Aspal Buton pada saat ini sudah menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sangat antusias. Ada target 1000 kilometer jalan yang harus diaspal dengan menggunakan aspal Buton pada tahun 2021 ini. Dapatkah produsen-produsen aspal Buton memenuhi target ini ? Bagaimana kalau target ini tidak dapat tercapai ? Dan siapakah yang harus bertanggung jawab ? Pemerintah atau produsen-produsen aspal Buton ?. Atau Menteri PUPR yang telah memberikan target tersebut ?
Kita boleh saja merasa optimis bahwa aspal Buton akan mendunia berdasarkan potensinya yang sangat luar biasa besarnya. Tetapi kita juga harus sadar bahwa potensi yang sangat besar ini harus dikelola dengan cara yang sangat profesional, paling efektif, dan paling efisien. Dan yang paling penting dan utama adalah bagaimana aspal Buton ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kemakmuran rakyat Indonesia. Target 1000 kilometer jalan yang harus diaspal dengan menggunakan aspal Buton merupakan sebuah tantangan yang sangat berani. Mungkin alangkah lebih menariknya apabila tantangan yang diberikan kepada Pemerintah dan produsen-produsen aspal Buton tersebut adalah bagaimana caranya agar aspal Buton dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran 100 juta rakyat Indonesia dengan ekonomi menengah ke bawah ?. Sanggupkah aspal Buton memenuhi target ini ? Siapakah yang mau menjawab ? Pak Jokowi ?
Aspal Buton adalah karunia Allah SWT yang sangat luar biasa besarnya bagi rakyat Indonesia. Khususnya rakyat yang berada di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal Buton pertama kali ditemukan pada tahun 1924. Berapa gelintir rakyat Indonesia yang selama ini sudah menikmati berkah dari aspal Buton ? Mungkin belum ada 1% dari seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 270 juta orang. Apakah ini adil ? Bagaimana caranya agar aspal Buton minimal dapat dinikmati oleh 50% dari seluruh penduduk Indonesia ? Khususnya rakyat miskin dan rakyat golongan ekonomi menengah ke bawah di daerah terpencil dan pedesaan ?
BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara dimana Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungannya adalah: “Kementerian BUMN dan BUMN berkomitmen untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang berorientasi pada profit, people, dan planet”. Alangkah indahnya dan sangat mengharukan kalimat-kalimat ini. Apakah ini hanya merupakan “hiasan bibir” saja, atau sudah terpatri di dalam hati yang paling dalam? Siapakah yang dapat menjamin dunia dan akhirat ? Pak Erick Thohir ?
Marilah kita kaitkan antara Aspal Buton dengan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan BUMN ini :
- Profit: Aspal Buton diproduksi bertujuan untuk mengsubstitusi aspal minyak. Indonesia mengimpor 1 juta ton aspal minyak per tahun. Atau senilai US$ 500 – 700 juta per tahun. Apabila harga aspal Buton diasumsikan sama dengan harga aspal minyak pada saat ini, maka produsen-produsen aspal Buton akan untung besar. Mengapa ? Karena harga aspal minyak sangat bergantung kepada fluktuasi harga minyak dunia, biaya transportasi, dan biaya-biaya lain sebagai jasa-jasa impor. Jadi apabila keuntungan yang sangat besar itu sebagian akan digunakan untuk merealisasikan misi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan BUMN, maka alangkah bahagianya rakyat Indonesia ini.
- People: People yang dimaksud di sini tentunya rakyat Indonesia. Bukan Pejabat, apalagi Koruptor. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa keuntungan BUMN dari industri aspal Buton ini nantinya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
- Planet: Planet yang dimaksud di sini adalah bumi, air, dan udara. Planet dan People tidak dapat dipisahkan. Itu sudah merupakan satu kesatuan. Manusia tidak dapat hidup tanpa tempat berpijak, air yang bersih, dan udara yang bebas polusi. Oleh karena itu pengelolaan industri aspal Buton wajib mengutamakan prinsip-prinsip keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup untuk generasi penerus Bangsa.
Setelah kita mengetahui bahwa peranan BUMN sangat vital untuk kemakmuran rakyat Indonesia, apa yang harus Pemerintah lakukan sekarang ? Pemerintah harus membentuk BUMN yang khusus mengelola aspal Buton. Mulai dari Hulu hingga Hilir. Mungkin banyak pihak-pihak yang tidak setuju, dan bertanya: “Mengapa Aspal Buton tidak dikelola oleh Pihak Swasta seperti pada tambang-tambang sumber daya alam yang lain ?”. Jawabannya adalah sesuai dengan UUD 45 Pasal 33 ayat 2: “ Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. Dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sudah terang benerang apa permasalahannya yang sebenarnya. Jadi apa lagi yang harus ditunggu ?
Aspal Buton adalah batu-batuan kapur yang mengandung bitumen di dalam matriks pori-pori batu-batuannya. Untuk memisahkan antara bitumen dari matriks batu-batuannya harus dilakukan proses ekstraksi. Ini adalah kunci keberhasilan aspal Buton untuk dapat mengsubstitusi aspal minyak impor. Kalau Pemerintah sudah bulat tekadnya untuk mengelola aspal Buton guna mensubstitusi aspal minyak impor, maka lakukanlah secara profesional, efektif, dan efisien. Tetapi satu hal yang harus menjadi pegangan utama dalam melaksanakan misi negara ini; yaitu bahwa aspal Buton harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa pembangunan infrastruktur jalan-jalan selama ini hanya berfokus kepada pembangunan jalan-jalan Tol. Ada Trans Papua, Trans Jawa, Trans Sumatera, dll. Aspal Buton hakekatnya harus difokuskan untuk jalan-jalan yang menghubungkan kawasan-kawasan Wisata di seluruh Indonesia. Khususnya kawasan-kawasan Wisata di daerah-daerah yang sangat terpencil. Indonesia memiliki banyak aset panorama alam yang sangat indah, gunung yang menjulang tinggi, laut yang luas dan jernih airnya, dan budayanya yang tinggi, yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Dengan dibangunnya infrastruktur jalan-jalan menuju kawasan-kawasan Wisata ini akan menarik minat para Investor untuk membangun hotel, rumah makan, tempat rekreasi, dll. Dengan demikian akan menarik kerinduan wisatawan-wisatawan lokal dan asing untuk berdatangan mengunjungi kawasan-kawasan Wisata yang indah tersebut. Dampak ekonomi yang paling nyata adalah penduduk tempatan akan dapat meningkatkan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman para wisatawan sehari-hari. Akan tercipta banyak lapangan kerja, dan pasar untuk menjual hasil pertanian dan peternakan dari penduduk tempatan. Roda perekonomian di daerah-daerah pedesaan dan terpencil tersebut akan berputar cepat.
Industri Pariwisata akan ada sepanjang masa selama kawasan-kawasan Wisata tersebut dikelola secara standar internasional. Cara-cara tradisional sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu diperlukan para Investor untuk mengelolanya secara profesional. Salah satu cara yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan membangun infrastruktur jalan-jalan menuju kawasan-kawasan Wisata tersebut. Bukan jalan Tol. Membangun jalan-jalan di kawasan Wisata dengan menggunakan aspal Buton, maka hal ini akan merupakan bentuk promosi gratis dan kebanggaan bahwa Indonesia selain memiliki panorama alamnya yang sangat indah, jalan-jalannya pun juga mulus dan tahan bertahun-tahun made in Indonesia.
BUMN mengelola aspal Buton ? Mengapa tidak ? Dimana ada kemauan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, pasti di situ ada jalan aspal Buton.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
