Membaca hasil survei pasangan capres terpopuler, yang mengunggulkan Abah atau Prapum—
jujur nih— terasa tawar saja. Tokoh yang populer menurut suatu survei yang valid dan reliable,
boleh jadi sangat mungkin terpilih. Tetapi, tidak lantas ia bisa jadi presiden yang kompeten.
Apa lagi bila survei dimaksud bersifat pesanan, dengan hasil yang bisa diatur.
“Janganlah pisang berbuah dua kali,” kata pepatah lama, menyindir orang agar tidak kembali
berbuat bodoh. Orang tidak mesti memilih tokoh yang paling mungkin menang saja, tetapi pilih yang kelak benar-benar mampu menjadi presiden. Lantas selain popularitas, apa yang lebih penting diperhatikan? Faktor rekam jejak, trah (faktor keturunan) ataukah daya penyesuaiannya ?
Sulit memang memilih pemimpin. Rekam jejak kesuksesan seseorang di masa lalu tidak
menjamin kelak ia bisa sukses di jenjang lebih tinggi. Semakin seseorang dipromosikan
ke jenjang lebih tinggi, semakin ia mendekati taraf ketidak-mampuannya (the level of
incompetence). Siapa bilang? Konsep yang terkenal dengan nama Peter Principle itu (gagasan
Dr. Lawrence J. Peter, 1969) pada prinsipnya beranggapan bahwa setiap orang punya batas
kemampuan. Kisah suksesnya tidak lantas bisa berulang di jenjang lebih tinggi.
Di tampuk yang lebih tinggi, diperlukan keahlian yang berbeda, sehingga bila dipaksakan,
siapapun orangnya, ia akan membentur juga tembok batas kemampuannya. Di kalangan para
ahli tidak ada kesatuan pendapat tentang arti kompetensi. Tetapi, setidaknya itu merujuk pada kombinasi pengetahuan praktis, teoretis, daya pikir, pembawaan dan sistem nilai yang dimiliki seseorang. Pemimpin yg tidak memenuhi batas minimal nantinya cuma akan bikin
susah orang banyak; mau diganti juga susah. Menempuh jalan konstitusionalpun, orang bisa
dituduh makar.
Kompleksitas pengelolaan birokrasi pemerintahan di kursi kepresiden tentu berbeda. Ada lebih
banyak dan beragam sektor kehidupan, lebih luas lingkup geografis dan hubungan antar
lembaga yang mesti diurus. Ada banyak koalisi mesti dibangun, atau balas jasa dan sanksi
(sticks and carrots) mesti dipertimbangkan, agar orang mau tergerak membantu presiden. Dari
mana-mana muncul tekanan yg bisa mendistorsi keputusan yang tepat. Mungkin saja beberapa aspek tersebut, dalam skala lebih sederhana, pernah dilewati dengan sukses oleh seorang panglima TNI, gubernur, menteri atau ketua DPR. Tetapi, belum tentu suksesnya itu terulang.
Rekam jejak orang hanya sekelumit indikator saja, tidak lain itu adalah catatan masa lalu. Yang
jadi soal adalah kapasitas kemampuan seseorang untuk memimpin di masa depan. Meskipun
demikian, masih ada yang bisa berguna dalam rekam jejak. Tetapi, ironis dan dilematis, karena
noda-noda rekam jejak berupa kesalahan langkah, keraguan atau kesembronoan kebijakan atau
ucap seorang tokoh di tampuk sebelumnya, justru bisa menjadi indikator yang bernilai untuk
menaksir kapasitasnya. Ironis karena bahasan tentang itu seolah terkesan mengorek kelemahan
atau kekurangan seseorang; dilematis karena penilaian tentunya mesti berdasar, tidak di
ruang hampa. Tidak terelakan, asalkan tidak dalam semangat penghinaan apalagi kebencian.
Bagaimana bila kita pilih saja tokoh yang dipercaya berbakat dengan melihat trah kepemimpinannya? Sebutlah keturunan presiden, seperti Puan Maharani (Ketua DPR), AHY (Ketum PD), atau keturunan aktivis, pejuang kemerdekaan semisal Anies Baswedan (Gubernur DKI), Prabowo (Menhan RI)? Mungkin iya, tapi belum tentu juga. Banyak pemimpin yang sukses berasal dari orang biasa saja. Sebaliknya, anak raja yang bijaksana sekalipun, tidak jarang ayahandanya sendiri meragukan, sehingga tampuk jatuh ke tangan putra ketiga misalnya, atau ke tangan panglima perangnya.
Dulu orang percaya pada “teori orang besar”, atau orang “berbakat pemimpin”. Tetapi konsep
yang berorientasi pada ciri-ciri dan pembawaan pemimpin itu (di era 1920-30an) dan gaya
kepemimpinan ( era 1940-an) ditinggalkan, karena kurang didukung bukti-bukti yg memadai.
Ujung-ujungnya kesimpulannya sama: tidak ada orang yang mampu sukses memimpin dalam
segala situasi. Faktor legitimasi (power position) dan struktur kerumitan tugas (task structure)
juga menentukan, bukan sebatas gaya (style) atau apalagi sekadar ciri kepimpinan. Ketiga
faktor itu mesti matching untuk bisa sukses (Fiedler, 1967).
Tetapi, ada yg percaya bahwa pemimpin bisa sukses dalam berbagai situasi bila mampu jembar hati, dengan diskresi di tangannya, menyesuaikan diri pada tuntutan keadaan (House, 1971; Vroom & Jago, 1988). Karena itu, anomali dalam rekam jejak justru menarik untuk jadi indikator penduga. Selagi belum telanjur, orang berkesempatan menimbang seberapa anomali itu masih bisa ditolerir.
Dalam konteks itu, perilaku kepemimpinan seorang gubernur yang terkesan mewajibkan vaksin
kepada warganya, di tengah kekhawatiran akan risiko kematian akibat komplikasi, menjadi
catatan tersendiri.
Dalam situasi yang sangat menekan, apakah ia akan lebih mengutamakan tugas atau empati
pada rakyatnya? Sungguh sulit baginya menerjemahkan amanah konstitusi, misalnya,
melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Seorang presiden mesti
tangguh dan mampu bijaksana di tengah tarik menarik pertimbangan hak azazi (moral aspect)
dan keadilan (justice view) orang per orang, tidak terlalu cepat silau pada alasan demi
kepentingan orang banyak saja (utilitarian aspect). Pemimpin yg andal mungkin punya caracara untuk memadukan ketiga pertimbangan itu. Orang masih khawatir, perlu lebih diyakinkan
bila vaksin itu memang baik.
Empati itu penting. Menjadi catatan bagi orang, misalnya, bila melihat calon pemimpin yang
seolah hidup di menara gading, cenderung lebih bergaul dengan angkatan sezamannya dan
agaknya risih atau menjaga jarak dengan kaum tua. Begitu pula, kasus salah ucap yang
menyudutkan etnis tertentu bisa juga jadi catatan. Kasus-kasus semacam itu dapat jadi batu uji
apakah sang tokoh mampu menjadi pemimpin di atas semua golongan nantinya.
Mari kita cari calon pemimpin yang mampu memegang amanah rakyat, jujur, cerdas dan juga
piawai berkomunikasi dengan semua golongan. Sayangnya, sistem rekrutmen capres di negeri
kita masih penuh distorsi, sehingga banyak tokoh yang lebih tepat tidak terjaring. Apa yang kita pilih, calon untuk pemenang pilpres atau presiden?
Ikuti tulisan menarik Indonesiana lainnya di sini.
