Melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021). Apa yang membikin Jokowi jengkel dan marah lagi? Apakah kejengkelan dan kemarahan Jokowi bukan setting-an atau sandiwara belaka, agar rakyat menjadi percaya bahwa Presiden serius urus negara dan bangsa, serta amanah kepada rakyat?
Untuk memastikannya, rakyat dapat melihat sendiri di kanal You Tube Sekretariat Presiden. Juga bisa melihat di kanal You Tube lain yang meliput kejengkelan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat tersebut.
Dari siaran di You Tube, kemarahan kepala negara berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial saat membuka peresmian rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah tahun 2021.
Singkat cerita, sebab menyebut pemerintah telah habis-habisan mengalokasikan dana jumbo dengan jumlah Rp700 triliun karena ini adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah pun telah habis-habisan dengan mengalokasikan dana jumbo yang jumlahnya tak main-main, hingga nyaris Rp 700 triliun. Namun, ternyata serapan anggaran baik pemerintah pusat maupun daerah masih lamban, Jokowi pun jengkel.
Gelontoran alokasi anggaran jumbo adalah demi target agar ekonomi tumbuh di atas 7% pada kuartal II-2021, meski ada ketidakpastian ekonomi global dan ketidakpastian karena pandemi. Tapi sayang, Jokowi kecewa karena kualitas perencanaan program tiap kementerian lembaga maupun pemerintah daerah masih belum jelas ukuran keberhasilannya dan berimbas pada pencapaian tujuan program yang tidak tepat, bahkan tidak sinkron dengan program lainnya. Bahkan masih ada kesenjangan antara pembangunan pusat maupun daerah.
Dalam kejengkelannya, Jokowi sampai mencontohkan hal yang ditemukan langsung di lapangan. Ada pembangunan infrastruktur, tetapi infrastruktur pendukung di sekitarnya tidak dibangun secara jelas. Ada waduk, tapi tidak ada irigasinya. Ada bangun pelabuhan baru, tapi tidak ada akses jalan ke pelabuhan. Dan, masih banyak lagi.
Apa akibatnya? Daya ungkit program yang dilaksanakan tidak optimal. Masyarakat dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program-program tersebut.
Selain masalah infrastruktur dan serapan anggaran yang lamban, Presiden juga menukil akurasi data bantuan sosial yang masih menjadi penyakit kronis di pemerintahan dan berimbas ke berbagai lini.
Data yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran bantuan sosial menjadi tidak tepat sasaran dan lambat. tidak tepat sasaran.
Tradisi klasik
Sejatinya, apa.yang membikin Jokowi kembali marah, bukan persoalan baru. Sebab, kasus penyerapan dana yang lambat, infrastruktur yang tidak jelas, dan bansos yang tak sempat sasaran dan lambat sudah menjadi tradisi dan menjadi masalah klasik di pemerintahan pusat hingga pemerintah daerah.
Apalagi bila latar belakangnya bukan karena korupsi, menyelewengkan anggaran, mengambil keuntungan dari bunga Bank.
Penyerapan anggaran yang rendah dan lambat, bahkan diungkap sampai detil data-datanya oleh Presiden. Sebelumnya sampai diungkap kementerian mana dan provinsi dan daerah mana yang masih mengendapkan belanja anggaran. Termasuk pengendapan anggaran untuk penanganan Covid-19.
Anggaran juga sudah digelontorkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tapi, karena memang sudah tabiat. Para menteri dan kepala daerah yang berasal dari latar belakang yang juga mudah ditebak, sudah terbudaya memainkan anggaran demi kepentingan pribadi dan golongannya. Maka, mau semarah dan sejengkel apa Presiden, nampaknya ini sudah pekerjaan dan tradisi mafia, jadi akan menjadi angin lalu marahnya Jokowi bagi mereka.
Lalu, masalah infrastruktur dan bantuan sosial. Kasusnya juga sama. Ujungnya juga sama, korupsi. Maka, tak heran KPK dilemahkan. Berbagai cara dilakukan sampai pegawai KPK dijadikan ASN. Lalu, ada.yang tak lulus tes. Tetap ada yang akan dipecat meski Presiden sudah memberi arahan.
Jadi, pertanyaannya, apakah Presiden marah dan jengkel soal serapan anggaran, infrastruktur, dan masalah bansos, benar-benar karena beliau sedang memarahi bawahan yang bodoh dan tak mampu menjalankan tugasnya? Bila benar begitu, mengapa mereka dipilih duduk jadi bawahannya?
Apakah para bawahannya, para menteri dan pemimpin daerah memang polos? Sehingga tidak paham Presiden mengulang kemarahan pada hal yang sama dan tidak paham-paham?
Rakyat tahu, banyak menteri yang berasal dari partai politik dan duduk di singgasana itu juga bukan sekadar duduk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai menteri. Tapi, di antara mereka juga bertugas sebagai kepanjangan dan kepentingan partai yang mengusungnya.
Begitu pun para pemimpin daerah. Semua berasal dari partai politik. Mereka berjuang sampai duduk menjadi kepala daerah, bagaimana proses dan kontraknya dengan partai serta siapa yang memodali.
Jadi, lambatnya serapan anggaran, masalah infrastruktur, dan bansos, jelas mudah ditebak apa masalah yang melatar belakangi, bukan?
Semoga Jokowi jengkel dan marah, bukan sekadar drama, agar nampak oleh rakyat, bahwa kolaborasi mereka memang bekerja amanah untuk rakyat.
Betapa indahnya skenario konflik manajemen politik yang dibangun dari intrik dan taktik, yang sebetulnya tak sulit dibaca.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
