Di depan forum akbar Conference of The Parties (COPs) ke-26 di Glasgow, Skotlandia, secara tegas dan jelas, Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangan Indonesia terkait isu perubahan iklim yang kini terus mendera planet bumi. ‘’Perubahan iklim itu ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Adanya solidaritas, kemitraan, serta kolaborasi global, menjadi kunci dalam penanggulanangannya,” ujar Presiden Jokowi di depan para Pemimpin Dunia yang menghadiri KTT Perubahan Iklim di Glasgow, Senin (01/11/2021).
Dengan lantang pula, Presiden Jokowi mengatakan, dengan potensi alamnya yang besar Indonesia terus berupaya untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Hutan-hutan dijaga dari pembalakan, kerusakan dan pembakaran, agar tidak menjadi sumber emisi karbon, dan sebaliknya bisa tumbuh menjadi tempat penimbunan karbon. Indonesia ikut mengembangkan energi baru dan terbarukan, terutama biofuel, dan meristis industri otomotif bertenaga beterei.
“Laju deforestasi (di Indonesia) turun signifikan, dan terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 82 persen pada 2020,” ujar Presiden Jokowi di Scottish Event Campus, tempat KTT itu digelar di Glasgow. Dalam KTT tanunan yang popoler disebut Conferrence oh the Parties (COPs) ke-26 itu, Presiden pun menyebut upaya Indonesia rehabilitasi area mangrove seluas 600.000 hektar sampai 2024, dan telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara 2010-2019.
“Sektor (kehutanan) yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia, akan mencapai carbon net sink selambatnya pada 2030,” kata dia. Setelahnya, area hutan Indonesia akan dimanfaatkan sebagai area penimbunan karbon dan memberikan hasil melalui skema carbon trading.
Di sektor energi, menurut Presiden, Indonesia juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. Indonesia juga akan memanfaatkan energi baru terbarukan, termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis energi bersih, termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara.
“Tetapi, hal itu tidak cukup. Kami sebagai negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan potensi dihijaukan, negara yang memiliki laut luas yang potensial menyumbang karbon (sink) membutuhkan dukungan dan kontribusi dari negara-negara maju,” ujar Presiden Jokowi menegaskan. Indonesia sendiri telah berinisiatif memobilisasi pembiayaan iklim yang inovatif seperti pembiyaan campuran, obligasi hijau, dan sukuk hijau (obigasi berbasis syariah).
Namun, menurut Presiden Jokowi, penyediaan pendanaan iklim seraya menjalin kemitraan dengan negara maju, merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Negara-negara ketiga, negara berkembang dan emerging tak bisa jalan sendiri, perlu dukungan negara maju.
“Indonesia akan sanggup berkontribusi lebih cepat menuju net-zero emission dunia. Pertanyaannya, berapa besar kontribusi negara maju ke kami? Transfer teknologi apa yang bdiberikan, program apa yang bisa didukung untuk pencapaian target SDG-s yang kini terhambat akibat pandemi?” kata Presiden Jokowi menambahkan.
Lebih jauh, presiden menambahkan tentang carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari penanganan perubahan iklim. ‘’Ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, adil, dan inklusif harus diciptakan,’’ kata Presiden Jokow,i seperti yang termuat di rilis resmi Sekretariat Presiden RI. Dalam forum tersebut, Presiden dikawal oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya itu.
Dalam forum tersebut, Presiden Jokowi ingin menunjukkan, bahwa Indonesia telah berbuat banyak untuk memenuhi janji yang telah diteken pada COPs ke-20, yang melahirkan Paris Agreement 2015. Indonesia bersedia mematuhi perjanjian Paris dengan memenuhi target NDC (National Determined Contribution). Konkritnya, memangkas emisi karbon 29 persen pada 2030, jika tanpa bantuan oleh dunia Internasional, dan bisa 41 persen jika didukung dunia internasional.
Namun, dukungan internasional masih sepi. Komitmen dukungan dana USD 100 Milyar dari negara-negara maju, ke negara-negara miskin, berkembang, dan negara emerging seperti Indonesia, masih seret. Padahal, bantuan itu diperlukan untuk pencegahan deforestasi, mendukung reforestasi, dan pengembangan energi terbarukan. Indonesia “menggugat” karena telah berupaya melaksanakan kontribusinya.
Mengajak Swasta Inggris
Sebelum menyampaikan pidato pada forum tertinggi COPs ke-26 itu, Presiden Jokowi sempat pula menghadiri Forus CEOs (Cheif Executive Officers) Inggris di pagi harinya. Dalam forun itu, Presiden Jokowi menyampaikan pesan tentang pentingnya “sinkronisasi kebijakan” antara negara maju dan negara berkembang mengenai perubahan iklim.
“Kita semua, termasuk negara-negara maju, harus menunjukkan langkah yang lebih konkret dalam hal pengendalian iklim, terutama dalam hal dukungan pendanaan bagi negara-negara berkembang dalam melakukan transisi energi dari fossil fuel ke renewable energy,” kata Presiden.
Dalam pertemuan yang digelar di hotel tempat Presiden menginap selama berada di Kota Glasgow itu, Presiden menekankan pembahasannya pada investasi sektor ekonomi hijau, seraya menyebut bahwa beberapa hari sebelumnya ia telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang penerapan instrumen nilai ekonomi karbon, yang akan mengatur mekanisme carbon trading pada hari ke depan.
Presiden mengajak peran swasta untuk menggerakkan ekonomi hijau, menghasilkan karbon kredit, yang bisa diperdagangan di pasar karbon. Indonesia siap berlari cepat, gas pol, disektor kehutanan, energi, tata kelola sampah dan limbah, dan banyak lainnya.
“Selain mengurangi emisi gas rumah kaca, langkah ini pun meningkatkan pendanaan pembangunan. Pasar karbon harus dikelola dengan berkeadilan dan transparan. Kebijakan pengendalian perubahan iklim Indonesia juga mencakup transisi menuju green economy,” ujar Presiden.
Selain itu, di sektor energi Indonesia membuka peluang Investasi untuk melakukan early retirement (pensiun dini) dari pembangkit listrik tenaga batubara dan menggantinya dengan energi terbarukan. Pemerintah mengidentifikasi ada 5,5 GW (5.500 MW) PLTU Batubara yang bisa masuk ke proyek ini, dengan kebutuhan pendanaan sebesar USD 25-30 miliar selama 8 tahun kedepan.
“Indonesia akan mengalihkan pembangkit batubara dengan renewable energy pada tahun 2040, dengan catatan jika terdapat kerja sama, teknologi, nilai keekonomiannya layak, dan pendanaan internasional yang membantu transisi energi tersebut,” tutur Presiden.
Lebih jauh, Presiden Jokowi menjelaskan pula bahwa Indonesia punya potensi mengembangkan kendaraan dan baterai listrik, karena kekayaan mineral seperti nikel, tembaga, timah dan bauksit, yang bisa menjadi elektroda. “Saat ini sudah ada USD35 miliar investasi yang sudah terkomitmen dan juga sedang berjalan dalam mata rantai baterai dan kendaraan listrik,” tutur Presiden.
Dikemukakan pula, Indonesia juga sedang membangun Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13 ribu ha, yang akan menggunakan sumber energi ramah lingkungan seperti hydropower dan solar panel farm, sehingga produk yang dihasilkan ramah lingkungan.
Pertemuan dengan CEO ini diharapkan bisa mengakselerasi realisasi komitmen investasi dari para investor Inggris itu, yang pada pertemuan sebelumnya telah menyatakan kesediaan menanamkan modal yang mencapai USD 9,29 miliar, guna mendukung percepatan transisi energi dan ekonomi hijau di Indonesia.
‘’Sekali lagi, Indonesia selalu jalankan komitmennya. Indonesia tidak suka membuat retorika. Kami akan terus bekerja memenuhi komitmen. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apresiasi atas komitmen investasi bapak-ibu sekalian ke Indonesia ,sebesar USD 9 ,29 miliar. Indonesia tentu siap menjadi mitra yang baik bagi investasi anda,” kata Presiden.
Atas penjelasan Presiden, para CEOs itu sepakat mennyebut Indonesia adalah tempat yang menarik untuk investasi dan juga mendukung presidensi Indonesia di G20. “Indonesia adalah destinasi yang atraktif bagi (investasi asing) Foreign Direct Investment. Kita percaya Indonesia akan terus menarik investasi dari seluruh dunia,” ucap salah satu dari CEO.
Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi didampingi tim lengkap. Hadir di situ Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marinves Luhut B. Panjaitan, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri Sekab Pramono Anung, Duta Besar RI untuk Inggris Desra Percaya, serta Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid.
Ikuti tulisan menarik sangpemikir lainnya di sini.
