Terkuaknya kasus bisnis tes PCR yang melibatkan nama pejabat RI, politikus, hingga pengusaha ternama membuat geram publik. Ramai-ramai para elite politik, tokoh masyarakat, hingga warganet meminta Pemerintah segera menindak tegas mafia-mafia yang memanfaatkan kesempatan untuk berbisnis di masa pandemi Covid-19.
Terlebih ketika nama Menko Luhut Binsar Panjaitan juga tertera dalam deretan pebisnis tes PCR ketika dua anak perusahaan miliknya terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia yang merupakan perubahan laboratorium penguji tes PCR. Meski Luhut telah menyangkal tidak mengambil untung dari bisnis tes PCR yang diperkirakan bisa mendulang Rp30 triliun rupiah itu, tetap saja tokoh-tokoh masyarakat meminta ia ditindak tegas.
Terlebih tokoh-tokoh masyarakat yang merasa adanya skandal keterlibatan pejabat negara di bisnis tes PCR telah mencoreng nama pemerintahan dan Presiden RI, seperti Projo dan Relawan Joman (Jokowi Mania)
Projo meminta agar Presiden Jokowi tidak terlalu lama mendiamkan kasus mafia bisnis tes PCR di masa pandemi Covid-19. Hal ini diutarakan oleh Kepala Satgas Gerakan Nasional Percepatan Vaksinasi Covid-19 DPP Projo Panel Barus,
"Presiden Jokowi dapat segera bertindak. Beliau tahu mana kardus, mana kayu jati,” kata Panel Barus dalam siaran pers Senin (1/11/2201).
Adanya mafia dalam bisnis tes PCR menurut Projo dapat memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti pemberlakuan tes PCR di semua moda transportasi sebagaimana yang terjadi di beberapa hari lalu. Akhirnya, kebijakan itu hanya menambah penderitaan rakyat. Ketika rakyat menderita, tuaian protes, kritik, hingga kecaman akan menyasar ke pemerintah.
Projo juga mempertanyakan ketidaketisan pengambil kebijakan dalam penanganan pandemi di Tanah Air, dalam hal ini termasuk Menko Luhut sebagai Koordinator PPKM Jawa Bali, yang ikut terjun dalam pusaran perkulakan alat tes usap PCR.
Organisasi masyarakat pendukung Presiden Jokowi yang lainnya adalah Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer (Noel) meminta aparat menindak tegas dugaan adanya mafia di bisnis tes PCR. Dirinya semakin yakin, ketika adanya pemberitaan investigasi di Majalah Tempo dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).
Pasalnya, menurut Noel tidak mungkin PT GSI yang terafiliasi dengan Luhut tidak mencari keuntungan sepeser rupiah pun dalam tes PCR. Ia menunjukan bahwa ada yang aneh dengan fakta bahwa PT GSI repot-repot mengganti akta sebanyak 7 kali dari 2020 -2021. Yang artinya, menurut Immanuel, PT GSI dan Luhut mencoba menyamarkan bisnis PCR ini.
Lebih lanjut, Noel juga menyoroti bahwa pemerintah tidak transparan terhadap tarif sebenarnya dari tes PCR.
"Ada keuntungan boleh, tapi jangan terlalu berlebihan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Oleh karena itu dugaan adanya mafia PCR ini harus diungkap mau siapapun itu pelakunya, pengusaha ataupun pejabat," katanya.
Kedua ormas ini adalah yang mendukung Jokowi di masa pemerintahannya selama 7 tahun. Tentunya, masukkan dari pendukungnya tidak bisa ia abaikan begitu saja. Tetapi jika ini menyangkut pembantunya di Kementerian dalam segala urusan alias Menko Luhut, apakah ia akan ambil tindakan? Manakah yang akan Sang Pemimpin pilih, rakyat atau pejabatnya yang berbisnis PCR dan merugikan masyarakat?
Ikuti tulisan menarik Sutri Sania lainnya di sini.
