Cerita tidak diundangnya Ganjar Pranowo ke acara PDI-P yang berlangsung di Semarang baru-baru ini rupanya ada kelanjutannya. Ganjar sendiri kemudian berujar bahwa ia tidak pernah konflik dengan Puan Maharani. Seperti dikutip media, Ganjar malah menyebutkan bahwa Puan berjasa mengantarkan dirinya menjadi Gubernur Jawa Tengah.
Ganjar tampaknya berusaha menata ulang posisinya mengingat ia dihadapkan pada Puan, yang merupakan putri Ketua Umum PDI-P Megawati. Ganjar barangkali akan menahan diri agar tidak terlihat menonjol. Bagi sebagian elite partai, ia terkesan hendak menyalip Puan, padahal Puan tengah dipersiapkan untuk naik ke jenjang karier politik berikutnya.
Bagi masyarakat, peristiwa ini memperlihatkan adanya sisi lain yang layak diperhatikan terkait dinamika di dalam partai—bukan melulu PDI-P, tapi juga partai-partai politik lainnya. Sangat mungkin ada kader-kader partai yang memiliki kualitas kepemimpinan sangat baik, namun mereka tidak cukup leluasa untuk tumbuh dibandingkan kader-kader yang memiliki hubungan erat dengan elite partai.
Regenerasi kepemimpinan di jenjang nasional dengan sendirinya terpengaruh oleh dinamika internal partai, sebab banyak posisi di tempat manapun yang kini tidak lepas dari pengaruh politik. Padahal, dinamika internal partai menunjukkan betapa kuat pengaruh segelintir elite partai, lebih khusus lagi ketua umum partai, dalam pengambilan keputusan. Di PDI-P, khususnya, keputusan akhir berada di tangan Megawati.
Entah disadari atau tidak, beberapa partai selain PDI-P juga menciptakan sendiri rintangan bagi lahirnya kepemimpinan baru dikarenakan terpusatnya aura partai pada tokoh sentralnya. Ada Megawati di PDI-P, SBY di Demokrat, Prabowo di Gerindra, serta Surya Paloh di Nasdem atau Muhaimin Iskandar di PKB. Pengaruh mereka begitu besar di masing-masing partai, sehingga keputusan penting sangat bergantung atau malah harus sepersetujuan mereka.
Sentralitas kewenangan atau ketergantungan partai kepada figur sentral ini membuat kader-kader potensial menggantungkan nasib kepada figur sentral. Bila figur sentral berkehendak lain, seorang kader yang karakter dan kualitas kepemimpinannya bagus bisa jadi tidak akan naik kelas. Misalnya, karena dianggap tidak mau nurut perintah atau bermanuver. Apa lagi bila figur sentral memiliki konflik kepentingan karena kerabatnya berkeinginan maju ke gelanggang kompetisi tertentu, maka kader potensial tersebut bisa saja diminta mengalah.
Sirkulasi kepemimpinan lantas berlangsung hanya di lingkungan elite; dari situ ke sini, kalau tidak ini ya itu. Dampaknya, rakyat menghadapi rintangan untuk memilih pemimpin menurut pertimbangan rakyat sendiri. Calon yang akan duduk di kursi jabatan-jabatan penting lebih merupakan pilihan elite dengan segala kalkulasi politik-ekonominya.
Akumulasi kekuasaan di tangan segelintir kecil elite telah menimbulkan dampak signifikan pada masyarakat luas. Pertama, sulitnya calon pemimpin potensial untuk naik ke jenjang tertinggi bila tidak disetujui oleh elite politik, khususnya yang menjadi figur sentral partai. Figur yang dianggap tidak menguntungkan tujuan elite politik berpotensi untuk tersingkir, bahkan sebelum figur tersebut bertarung di gelanggang pilpres maupun pilkada.
Kedua, rakyat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pemimpin baru yang dianggap kredibel, berintegritas, kompeten, dan amanah. Sosok yang kemudian maju ke gelanggang kompetisi adalah politisi pilihan elite politik, lebih khusus lagi pilihan figur sentral di dalam partai.
Ketiga, pemimpin pilihan elite harus memelihara kesetiaannya kepada figur sentral meskipun telah memegang jabatan publik, padahal semestinya ia lebih berkidmat pada kepentingan masyarakat luas. Agenda-agenda publik kemudian disinkronkan dengan kepentingan elite partai, khususnya kepentingan figur sentral yang merasa paling tahu apa yang terbaik bagi masyarakatnya.
Akumulasi kekuasaan politik di tangan figur sentral partai berpeluang menjadi penghambat lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang berkualitas. Sirkulasi kepemimpinan beredar di antara sesama elite politik yang itu-itu juga, yang mungkin juga memiliki kepentingan tertentu. Hal ini menciptakan kultur politik yang tidak sehat bagi perkembangan demokrasi kita karena memperkuat oligarki di antara sejumlah orang yang terbatas. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
