Kapasitas Pemimpin Menjaga Marwah Institusi - Pilihan - www.indonesiana.id
x

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Rabu, 17 Maret 2021 07:40 WIB

  • Pilihan
  • Berita Utama
  • Kapasitas Pemimpin Menjaga Marwah Institusi

    Di era demokrasi yang terpasung kepentingan para oligark ini, pemenuhan kapasitas intelektual, spiritual, kepemimpinan, kecerdasan emosional, hingga kemampuan manajerial menjadi tantangan serius yang tengah kita hadapi. Kita menjalani hidup bermasyarakat yang seolah-olah bergulir begitu saja tanpa dipandu oleh pemimpin garis depan yang benar-benar memahami situasi karena keterbatasan imajinasinya.

    Dibaca : 1.062 kali

     

    Seberapa kuat para pejabat publik kita menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah institusinya? Terlebih lagi bila ia merupakan pengemban jabatan tertinggi di institusi itu, sehingga praktis ia menjadi representasi lembaga. Ketua DPR merupakan representasi DPR, begitu pula Ketua MPR, DPD, MA, MK, dan seterusnya. Maknanya, kematangan berpikir, keluasan wawasan, sikap, dan tindakan mereka mestinya mencerminkan kapasitas sebagai orang nomor satu di institusi masing-masing.

    Realitasnya tidak seperti itu. Sebagian orang terpilih untuk menempati jabatan tertinggi karena kekuatan lobi, kepentingan kelompok, popularitas, koneksi, atau bagian dari elite terbatas. Tidak mengherankan bila kemudian institusi-institusi penting dipimpin oleh figur yang tidak cukup mumpuni dan tidak cukup representatif sebagai wakil institusi, baik dalam hal kapasitas intelektual, keluasan wawasan, hingga sikap dan tindakan—dalam konteks kecerdasan emosional dan spiritual.

    Coba kita tengok ke belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan sejumlah pimpinan institusi negara terjerat kasus korupsi dan suap, serta harus melepaskan jabatan. Setya Novanto, Ketua DPR 2016-2019, dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi dalam proyek e-KTP. Irman Gusman, Ketua DPD 2014-2016, terjerat kasus suap impor gula dan harus mendekam di penjara. Akil Mochtar ditangkap beberapa bulan setelah terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada April 2013 karena kasus suap pilkada. Belum lagi menteri, gubernur, hingga bupati dan walikota.

    Apa yang mungkin tidak pernah terpikir oleh mereka yang pernah menjadi orang penting ini ialah bahwa mereka mengemban amanah jabatan publik. Maknanya, sepak terjang mereka bukan lagi urusan pribadi semata, melainkan membawa nama institusi tempat mereka duduk sebagai pimpinan: DPR, MPR, DPD, MK, MA, hingga presiden sekalipun. Kehormatan publik itu melekat pada jabatan, namun tanggung jawab publik pun melekat sekaligus—mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga martabat institusinya.

    Banyak figur tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka masing-masing memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan institusi, bukan sekedar menunaikan tugas-tugas rutin. Menjaga kehormatan dan marwah institusi itu bukan hanya berusaha agar tidak terlibat dalam kasus-kasus korupsi dan sejenisnya, tapi menghidupkan ruh institusinya agar lebih bersinar.

    Jika seseorang menjadi ketua MK dan MA, maka ia menjadikan institusi yang dibanggakan rakyat karena cinta keadilan dan dapat diandalkan dalam memberi putusan yang memenuhi rasa keadilan rakyat. Jika seseorang menjadi ketua DPR, DPD, ataupun MPR, ia menjadi figur yang sangat dihormati rakyat karena menyuarakan kepentingan rakyat banyak—ia dikenang oleh rakyat sebagai ketua yang pada masanya institusi DPR, DPD, dan MPR betul-betul mewakili rakyat.

    Sayangnya, tidak banyak orang yang menyadari benar tanggung jawab tersebut. Ada yang menjadi ketua DPR, umpamanya, namun terlihat tidak memahami benar kedudukannya sebagai wakil rakyat. Barangkali ia memahami bahwa tugas utama institusinya hanya menyusun undang-undang, menggelar rapat ini dan itu dengan wakil pemerintah, membuka dan menghadiri acara seremonial, tapi kurang memahami benar esensi sebagai wakil rakyat.

    Begitu pula sebagai ketua institusi peradilan, mungkin yang terbayang dalam benaknya hanya bagaimana menyelesaikan perkara sebanyak-banyaknya. Ia lupa pada tugas esensialnya: menegakkan keadilan dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan bagi rakyatnya.

    Alangkah sukar kita mendapati para pemimpin yang kapasitas, buah pikir, visinya mengenai berbagai tantangan bangsa, hingga perilakunya mampu menginspirasi rakyat banyak. Banyak orang sangat berhasrat pada kekuasaan tanpa mempedulikan dan mengukur kapasitas diri tatkala mengajukan diri atau menerima penunjukan sebagai pejabat tinggi. Karena itulah, barangkali, ia tidak merasa mempunyai tanggung jawab untuk menjaga martabat institusi, sebab ia tidak menyadari bahwa dirinya merupakan representasi institusi negara.

    Di era demokrasi yang terpasung kepentingan para oligark ini, pemenuhan kapasitas intelektual, spiritual, kepemimpinan, kecerdasan emosional, hingga kemampuan manajerial menjadi tantangan serius yang tengah kita hadapi. Kita menjalani hidup bermasyarakat yang seolah-olah bergulir begitu saja tanpa dipandu oleh pemimpin garis depan yang benar-benar memahami situasi karena keterbatasan imajinasi.

    Kita butuh pemimpin-pemimpin yang mengerti benar tanggung jawabnya untuk menjaga marwah dan martabat institusi negara. Tanggung jawab mereka bukanlah menjalankan rutinitas institusi, melainkan menghidupkan ruh yang mendasari mengapa institusi itu dibentuk. >>



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.