Presidential Threshold, Jegal Pesaing Sebelum Tanding - Pilihan Editor - www.indonesiana.id
x

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Senin, 8 November 2021 06:01 WIB

  • Pilihan Editor
  • Topik Utama
  • Presidential Threshold, Jegal Pesaing Sebelum Tanding

    Bagi elite politik, presidential threshold adalah perintang agar tidak ada orang lain yang mengganggu arena bermain mereka. Capres yang lolos presidential threshold adalah capres pilihan elite kekuasaan.

    Dibaca : 1.425 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

     

    Cara kesatria untuk menang dalam suatu pertandingan—apa itu sepakbola, badminton, atau balap sepeda—ialah dengan bertarung di arena. Di situlah segala keprigelan dalam bermain, daya tahan fisik, kecerdasan otak maupun kinetik, hingga strategi dicurahkan untuk meraih kemenangan secara elegan.

    Kalau segala cara digunakan, bahkan sebelum pertandingan dilangsungkan, agar lawan tanding tidak bisa turun ke arena, ya sukar disebut kemenangan elegan dan ksatria. Misalnya saja, tim lawan tanding diberi hidangan sangat pedas sehingga mules-mules terus hingga tidak mampu mengikuti kompetisi karena ada kesibukan lain yang terpaksa sering dilakukan.

    Begitu pula dalam kompetisi politik. Presidential threshold yang 20% itu tidak ubahnya langkah membuat calon potensial lainnya mules-mules sebelum maju ke arena kompetisi. Bagaimana tidak mules? Untuk mengumpulkan dukungan partai politik agar syarat ambang batas 20% itu terpenuhi, seseorang yang berminat nyapres, ia harus pintar betul menemukan cara merayu elite partai agar mau menyokong pencalonannya.

    Angka 20% bukan kecil. Hasil pemilihan legislatif 2019, sekedar untuk rujukan, hanya ada tiga partai yang mampu meraih suara nasional lebih dari 10%. Tiga besar itu berturut-turut: PDI-P (19,33), Gerindra (12,57%), dan Golkar (12,31%). Dengan bekal perolehan suara tersebut, ketiga partai begitu percaya diri untuk mempertahankan presidential threshold agar tetap 20%. Mereka tampak optimistis bahwa perolehan suara mereka pada 2024 tidak beranjak jauh dari hasil 2019.

    Dengan ambang batas sebesar itu, tidak mudah bagi partai manapun untuk dapat mengusung calon sendiri. Mereka harus berkolaborasi, dan ketiga partai tersebut memegang kartu as untuk dimainkan. Sejauh ini baru Golkar yang tegas menyatakan akan mencalonkan ketua umumnya, Airlangga Hartarto. Gerindra mungkin akan mengusung Prabowo Subianto kembali, sedangkan PDI-P belum jelas walaupun sangat mungkin Puan Maharani yang akan dicalonkan.

    Bila duet Prabowo-Puan bakal diwujudkan, boleh jadi Puan harus puas sebagai cawapres pendamping Prabowo. Airlangga entah akan menggandeng siapa. Apakah akan muncul pasangan calon ketiga? Belum jelas bagaimana sikap partai-partai lain di luar tiga besar itu. Bagi partai-partai di luar tiga besar, tidak mudah menemukan kesepakatan untuk mencalonkan siapa. Bukan tidak mungkin, partai-partai ini akan berkerumun di sekitar partai yang berpeluang besar untuk menang, sebagaimana terjadi pada pilpres 2019.

    Situasi inilah yang timbul karena adanya syarat presidential threshold. Bukan hanya terjadi pembatasan jumlah pasangan calon presiden, tapi juga membuat pencalonan itu berputar di antara elite yang itu-itu juga. Calon-calon potensial yang diharapkan rakyat boleh jadi akan sulit menembus barikade bernama presidential threshold itu. Inilah yang berpotensi merintangi calon-calon di luar elite politik maupun calon-calon lain di luar kehendak elite politik. Mereka dirontokkan sebelum berkompetisi melalui aturan main yang disusun elite politik.

    Sirkulasi kepemimpinan nasional sangat dipengaruhi oleh kalkulasi kepentingan para elite dan aturan ambang batas ini merupakan perintang yang akan mereka pertahankan, sekalipun muncul tuntutan agar ambang batas ini ditiadakan. Bagi elite politik, presidential threshold adalah perintang agar tidak ada orang lain yang mengganggu arena bermain mereka. Capres yang lolos presidential threshold adalah capres pilihan elite kekuasaan. Dalam kontes pileg dan pilpres nanti, rakyat hanya dibutuhkan sebagai pemberi suara tanpa kedaulatan untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. >>



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.