Dukung Langkah Presiden Jokowi, PLN Siap Beli Listrik dari Pembangkit Sampah   - Peristiwa - www.indonesiana.id
x

Puji Handoko

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 13 November 2020

Selasa, 11 Mei 2021 17:27 WIB

  • Peristiwa
  • Berita Utama
  • Dukung Langkah Presiden Jokowi, PLN Siap Beli Listrik dari Pembangkit Sampah  

    Geliat untuk memanfaatkan sampah sebagai sumber energi terus dilakukan. Di masa lalu, usaha seperti itu sangat sulit, sebab terganjal regulasi. Presiden Jokowi ingin melanjutkan cita-cita lamanya itu. PLN menyampaikan kesiapannya untuk membeli listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

    Dibaca : 863 kali

    Geliat untuk memanfaatkan sampah sebagai sumber energi terus dilakukan. Di masa lalu, usaha seperti itu sangat sulit, sebab terganjal regulasi. Presiden Jokowi sendiri mengatakan, saat menjadi walikota Solo, keinginan untuk mendirikan pembangkit listrik berbahan bakar sampah terpaksa dikubur dalam-dalam. Oleh sebab itu, ketika telah menjadi presiden, Jokowi melanjutkan cita-cita lamanya itu.

    Sejalan dengan upaya Presiden Jokowi itu, PLN menyampaikan kesiapannya untuk membeli listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Salah satu PLTSa yang siap dibeli listriknya oleh PLN yaitu PLTSa Benowo di Surabaya yang baru saja beroperasi dan diresmikan Presiden Jokowi,  Kamis 06 Mei 2021.

    "Kami kemarin hadir di acara peresmian PLTSa Benowo Surabaya yang hasilkan listrik sekitar 9 Mega Watt (MW) dan kami hadir di sana tunjukkan komitmen PLN pada tenaga listrik dari EBT, kami menjadi off taker (pembeli listrik)," ungkap Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Jumat 07 Mei 2021.

    Dia mengatakan, setidaknya ada 12 tempat atau 12 kota yang berencana akan membangun PLTSa. Adapun proyek PLTSa Benowo menjadi proyek pertama PLTSa yang diresmikan. "PLTSa Benowo adalah proyek pertama PLTSa yang bisa diresmikan dan bisa terwujud setelah bertahun-tahun upaya kita lakukan," tuturnya.

    Produksi sampah di Surabaya per harinya mencapai 4.000 ton. Sementara yang terserap untuk kebutuhan PLTSa Benowo berkapasitas 9 MW ini hanya 1.000 ton per hari. Artinya, masih ada sisa 3.000 ton sampah potensial yang belum terserap per harinya.

    "Jadi baru 1/4-nya, masih ada 3.000 ton sampah per hari yang belum diproses, karena kapasitas pembangkit baru 1.000 ton," katanya.

    Namun demikian, PLN akan terus mengupayakan agar sisa sampah sebesar 3.000 ton per hari ini bisa diolah. Zulkifli mengatakan, saat ini sedang dilakukan diskusi untuk pemanfaatan 3.000 ton sampah tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan mengolah sampah menjadi biomassa atau pelet sebagai bahan baku untuk co-firing PLTU.

    Co-firing merupakan proses menambahkan biomassa sebagai bahan bakar pengganti parsial atau campuran batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLN menurutnya sangat terbuka dalam melakukan kerja sama di waktu-waktu yang akan datang. Karena PLTSa dan co-firing, selain memproduksi listrik, menurutnya juga bisa menjadi solusi lingkungan.

    "Bagaimana sampah itu kita berdayakan menjadi listrik, bisa PLTSa atau dijadikan pelet yang digunakan dalam co-firing PLTU di lokasi pembuangan sampah. Jadi, masalah sampah tidak hanya kelistrikan. Tapi juga kelola lingkungan dengan sebaik-baiknya," katanya.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melakukan peresmian pengolahan sampah energi listrik (PSEL) yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya, pada Kamis, 6 Mei 2021. Dengan PSEL itu, Surabaya menjadi kota yang pertama yang berhasil mengembangkan listrik dari pengolahan sampah.

    "Ini selesai yang pertama dari tujuh kota yang saya tunjuk lewat peraturan presiden. Yang lain masih maju mundur," ucap Presiden Jokowi, Kamis, 6 Mei 2021.

    Pembangunan PSEL di daerah memiliki payung hukum cukup kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lalu, pembangunan PSEL juga tertuang dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

    "Saya siapkan Perpresnya, karena pengalaman saya alami sejak 2008, saya masih jadi Wali Kota, kemudian jadi Gubernur, kemudian jadi Presiden, tidak bisa merealisasikan pengolahan sampah ke listrik seperti yang sejak dulu saya inginkan di kota Solo waktu jadi Wali Kota," papar Jokowi.

    Menurut Jokowi, banyak pemda yang tak berani mengeksekusi jika tak ada acuan hukumnya. Sebab, pemda bisa saja dipanggil oleh Kepolisian dan KPK ketika mengembangkan PSEL di daerahnya. Membangun PSEL, berarti pemda juga harus memperhatikan potensi pencemaran atas sampah yang diolah atau ditimbun lama. Karena itu, butuh keputusan yang matang dalam membangun PSEL.

    "Masalah pencemaran karena sampah yang ditumpuk kalau hujan hasilkan limbah, problem semua. Saya dapat laporan di sini problem dengan tambak. Dulu saya juga sama problem dengan sungai penduduk," ucap Jokowi.

    Komitmen untuk mengatasi sampah dan menggunakannya demi kepentingan orang banyak telah mendapatkan dukungan yang kuat dari Presiden Jokowi. Sementara itu, PLN juga siap melakukan tugasnya sebagai perusahaan negara untuk menjembataninya. Langkah semacam ini adalah harapan baik di masa depan. Ketika sampah dapat dikelola dengan baik dan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat.

     



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.