Ketika saya menulis artikel ini, saya mendengar selentingan rumor bahwa banyak kalangan menunjukkan keresahnya. Mereka tidak tahu harus kepada siapa bersandar jika tidak memiliki “rumah” untuk mengadu, apalagi di tengah pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia bahkan dunia sedang terguncang. Imbasnya, banyak usaha yang tutup dan PHK terjadi di mana-mana.
Para pejabat negara sudah seharusnya mengerjakan pekerjaan rumah ini sebagaimana yang sudah menjadi jobdesk mereka untuk bersama-sama menghadapi Covid-19. Jika pejabat negara bersikap semaunya dan terlibat dalam jobdesk pejabat lainnya, misalnya membuat kebijakan yang diterapkan ke masyarakat, maka terjadilah over kewenangan di lintas sektor.
Ketika adanya lintas sektor kewenangan, siapa saja dapat mengambil alih tugas yang semestinya dikerjakan oleh orang pertama. Rasanya kurang etis saja bila menggantikan peran orang lain meskipun dianggap “membantu” dalam meringankan pekerjaan.
Hal ini pernah disampaikan oleh seorang ekonom senior, Faisal Basri. Dirinya sempat mengkritik kinerja salah satu pejabat negara yang menurutnya over kewenangan. Padahal, menurut Faisal, tugas yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo kepada kabinet menterinya sudah menjadi tanggung jawab dan ada porsinya, alias tupoksi masing-masing.
Tidak hanya Faisal Basri yang mengomentari over kewenangan kepada salah satu sosok pejabat Jokowi. Komentar serupa juga datang dari Anggota DPR-RI Fauzih Amro dari Fraksi Nasdem yang mengatakan bahwa keputusan Jokowi menambahkan salah satu menterinya untuk turut menangani Coronavirus, walau sudah ada Kepala BNPB Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, membuat terjadinya tumpang tindih peran.
Hal ini seperti membenarkan perkataan elite politik lainnya yaitu Bukhori Yusuf yang menyoroti apakah Presiden RI ini mempunyai trust issue kepada menteri-menterinya sendiri, bahkan yang dari partai pengusunganya sendiri yaitu PDIP.
Akibatnya para tokoh politik lainnya mulai melontarkan kritik, yang tidak hanya menyongsong sosok pejabat kepercayaan Jokowi itu namun juga ke Presiden, “Emang nggak ada menteri lain?” seperti kata Andi Nurpati, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat.
Politisi PKB, Lukman Hakim menyarankan kepada Presiden, ketika ingin menangani Covid-19 dan melaksanakan PPKM Darurat, baiknya presiden membentuk team leader dari beberapa kementerian agar semua pendekatan seperti kesehatan, perhubungan dan keuangan bisa terhubung. Bukannya memberikan kewenangan ke satu orang yang bahkan bukan dibidangnya.
Hasilnya, dengan over kewenangan, sosok tersebut kerap blunder dalam menerapkan kebijakan, yang menyusahkan para pejabat di kementerian lainnya. Seperti membatalkan larangan operasional bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) pada 30 Maret 2020 lalu yang seharusnya menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.
Atau ketika dirinya menetapkan kebijakan ‘Work from Bali’ yang kemudian membuat kasus Covid-19 melonjak, “Dipengaruhi PPDN. Nah, di dalam PPDN ini ada tujuan wisata, ada kunjungan resmi dari daerah lain, dan ada WFB (Work From Bali)," kata Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi Bali I Made Rentin, Selasa (22/6/2021).
Sebaiknya, hal seperti ini secepatnya diberhentikan.
Bahu-membahu dibawah satu komando dengan memahami peran masing-masing, dirasa akan lebih baik. 'Pun tujuannya jelas, membawa negeri ini lebih maju. Jadi, seharusnya tidak ada lagi geser-menggeser tupoksi yang lainnya, apalagi sampai tumpang tindih peran dan tugas.
Jika para pejabat publik kembali ke sektornya masing-masing, pembangunan dan publik bisa merasakan ketenangan dan kejelasan akan “siapa yang mengurusi hal apa”. Bukankah demikian baiknya?
Ikuti tulisan menarik Sutri Sania lainnya di sini.
