Perusahaan-perusahaan negara dituntut untuk bersih dan transparan. Sebab BUMN merupakan kepanjangtanganan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Melalui berbagai perusahaan itulah negara mengatur distribusi hal-hal vital yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Itu artinya, negara harus benar-benar efektif dan menyeluruh dalam upaya merealisasikannya demi asas keadilan sosial.

Oleh sebab itu, perusahaan negara terus berkomitmen untuk terus mendorong bisnis yang mereka jalankan transparan dan akuntabel. PLN misalnya, terus melakukan sinergi dengan lembaga hukum untuk melakukan screening. Sebab mekanisme pengawasan internal saja tidak cukup. Dibutuhkan kepekaan kelembagaan terkait untuk mencium adanya kejanggalan dan potensi pelanggaran hukum.

Sinergi antara PLN dan KPK untuk menangani pengaduan tindak pidana korupsi yang lebih terintegrasi adalah salah satu hasil kerja sama itu. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan pengaduan korupsi, sebagai bagian dari komitmen kedua lembaga dalam pemberantasan korupsi.

"Saya mendorong semua perusahaan BUMN yang ada di klaster harus bisa ikut program (PKS/Perjanjian Kerja Sama) ini. Insyaallah kami berkomitmen terus melakukan transformasi, transparansi, profesionalisme yang ada di Kementerian BUMN dan juga perusahaan-perusahaan BUMN," kata Menteri BUMN Erick Tohir dalam keterangannya kepada pers di Jakarta, Selasa 2 Maret 2021.

Kementerian BUMN sebagai induk perusahaan negara berupaya untuk terus terbuka pada program-program yang mendukung transformasi transparansi bagi kementerian dan perusahaan BUMN. Komitmen ini demi mewujudkan kinerja yang lebih positif dan bermanfaat bagi orang banyak.

Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri menyampaikan apresiasinya kepada jajaran BUMN yang memiliki semangat dan komitmen bersama KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebab menurutnya, KPK diberikan mandat untuk mencegah terjadinya kerugian negara. Hal itu harus dilakukan sejak dini.

"KPK dan BUMN memiliki visi yang sama. BUMN memiliki tugas pokok meningkatkan pendapatan negara dan KPK bertugas mencegah terjadinya kerugian negara. Apabila terjadi kerugian negara, KPK wajib mengembalikan kerugian negara berupa aset recovery, itulah inti dari kerja sama ini," terang Firli Bahuri.

Sejalan dengan niat mulia itu, PLN mengucapkan rasa terima kasih kepada KPK yang telah membantu pemantauan untuk mencegah tindak pidana korupsi sejak dini. Dengan pencegahan inilah diharapkan potensi kerugian yang ditanggung negara tidak akan terjadi.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan KPK kepada PLN. Termasuk dalam PKS hari ini, yaitu untuk membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan, baik secara internal dan eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel," jelas Zulkifli.

Melalui sinergi kali ini, KPK juga akan membantu, serta memberikan asistensi kepada PLN dalam rangka penyusunan atau penguatan aturan internal. Selain itu juga meningkatkan sistem PLN dalam penanganan pengaduan. Cara itu akan efektif mencegah prilaku korupsi, sebab oknum yang ingin berbuat serong itu dibayang-bayangi oleh pengawasan yang ketat. Dampak positifnya adalah hal itu akan mencegah korupsi sejak dari pikiran. Jika seseorang memaksakan diri, KPK akan dengan cepat menangkapnya.

Sinergi antara PLN dan KPK sudah dilakukan sejak lama. Kerja sama yan baik itu dalam upaya untuk meningkatkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada lingkungan perusahaan. Dengan penyelenggaraan yang baik dan bersih, perusahaan akan lebih lincah bergerak dalam memikul tanggung jawab yang diberikan oleh negara. Pada akhirnya hal baik itu akan berimbas positif pada rakyat sebagai muara dari seluruh proses kerja perusahaan negara.