Aktivitas bisnis memang dimaksudkan untuk mencari marjin keuntungan, bila perlu sebesar-besarnya. Para pebisnis berusaha menemukan ruang-ruang investasi yang mungkin dengan mempertimbangkan peluang dan risiko. Begitu pula, pemerintah berkepentingan membuka ruang investasi yang semula tertutup atau terbatas untuk kemudian dilonggarkan. Asumsi pemerintah: untuk menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mendatangkan pajak.
Secara umum, begitulah logika ekonomi yang normal—yang dipegang pebisnis maupun pemerintah, dan dimaklumi oleh masyarakat. Bahwa aspek-aspek lain kehidupan kemudian kadang-kadang atau malah jarang dipedulikan itu juga merupakan kelaziman. Misalnya, soal pemeliharaan lingkungan, harkat dan martabat masyarakat adat, hingga termasuk memelihara kebaikan sosial. Contoh kecil: membuka bengkel sepeda motor di tengah permukiman tanpa izin tetangga.
Sebagian pebisnis, juga sebagian pejabat di pemerintahan, mungkin berpikir bahwa memelihara kebaikan sosial itu bukan tugas mereka, melainkan tugas masyarakat sendiri. Pokoknya kami membuka investasi yang bisa mendatangkan uang untuk negara sebanyak-banyaknya; pokoknya kami berbisnis untuk membuka lapangan kerja dan mendatangkan keuntungan bagi kami. Urusan sosial bukanlah urusan kami. Karena itu pejabat urusan investasi maupun pebisnis kaya modal akan mencari peluang apapun yang bisa dijadikan ladang investasi.
Cara berpikir seperti itu boleh dibilang merupakan logika yang self-centric—mementingkan diri sendiri dan mengabaikan lingkungan sosial. Padahal, lingkungan sosial adalah kenyataan yang tidak boleh diabaikan atau dipandang sebelah mata seolah-olah tidak ada, karena dampak yang ditimbulkan oleh sebuah investasi sangat jelas. Contohnya ialah efek sosial dari investasi miras.
Investasi miras skala besar dibuka karena pertimbangan ada aktivitas bisnis skala kecil yang bisa diindustrikan dan akan ada pasar yang menyerap; pebisnis tidak akan mau berinvestasi apabila menurut proyeksi mereka tidak ada konsumen yang akan membeli produk mereka. Sedangkan pasar itu adalah masyarakat kita sendiri, meskipun mungkin ada produk yang diekspor.
Pertanyaannya: apakah pembukaan investasi miras itu mempertimbangkan dampak sosialnya? Apakah para pengambil keputusan mempertimbangkan keluhan ibu-ibu yang sudah merasakan betapa buruk efek minuman keras terhadap suami mereka: menghabiskan uang untuk minum, pulang ke rumah marah-marah karena kesadaran terganggu sebagai efek minuman, hingga mungkin juga melakukan kekerasan di luar maupun dalam rumah tangga.
Sudah banyak penelitian mengenai efek buruk dari minuman keras, serta sudah banyak contoh negara di mana minuman keras menjadi bagian persoalan dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Betapa banyak warga masyarakat yang harus mengikuti konseling agar mampu membebaskan diri dari kecanduan miras, sebab miras telah menimbulkan problem sosial yang merusak—kejahatan, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, penghamburan uang untuk aktivitas tidak produktif, kecanduan, dst. Jika masih mau memakai logika ekonomi, berapa harga yang harus dibayar untuk semua kerusakan sosial tersebut?
Seperti halnya juga investasi dalam industri dan perdagangan senjata yang boleh dimiliki oleh warga sipil di AS. Investasi ini mendatangkan uang yang luar biasa bagi pebisnisnya, dari yang membikin hingga yang menjualnya. Namun harga yang harus dibayar masyarakat juga tidak kalah besarnya, bahkan melebihi karena tak ternilai: hilangnya nyawa karena orang dengan mudah meletupkan senpi, tingkat kematian akibat senpi yang tinggi.
Pokok soalnya ialah pemerintah, khususnya pejabat yang menangani investasi maupun sektor ekonomi lainnya, hendaknya mempertimbangkan betul aspe-aspek lain dari setiap kegiatan ekonomi dan bisnis. Aspek sosial itu juga mencakup lingkungan hidup—apakah investasi tertentu akan mengancam kelangsungan lingkungan hidup masyarakat sekitarnya atau tidak. Apakah investasi tertentu memperhatikan kebutuhan, keluhan, serta tuntutan keadilan masyarakat—jangan sampai atas nama investasi, pemerintah tidak mau mendengarkan suara masyarakat yang meminta suatu investasi dibatalkan.
Betapapun kita butuh uang untuk hidup, namun kita lebih membutuhkan keadilan, kesehatan, kelestarian lingkungan, hingga keharmonisan sosial. Apabila uang hasil investasi ternyata berpotensi besar merusak semua hal baik dalam masyarakat, semestinya pemerintah tidak membiarkan investasi itu dibuka ataupun diteruskan bila telanjur dibuka. Kita semua adalah makhluk paripurna yang meliputi segala aspek, dan ekonomi hanyalah salah satu aspek di antaranya. Jangan biarkan aspek ekonomi menghegemoni aspek-aspek lain dan menghancurkan kemanusiaan kita. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
