Sejatinya saat menulis artikel dengan judul Kota Depok Duduki Kasus Aktif Covid-19 Terbanyak di +62, saya ragu. Maka, di akhir judul saya kasih tanda tanya (?).
Keraguan saya terbukti, hanya berselang satu hari setelah, konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Kamis (5/8), oleh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, yang mengumumkan bahwa secara nasional, ada lima besar kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif tertinggi dan Kota Depok sebagai urutan pertama dengan jumlah 27.389 kasus aktif, pernyataan Wiku dibantah.
Bantahan langsung disampaikan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana yang mengatakan kasus aktif di Depok bukanlah yang tertinggi di tingkat nasional.
Dadang menyampaikan data yang dilaporkan oleh Wiku, Satgas Covid-19 pusat belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya terjadi di Depok. Ia juga mengatakan ada selisih, atau gap antara data pusat dan daerah sehingga terlihat Kota Depok memiliki kasus aktif yang tinggi.
Selisih signifikan
Bahkan saya kutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (6/8/2021), Dadang mengungkapkan, data yang dirilis Jubir Satgas Covid-19 pada Kamis (5/8/2021) adalah data yang belum mencerminkan kota Depok. Ada selisih 17.871 orang dari data Satgas Kota Depok. Yang benar, saat ini kasus aktif di Depok ada 9.518 kasus, namun data pusat mencatat ada 27.389 kasus aktif.
Dengan demikian ada selisih atau gap yang siginifikan. Mengapa hal ini terjadi? Padahal laporan dari Satgas Covid-19 nasional menjadi acuan untuk Indonesia. Jangan-jangan, apa yang selama ini dicurigai oleh berbagai pihak bahwa data-data dari Satgas Covid-19 nasional tak valid atau bahkan banyak rekayasa entah demi apa, ternyata bisa jadi benar.
Bila data aslinya hanya 9.518 kasus tetapi data dipusat disulap menjadi 27.389, artinya selisihnya 17.871 orang. Ini luar biasa. Kok bisa, selisihya sangat bombastis? Apa mungkin salah ketik?
Peristiwa ini jadi mengingatkan hitungan perolehan suara saat pemilu yang kabarnya juga ada pihak yang menyulap perolahan suara tidak seperti fakta di lapangan. Hmmm.
Bahkan, terkait gap data ini, Dadang mengaku sudah pernah menyampaikan sejak lama kepada Satgas Covid-19 pusat. Namun hingga kini permasalahan perbedaan data ini masih sering terjadi, terutama di Kota Depok.
"Kondisi kesenjangan data ini sudah sering saya sampaikan pada Satgas Pusat dari tahun 2020, tapi pusat kurang peka terhadap gap data yang semakin tinggi," kata Dadang.
Karenanya, ia mengaku tetap berupaya untuk meningkatkan pemutakhiran dan kualitas data di daerah agar segera terlapor ke pusat. Jangan sampai ada kasus tidak terlapor.
Kasus aktif tertingga yang benar?
Dengan adanya bantahan dari Dadang, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Wiku, yang menyebut Kota Depok, Jawa Barat, menjadi wilayah penyumbang tertinggi jumlah kasus aktif Covid-19 Indonesia dengan 27.389 kasus aktif di Kota Depok?
Sebagai pengingat, kasus aktif adalah orang positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan atau sedang isolasi mandiri. Kasus aktif akan berimplikasi pada tingginya keterpakaian tempat tidur atau BOR di rumah sakit.
Bila Kota Depok menyanggah sampai ada selisih 17.871 orang, bagaimana dengan kota/kabupaten lain yang disebut Wiku sebagai 5 besar kasus aktif tertinggi di Indonesia?
Kota Bekasi di urutan kedua (22.674 kasus aktif), Kota Bandung di urutan ketiga (5.151 kasus aktif). Urutan keempat Kabupaten Bantul (DI Yogyakarta ) dengan 14.760 kasus aktif, dan urutan kelima Kota Tangerang Selatan (Banten) dengan 11.180 kasus aktif?
Sementara faktanya Kota Depok hanya mencatat ada 9.518 kasus aktif. Itu artinya, bila data di empat kota/kabupaten juga tidak salah, Kota Depok ada di urutan berapa dong?
Tolong Satgas Covid-19, Tolong Wiku Adisasmito, jangan asal baca dan asal menyiarkan kasus aktif nasional bila datanya tidak valid. Apa selama ini begitu ya?
Bila faktanya seperti yang dibantah Satgas Covid-19 Kota Depok, maka kota/kabupaten yang kasusnya tertinggi pada Kamis (5/8/2021), Jumat (6/8/2021), Sabtu (7/8/2021) dan seterusnya itu kota/kabupaten yang mana? Atau data-data di hari-hari sebelumnya, juga bagaimana? Benar atau salah? Valid tidak?
Jangan-jangan hal ini dijadikan patokan oleh pemerintah untuk membikin kebijakan model PPKM berjilid-jilid? Semoga tidak, ya.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
