Partai Amanat Nasional, besutan Profesor Amin Rais dahulu saat gaung pertama kali reformasi tahun 1999, akhirnya resmi memilih hengkang sebagai partai oposisi. Zulkifli Hasan, orang nomor satu PAN, setelah sowan bersama Presiden Joko Widodo, Rabu 25 Agustus lalu, mengiayakan untuk berkoalisi dengan pemerintah.
PAN dulunya sebagai partai oposisi bersama dengan PKS dan Partai Demokrat, memiliki posisi kunci strategis mempengaruhi kebijakan politik di parlemen. Ada kecurigaan hengkangnya PAN menjadi partai opisisi, boleh jadi lantaran bisik-bisik tawaran menteri oleh Jokowi untuk kader PAN. Tentunya, PAN yang berselingkuh dari partai oposisi, praktis terjadi penggemukan partai koalisi pemerintah.
Bergabungnya PAN menjadi partai koalisi, juga dikhawatirkan menjadi jalan lempang agenda untuk mengamenden UUD 1945 dengan wacana memperpanjang jabatan presiden menjadi tiga periode dalam pembahasan amandemen konstitusi tersebut. Problemnya, dugaan kuat banyak kalangan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, justeru merupakan perpanjangan rezim pemerintahan yang bahkan membawa negeri ini pada titik nadir demokrasi. Rakyat negara ini kembali harus berkubang lagi kepada prilaku elit politik yang represif.
Tatkala PAN memilih pinangan untuk bergabung koalisi dengan pemerintah, barangkali dapat disimpulkan bahwa para partisan elit politik, secara umum, sedang mengalami degradasi idealisme politik. Rakyat semakin dibuat sakit hati, masih teringat dahulu, Partai Gerindra, hanya gara-gara sejumput godaan kursi kekuasaan menteri, akhirnya berpaling berkoalisi kepada pemerintah. Padahal rakyat negeri ini, berharap sebuah idealisme politik tetap dipertahankan, oleh kelompok opisisi yang berada dalam lingkaran elit kekuasaan, sebagai penyeimbang bagi kekuasaan. Gunanya sebagai watchdog bagi kekuasaan agar tidak menyimpang dari khittah tujuan pemerintahan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Fakta empiris yang masih menguat dalam benak rakyat, sampai saat ini, semisal pelemahan KPK, regulasi Omnibus Law yang lebih berpihak kepentingan segelintir pemilik modal, penegakan hukum yang tebang pilih, praktik korupsi yang merajalela, merupakan argumentasi bahwa pemerintah perlu partai oposisi sebagai penyeimbang. Tentu saja, partai oposisi penyeimbang adalah pengusung idealisme politik berbasis egaliter dengan keberpihakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
Kini, praktis tinggal dua partai politik partai oposisi, pemegang suara terbanyak strategis, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pertanyaannya sekarang apakah kedua partai tersebut tetap bertahan sebagai partai oposisi sebagai partai penyeimbang? Ataukah justeru tinggal menunggu giliran digoda dengan tawaran kursi menteri atau jabatan strategis menggiurkan lainnya. Kita tunggu saja.
Persoalannya adalah jika ideologi partai politik yang tengah duduk dilingkaran elit kekuasaan sudah semakin terkooptasi dengan arus materialisme. Jika itu yang terjadi maka harapan partai politik yang mengusung idealisme partai dengan keberpihakan kepada kepentingan rakyat, kelak semakin pupus. Bangsa ini hanya menyaksikan geng elit politik yang bekerja untuk kepentingan ambisi kekuasaan serta nafsu untuk menguasai sumber-sumber ekonomi sementara rakyat tinggal meratapi nasib didera himpitan kemiskinan dan belenggu hak-hak mengekspresikan kebebasan berpendapat untuk perbaikan bangsa dan negara ini. Semoga tidak terjadi.
Penulis: Dr. Muh. Sjaiful, S.H. MH
Email: muhsjaiful@gmail.com
Ikuti tulisan menarik Muh Sjaiful lainnya di sini.
