Mencermati Popularitas Capres 2024 (oleh Darwin Saleh, Mantan Menteri Energi) - Pilihan Editor - www.indonesiana.id
x

Ilustrasi mencari pemimpin di TTS

Indonesiana

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Rabu, 18 Agustus 2021 10:49 WIB

  • Pilihan Editor
  • Topik Utama
  • Mencermati Popularitas Capres 2024 (oleh Darwin Saleh, Mantan Menteri Energi)

    Mari kita cari calon pemimpin yang mampu memegang amanah rakyat, jujur, cerdas dan juga piawai berkomunikasi dengan semua golongan. Sayangnya, sistem rekrutmen capres di negeri kita masih penuh distorsi, sehingga banyak tokoh yang lebih tepat tidak terjaring. Apa yang kita pilih, calon untuk pemenang pilpres atau presiden?

    Dibaca : 1.123 kali

    Membaca hasil survei pasangan capres terpopuler, yang mengunggulkan Abah atau Prapum—
    jujur nih— terasa tawar saja. Tokoh yang populer menurut suatu survei yang valid dan reliable,
    boleh jadi sangat mungkin terpilih. Tetapi, tidak lantas ia bisa jadi presiden yang kompeten.
    Apa lagi bila survei dimaksud bersifat pesanan, dengan hasil yang bisa diatur.

    “Janganlah pisang berbuah dua kali,” kata pepatah lama, menyindir orang agar tidak kembali
    berbuat bodoh. Orang tidak mesti memilih tokoh yang paling mungkin menang saja, tetapi pilih yang kelak benar-benar mampu menjadi presiden. Lantas selain popularitas, apa yang lebih penting diperhatikan? Faktor rekam jejak, trah (faktor keturunan) ataukah daya penyesuaiannya ?

    Sulit memang memilih pemimpin. Rekam jejak kesuksesan seseorang di masa lalu tidak
    menjamin kelak ia bisa sukses di jenjang lebih tinggi. Semakin seseorang dipromosikan
    ke jenjang lebih tinggi, semakin ia mendekati taraf ketidak-mampuannya (the level of
    incompetence). Siapa bilang? Konsep yang terkenal dengan nama Peter Principle itu (gagasan
    Dr. Lawrence J. Peter, 1969) pada prinsipnya beranggapan bahwa setiap orang punya batas
    kemampuan. Kisah suksesnya tidak lantas bisa berulang di jenjang lebih tinggi.

    Di tampuk yang lebih tinggi, diperlukan keahlian yang berbeda, sehingga bila dipaksakan,
    siapapun orangnya, ia akan membentur juga tembok batas kemampuannya. Di kalangan para
    ahli tidak ada kesatuan pendapat tentang arti kompetensi. Tetapi, setidaknya itu merujuk pada kombinasi pengetahuan praktis, teoretis, daya pikir, pembawaan dan sistem nilai yang dimiliki seseorang. Pemimpin yg tidak memenuhi batas minimal nantinya cuma akan bikin
    susah orang banyak; mau diganti juga susah. Menempuh jalan konstitusionalpun, orang bisa
    dituduh makar.

    Kompleksitas pengelolaan birokrasi pemerintahan di kursi kepresiden tentu berbeda. Ada lebih
    banyak dan beragam sektor kehidupan, lebih luas lingkup geografis dan hubungan antar
    lembaga yang mesti diurus. Ada banyak koalisi mesti dibangun, atau balas jasa dan sanksi
    (sticks and carrots) mesti dipertimbangkan, agar orang mau tergerak membantu presiden. Dari
    mana-mana muncul tekanan yg bisa mendistorsi keputusan yang tepat. Mungkin saja beberapa aspek tersebut, dalam skala lebih sederhana, pernah dilewati dengan sukses oleh seorang panglima TNI, gubernur, menteri atau ketua DPR. Tetapi, belum tentu suksesnya itu terulang.

    Rekam jejak orang hanya sekelumit indikator saja, tidak lain itu adalah catatan masa lalu. Yang
    jadi soal adalah kapasitas kemampuan seseorang untuk memimpin di masa depan. Meskipun
    demikian, masih ada yang bisa berguna dalam rekam jejak. Tetapi, ironis dan dilematis, karena
    noda-noda rekam jejak berupa kesalahan langkah, keraguan atau kesembronoan kebijakan atau
    ucap seorang tokoh di tampuk sebelumnya, justru bisa menjadi indikator yang bernilai untuk
    menaksir kapasitasnya. Ironis karena bahasan tentang itu seolah terkesan mengorek kelemahan
    atau kekurangan seseorang; dilematis karena penilaian tentunya mesti berdasar, tidak di
    ruang hampa. Tidak terelakan, asalkan tidak dalam semangat penghinaan apalagi kebencian.

    Bagaimana bila kita pilih saja tokoh yang dipercaya berbakat dengan melihat trah kepemimpinannya? Sebutlah keturunan presiden, seperti Puan Maharani (Ketua DPR), AHY (Ketum PD), atau keturunan aktivis, pejuang kemerdekaan semisal Anies Baswedan (Gubernur DKI), Prabowo (Menhan RI)? Mungkin iya, tapi belum tentu juga. Banyak pemimpin yang sukses berasal dari orang biasa saja. Sebaliknya, anak raja yang bijaksana sekalipun, tidak jarang ayahandanya sendiri meragukan, sehingga tampuk jatuh ke tangan putra ketiga misalnya, atau ke tangan panglima perangnya.

    Dulu orang percaya pada “teori orang besar”, atau orang “berbakat pemimpin”. Tetapi konsep
    yang berorientasi pada ciri-ciri dan pembawaan pemimpin itu (di era 1920-30an) dan gaya
    kepemimpinan ( era 1940-an) ditinggalkan, karena kurang didukung bukti-bukti yg memadai.
    Ujung-ujungnya kesimpulannya sama: tidak ada orang yang mampu sukses memimpin dalam
    segala situasi. Faktor legitimasi (power position) dan struktur kerumitan tugas (task structure)
    juga menentukan, bukan sebatas gaya (style) atau apalagi sekadar ciri kepimpinan. Ketiga
    faktor itu mesti matching untuk bisa sukses (Fiedler, 1967).

    Tetapi, ada yg percaya bahwa pemimpin bisa sukses dalam berbagai situasi bila mampu jembar hati, dengan diskresi di tangannya, menyesuaikan diri pada tuntutan keadaan (House, 1971; Vroom & Jago, 1988). Karena itu, anomali dalam rekam jejak justru menarik untuk jadi indikator penduga. Selagi belum telanjur, orang berkesempatan menimbang seberapa anomali itu masih bisa ditolerir.
    Dalam konteks itu, perilaku kepemimpinan seorang gubernur yang terkesan mewajibkan vaksin
    kepada warganya, di tengah kekhawatiran akan risiko kematian akibat komplikasi, menjadi
    catatan tersendiri.

    Dalam situasi yang sangat menekan, apakah ia akan lebih mengutamakan tugas atau empati
    pada rakyatnya? Sungguh sulit baginya menerjemahkan amanah konstitusi, misalnya,
    melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Seorang presiden mesti
    tangguh dan mampu bijaksana di tengah tarik menarik pertimbangan hak azazi (moral aspect)
    dan keadilan (justice view) orang per orang, tidak terlalu cepat silau pada alasan demi
    kepentingan orang banyak saja (utilitarian aspect). Pemimpin yg andal mungkin punya caracara untuk memadukan ketiga pertimbangan itu. Orang masih khawatir, perlu lebih diyakinkan
    bila vaksin itu memang baik.

    Empati itu penting. Menjadi catatan bagi orang, misalnya, bila melihat calon pemimpin yang
    seolah hidup di menara gading, cenderung lebih bergaul dengan angkatan sezamannya dan
    agaknya risih atau menjaga jarak dengan kaum tua. Begitu pula, kasus salah ucap yang
    menyudutkan etnis tertentu bisa juga jadi catatan. Kasus-kasus semacam itu dapat jadi batu uji
    apakah sang tokoh mampu menjadi pemimpin di atas semua golongan nantinya.

    Mari kita cari calon pemimpin yang mampu memegang amanah rakyat, jujur, cerdas dan juga
    piawai berkomunikasi dengan semua golongan. Sayangnya, sistem rekrutmen capres di negeri
    kita masih penuh distorsi, sehingga banyak tokoh yang lebih tepat tidak terjaring. Apa yang kita pilih, calon untuk pemenang pilpres atau presiden?



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.