Heran, masa ada menteri yang meminta rakyat tak kecewa kepada pemerintahan yang koruptif dan oligarki? Di mana letak hati nuraninya? Apa pun latar belakang dan alasannya mengapa dia harus meminta begitu, siapa yang akan membenarkan? Apa yang lantas bisa diteladani dari sosok ini?Dari tayangan berita yang memuat informasi permintaan agar rakyat tak kecewa karena pemerintahan koruptif dan oligarki, sangat jelas, netizen dan warganet benar-benar tak ada yang sejalan dengan pemikirannya.
Dan mirisnya, hal ini disampaikan tepat di tanggal 1 Mei 2021, bertepatan dengan Hari Buruh. Lalu, Hanya sehari jelang peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), serta di tengah masyarakat masih kecewa karena menteri ini juga baru memastikan UU ITE tak akan direvisi dan KKB di Papua, di sebut teroris.
Sejatinya, apa yang ada dalam benak dan hati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, hingga seperti tak punya hati, meminta masyarakat tak sepenuhnya kecewa kepada pemerintahan yang dinilai koruptif dan oligarki. Sebab, kata dia, ada kemajuan dari waktu ke waktu yang terus dilakukan pemerintah.
Padahal faktanya memang koruptif, bukan sekadar penilaian, pun oligarki. Bila ada kemajuan dari waktu ke waktu yang dilakukan oleh pemerintah, itu memang tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin yang diamanahi rakyat untuk membuat Indonesia maju.
Masa, gara-gara amanah yang memang seharusnya jadi tugas pemerintah, dijadikan justifikasi, pembenaran tindakan koruptif dan oligarki? Di mana nyambungnya dan logikanya?
Mahfud pun bilang dan memberi penguat lain bahwa kehidupan demokrasi kita harus terus diperbaiki, tapi kemajuan yang sudah dicapai juga tak boleh dinafikan dengan membandingkan zaman pemerintahan dari sisi kemiskinan.
Sejak era Presiden Soekarno, tingkat kemiskinan terus ditekan dari yang awalnya sangat tinggi, hingga mencapai 11,9 persen pada akhir era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di era pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, angka ini terus ditekan hingga 9,1 persen. Masuk ke periode kedua Jokowi, Mahfud menyebut tingkat kemiskinan kembali naik ke 9,7 akibat pandemi Covid-19 yang menyerang sejak tahun lalu.
Mahfud pun kemudian berdalih, dari kondisi itu, artinya ada kemajuan meski banyak korupsinya. Indonesia ini kaya-raya. Meski jika dikelola secara koruptif, itu manfaatnya tetap banyak oleh rakyat.
Tapi di sisi lain, Mahfud bilang, Indonesia kaya-raya, tapi jika dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi akan lebih maju.
Ironi dan tak peka
Ya, jelas. Kemiskinan terus ada karena para pemimpinnya terbudaya korupsi uang rakyat dan kekayaan Indonesia, sehingga kemajuannya tentu terhambat. Kok, minta rakyat tak kecewa? Maksudnya, tindak korupsi dan oligarki memang wajar harus ada dan dibenarkan? Aneh sekali Mahfud ini.
Lucunya, Mahfud juga mengatakan korupsi memang bisa dilihat sebagai fenomena pelanggaran hukum. Kok, fenomena. Ini kenyataan! Malah, dalam disertasinya, ia pun mengatakan baik buruknya hukum itu tergantung pada demokrasinya. Jika demokrasinya berjalan baik, maka hukum akan baik. Kalau demokrasinya buruk, maka hukum juga akan buruk.
Dari disertasinya, apa artinya itu? Ia pun membenarkan bahwa demokrasi kita tidak baik, karena hukum juga masih tajam ke bawah. Maka, salah satu yang membuat demokrasi buruk, karena tabiat korupsi para elite partai baik di parlemen maupun pemerintahan, plus tabiat kepentingan pribadi yang dicerminkan dari budaya oligarki.
Lebih ironis, Mahfud juga menyebut korupsi dibangun oleh proses-proses yang secara demokratis benar, tapi substansinya salah. Sementara, kasus-kasus yang kadang kala merugikan tujuan negara itu, ditempuh secara demokrasi melalui proses-proses demokrasi. Korupsi dan oligarki ini bukan kasus yang kadang kala, tapi sudah program dan tradisi dan harus terjadi di setiap waktu. Masa dibenarkan, dimaafkan, dan meminta rakyat tak kecewa?
Sayang, hal semacam ini mengapa harus diungkap oleh Mahfud di tengah kondisi masyarakat terus kecewa atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Mahfud, jelas tak peka atas kondisi hati nurani rakyat Indonesia sekarang, mentang-mentang ada.di barisan rezim yang kini sedang berkuasa. Menyedihkan. Apa yang bisa diteladani? Ki Hadjar Dewantara pun pasti berduka atas permintaan Mahfud agar rakyat tak kecewa pemerintah korup dan oligarki.
Sebenarnya, ada apa sampai Menkopolhukam harus bicara seperti itu? Ada apa dibalik permintaannya? Apakah tidak ada pihak di Istana Negara yang mengingatkannya?
Sampai-sampai membenarkan tindakan korupsi dan budaya oligarki? Apakah bukan menyesatkan?
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
