big brother alias Bung Besar.
Lalu bagaimana wujud otorianisme digital? Salah satu definisi yang dapat diterima ialah pemakaian teknologi informasi digital oleh rezim penguasa untuk mengawasi, menekan, dan memanipulasi penduduk domestik maupun asing. Intinya ialah mengawasi, menekan, dan memanipulasi. Dibandingkan dengan gambaran Orwell dalam novelnya, teknologi digital telah mengalami kemajuan yang jauh lebih pesat sehingga teknik cengkeraman Bung Besar di masa sekarang pun menjadi semakin canggih, antara lain berupa pengerahan opini di media sosial untuk menyerang kritik di ruang publik.
Freedom House menyebutkan sejumlah ciri dari praktik otoritarianisme digital, yaitu pemutusan koneksi internet atau internet shutdown, penghapusan konten dari media online dan media sosial, pengawasan siber—perilaku netizen terus-menerus diawasi, membuat aturan yang semakin membatasi netizen maupun produsen teknologi, tidak ramah terhadap kritik—pengritik dikriminalisasi, manipulasi online—membayar komentator untuk menyerang pengritik pemerintah, serangan teknis seperti peretasan atau pembajakan akun, kekerasan fisik terhadap aktivis digital, dan memblok atau menutup akun media sosial. Harap maklum, sebagian negara telah menjalankan beberapa ciri yang disebutkan oleh Freedom House itu. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
