Bukannya membuat pikiran dan hati masyarakat sejuk, di tengah berbagai masalah yang terus mengobok-obok negeri ini, lagi-lagi pernyataannya malah bikin masyarakat bingung dan sedih. Apakah sebelum membuat pernyataan tak dipikir secara matang atau memang pernyataannya disengaja hanya demi membela yang memiliki kepentingan dan sedang diberikan amanah memimpin negeri ini? Heran!
Lagi-lagi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bikin blunder. Sebelum ini, bilang Presiden Jokowi happy-happy saja, saat Moeldoko menjadi kudetor partai.
Kini, Mahfud MD menyatakan, boleh melanggar konstitusi untuk menyelamatkan rakyat. Waduh, bingungkan?
Hal itu ia ungkapkan dalam acara silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat di markas Kodam V/Brawijaya Surabaya, Rabu (7/3/2021).
“Dalil yang berlaku umum kalau di dalam ilmu konstitusi itu adalah salus populi suprema lex, keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Kalau kamu ingin menyelamatkan rakyat, kamu boleh melanggar konstitusi,” tegas Mahfud.
Alasannya, ilmu ketatanegaraan mengenal dalil yang menyebut keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, artinya, menurut Mahfud, keselamatan rakyat adalah prioritas utama, makanya boleh melanggar hukum.
Bahkan menurut Mahfud, konstitusi ini bisa bermakna seluruh hukum tata negara, mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan pemerintah.
Menurut Mahfud, pemerintah pun memegang prinsip itu saat menangani wabah Covid-19.
Uniknya, menyoal boleh melanggar konstitusi ini, Mahfud hanya mencontohkan menyoal vaksinasi Covid-19 yang beranggaran besar demi menyelamatkan rakyat.
Ia menyebut pemerintah menggalakan vaksinasi dengan cepat dan massif.
Hal ini demi menekan penularan virus corona dan memulihkan ekonomi nasional. Per 17 Maret 2021 masyarakat yang telah menerima vaksin Covid-19 mencapai 6,58 juta orang.
Dari angka total itu, lebih dari 1,8 juta orang telah menerima vaksin dosis kedua.
Padahal dibandingkan dengan India, seperti dilansir New York Times, India telah melakukan vaksinasi pada 32,94 juta penduduknya per 16 Maret 2021. India baru melakukan vaksinasi 3 hari setelah Indonesia melakukan vaksinasi pertama kali, tapi India malah menang.
Mahfud mengatakan pemerintah tidak lagi memikirkan besarnya biaya untuk menjaga keselamatan rakyat. Dan, menyebut:
“Menurut hukum, anggaran kita harus sekian-sekian untuk ini. Sekarang tidak. (Karena) kita ingin menyelamatkan rakyat,” ujar Mahfud.
Artinya untuk vaksin diakui ada anggaran yang melanggar hukum? Sebab, program vaksinasi Covid-19 memakan biaya sangat besar.
Meski mengatakan boleh melanggar hukum, pemerintah juga telah membuat aturan terkait kondisi saat ini dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2020.
Menurut Mahfud, aturan itu menaungi upaya pemerintah melawan pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional.
Atas pernyataan boleh melanggar hukum demi menyelamatkan rakyat, lalu yang dicontohkan tentang anggaran vaksin, kira-kira apa lagi yang selama ini telah dilakukan pemerintah dengan melanggar hukum demi atas nama rakyat?
Sebab, rakyat tahu sudah banyak sekali terjadi pelanggaran hukum di negeri ini, tapi korbannya rakyat. Rakyat terus menderita, bukannya diselamatkan.
Namun demikian, rasanya pernyataan Mahfud kali ini, boleh melanggar hukum demi menyelamatkan rakyat, tidak tepat dan tidak pas di saat rakyat tahu bahwa pelanggaran hukum yang mereka lakukan silih berganti, bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan mereka sendiri.
Bansos malah dikorupsi. KPK dilemahkan, omnibus law jalan terus, BPJS naik, taipan dan cukong terus bermain tapi tak ada yang ditangkap, influenser dan buzzer terus berjaya, dan lainnya. Semua untuk siapa? Apa untuk rakyat?
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
