Jokowi Tetap Larang Mudik, Keluhan dan Masukan Rakyat Tak Berarti - Analisa - www.indonesiana.id
x

Jokowi

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 17 April 2021 19:56 WIB

  • Analisa
  • Berita Utama
  • Jokowi Tetap Larang Mudik, Keluhan dan Masukan Rakyat Tak Berarti

    Setelah berbagai pihak memohon-mohon agar larangan mudik dibatalkan dengan lebih bijak mengatur protokol kesehatan yang ketat, karena tidak konsisten dengan kebijakan sektor pariwisata dan perekonomian lain yang justru dihalalkan, nyatanya Presiden Jokowi tetap meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk mengikuti kebijakan pemerintah demi usaha memutus penyebaran Covid-19 yaitu pelarangan mudik pada libur Lebaran tahun ini, yang berlaku sejak 6 hingga 17 Mei 2021.

    Dibaca : 329 kali

    Di berbagai ruang di negeri ini, kini sering terdengar, "Kalau sudah maunya,  sepertinya tidak ada lagi yang bisa mengingatkan dan mencegah apa yang dimaui." Tengok bagaimana kisah tentang Pindah Ibu Kota RI, RUU KPK, RUU Omnibus Law, kenaikan iuran BPJS, hingga Pilkada. Semuanya tetap berjalan meski rakyat sudah berteriak via demonstrasi hingga ada korban jiwa. Di tengah keterpurukan dan penderitaan rakyat, tetap saja tak bergeming dengan apa yang dicitakan meski ada yang jadi korban.

    Mudik dilarang, titik!

    Kini, setelah berbagai pihak memohon-mohon agar larangan mudik dibatalkan dengan lebih bijak mengatur protokol kesehatan yang ketat, karena tidak konsisten dengan kebijakan sektor pariwisata dan perekonomian lain yang justru dihalalkan, nyatanya Presiden Jokowi tetap meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk mengikuti kebijakan pemerintah demi usaha memutus penyebaran Covid-19 yaitu pelarangan mudik pada libur Lebaran tahun ini, yang berlaku sejak 6 hingga 17 Mei 2021.

    Jokowi  pun tetap beralasan bahwa kebijakan pelarangan mudik diputuskan setelah melalui berbagai macam pertimbangan, meski alasannya tetap demi memutus Covid-19, tetapi tak konsisten dengan kebijakan lain yang justru tetap dikeluhkan pimpinan daerah dan masyarakat, seperti sektor wisata yang justru tetap dibuka.

    Apa yang diungkap oleh Jokowi dan diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/04/2021), "Saya mengerti kita semuanya pasti rindu sanak saudara di saat-saat seperti ini, apalagi di Lebaran nanti, tapi mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan seluruh sanak saudara kita dan juga diri kita sendiri dan seluruh masyarakat."

    Ternyata tetap saja tak membikin masyarakat senang dan nyaman. Bahkan ungkapan Jokowi yang dirilis oleh berbagai media, dalam kolom komentarnya justru dipenuhi kekecewaan dan ungkapan tak berterima netizen dan warganet atas kebijakan yang diulang seperti larangan mudik tahun lalu.

    Bahkan banyak komentar yang menyebut, meski larangan mudik berlaku bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta dan seluruh masyarakat, netizen justru ada yang menyebut, dalam praktiknya pasti ada pihak yang diuntungkan.

    Lebih hebat lagi, saat Jokowi menyebut kasus Covid-19 yang naik karena ini dan itu, netizen malah membalikkan argumen Jokowi yang malah menyebut, Jokowi sendiri malah sering membuat kerumunan, lalu hadir dalam acara yang berkerumun.

    Sudah ditest, boleh berkerumun?

    Malah, membiarkan acara berkerumun yang dijelaskan para manusianya sudah melalui test Covid-19 dan bebas dari corona, dan dihalalkan berkerumun. Jadi, boleh berkerumun kalau sudah ditest bebas Covid-19? Ini mana yang benar? Apa yang bisa dicontoh oleh rakyat? 

    Netizen juga mempertanyakan, mengapa Pilkada tetap berjalan, tak pernah diungkap berapa korban Pilkada yang kena corona. Ada pimpinan daerah yang justru meminta pemerintah konsisten, melarang mudik tapi membuka sektor pariwisata.

    Ringkas cerita, ternyata larangan mudik memang tetap menyakiti hati rakyat, karena bukan saja berimbas pada budaya Idul Fitri di nusantara, tetapi berimbas pada perekonomian yang terkait urusan mudik. Banyak sekali sektor yang terimbas. Tapi apakah pemerintah ada kebijakan mengganti rugi perekonomian mereka?

    Melarang dengan aturan dan ada sanksi hukum, sewajibnya juga dibarengi dengan  tindakan bijak berperikemanusiaan. Ada kucuran anggaran dari pemerintah mengganti rugi sektor-sektor yang jelas dirugikan.

    Sayang, melarang mudik dengan alasan Covid-19,  tetapi kebijakannya kontradiksi dengan kebijakan lain. Melarang mudik dengan alasan corona, tapi sektor yang dirugikan, tak ada biaya penggantian.

    Banyak masyarakat yang berharap, Presiden muncul dan berbicara, lalu membatalkan larangan mudik. Tapi, ternyata, saat Jokowi muncul di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/04/2021) tetap saja dengan titahnya, melarang mudik. Untuk apa selama ini rakyat bicara dan memberi masukan dan saran. Katanya rakyat disuruh memberi masukan dan saran.




    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.