Sebelum kita berbincang- bincang terkait judul di atas, terlebih dahulu perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada tanggal 10 Desember 1948 adalah tonggak sejarah Hak Asasi Manusia di dunia dengan disahkannya Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. 

Perlu diketahui bahwa Indonesia sekarang telah bertolak belakang pada hakikat hak kemanusiaan yang telah disepakati oleh seluruh warga negara Indonesia. Seperti kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat miskin, penggusuran, perlakuan berbeda pada layanan birokrasi dan gaya hidup mewah para pejabat pemerintah. Terlebih lagi perencanaan tata kota yang menjadi pusat perhatian bagi rakyat Indonesia. Di satu sisi, pemerintah memberikan izin untuk para pengusaha membangun pusat- pusat perbelanjaan, terapi mengorbankan tanah milik rakyat miskin dengan cara menggusurnya. Penjual kaki lima pun serasa menjual barang haram hingga selalu diamankan dan dijaga ke ketatannya. 

Tetapi, pada kejadian seperti ini perintah tidak memikirkan tentang rakyatnya, hanya memikirkan dirinya sendiri. Sangatlah memperhatikan keadaan Indonesia di Tahun ini. Di zaman sekarang, hati yang baik akan kalah dengan kondisi fisik yang menarik dan memiliki uang yang cukup berlimpah. 

Kami mengharapkan kepada para pejabat berdasi agar sadar dan punya rasa prihatin dengan terketuknya pintu hati mereka. 

Sadarkah! Kini Dunia berada pada batas diujung tanduk. Utang piutang tak kalah menutupi indahnya pesona Dunia. Berada pada batas di ujung ufuk. Jangan kotori Negeri ini dengan segala asumsi. Jangan hancurkan Negeri ini dengan segala ambisi. 

Salam pejuang rupiah!  

Ikuti tulisan menarik Nur Nafisa Salsabila lainnya di sini.