Jabatan komisaris perusahaan rupanya lagi menjadi jenis pekerjaan yang disukai. Bila sekarang dilakukan survei, popularitas pekerjaan komisaris mungkin sedang di atas. Menariknya, rupanya ada jalur-jalur baru untuk bisa menempati kursi komisaris—khususnya di badan usaha milik negara [BUMN]. Di antaranya jalur relawan pilpres.
Lebih menarik lagi, posisi komisaris BUMN rupanya juga diminati oleh rektor perguruan tinggi. Setidaknya sudah ditemukan dua orang rektor yang merangkap jabatan komisaris di perusahaan negara: Rektor Universitas Indonesia [UI] dan Rektor Universitas Islam Indonesia Internasional [UIII]. Masih adakah rektor perguruan tinggi yang juga merangkap jabatan komisaris tapi belum diketahui publik?
Rektor adalah jabatan akademis yang tinggi—orang nomor satu di kampus perguruan tinggi. Ia memperoleh kehormatan telah dipilih melalui penyaringan ketat di antara sekian orang yang mencalonkan diri untuk memegang posisi penting tersebut. Ia orang terpilih mengingat besarnya tanggung jawab yang mesti dipikul rektor untuk memajukan universitasnya, sumber daya manusianya, kualitas keilmuannya, serta sumbangsihnya bagi negeri ini
Ekosistem akademik di lingkungan kampus merupakan ekosistem terhormat, sebab di lingkungan ini ilmu pengetahuan dikembangkan, semangat akademik dipacu, dan pencarian kebenaran sangat dihargai. Mahasiswa dan akademisi yang mengajar merupakan insan-insan yang tergerakkan oleh semangat pencarian kebenaran dengan mendasarkan diri pada cara kerja keilmuan.
Rektor adalah pemimpin yang memandu insan-insan akademis—para dosen, mahasiswa, serta staf lainnya. Ia pun menjadi teladan, pengayom, juga pendorong agar insan kampus menjadi pencari ilmu yang penuh semangat dalam menemukan kebenaran dan penuh dedikasi dalam mengabdi kepada masyarakatnya. Bukankah jabatan rektor merupakan tugas yang mulia?
Sementara itu, BUMN jelas merupakan entitas ekonomi-bisnis yang bekerja di atas landasan berpikir ekonomi. Komisaris ditugasi untuk mengawasi kinerja jajaran direksi, mengawasi rencana perusahaan dan pelaksanaannya, memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan aturan, mengawasi kondisi keuangan perusahaan, yang ujung-ujungnya apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau tidak.
Sebagai entitas ekonomi-bisnis, perusahan jelas berbeda dengan entitas akademik. Walaupun perguruan tinggi harus berjuang agar mampu bertahan bahkan berkembang, namun perguruan tinggi bukanlah entitas bisnis yang memang berpikir murni dengan logika bisnis. Dalam soal ini, barangkali rektor yang merangkap komisaris itu berpikir bahwa tidak ada kesulitan bagi mereka untuk beradaptasi dengan ekosistem yang berbeda. Soalnya kemudian, tidak adakah konflik kepentingan antara posisi rektor di perguruan tinggi dengan posisi komisaris di BUMN?
Lebih dari itu, apakah tanggungjawab mengembangkan perguruan tinggi dipandang bukan tugas yang berat, sehingga seorang rektor merasa masih mampu untuk merangkap jabatan komisaris perusahaan? Mengapa para rektor itu masih bersedia merangkap jabatan komisaris, sekalipun aturan sudah melarangnya? Apa alasannya dan apa pertimbangannya?
Rektor mengurus persoalan yang sangat mendasar bagi kemajuan negeri ini: sumber daya manusia. Tidak banyak orang yang memperoleh kepercayaan untuk memimpin perguruan tinggi, sebuah entitas akademik yang di dalamnya berhimpun orang-orang pintar yang berusaha menemukan kebenaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mengabdikannya untuk masyarakat. Mengapa para rektor tidak memusatkan saja seluruh perhatian, tenaga, waktu, serta kecerdasan dan kompetensinya untuk memajukan entitas akademiki yang ia pimpin dan membiarkan urusan perusahaan ditangani orang lain? >>>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
