Pembangunan Sistem Pemilu di Indonesia Sebagai Negara Hukum - Analisis - www.indonesiana.id
x

Irfan Fadillah

Mahasiswa pemikiran politik islam
Bergabung Sejak: 12 Januari 2021

Senin, 15 November 2021 16:47 WIB

  • Analisis
  • Topik Utama
  • Pembangunan Sistem Pemilu di Indonesia Sebagai Negara Hukum

    Artikel ini membahas tentang pembangunan sitem pemilu di Indonesia sebagai negara hukum

    Dibaca : 383 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Kata demokrasi merupakan sebuah perwujudan mimpi para kaum yang
    memperjuangkan kesetabilan, keseimbangan, dan keadilan bagi seluruh elemen bangsa,
    namun hakikatnya masih sulit menerapkan demokrasi secara kaffah disetiap negara,
    persoalan penegakan demokrasi meliputi penyelenggaran pemilu, terjaminnya hak politik,
    penjaminan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan lain-lain, hal tersebut dalam
    upaya mengawal terciptanya pemerintahan yang demokratis.

    Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena sebenarnya pemilu merupakan
    salah satu cara melaksanakan demokrasi. Seperti di ketahui pada zaman modern ini dapat
    dikatakan tidak ada suatu negarapun yang dapat melaksanakan demokrasinya secara langsung
    dalam arti dilakukan oleh seluruh rakyatnya. Karena terlalu luasnya wilayah dan begitu
    besarnya jumlah penduduk negara maka demorasi yang dipergunakan oleh negara-negara
    modern adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Di dalam demokrasi
    perwakilan ini hak-hak rakyat untuk menentukan haluan negara dilakukan oleh sebagian kecil
    dari seluruh rakyat yang berkedudukan sebagai wakil rakyat dan yang menempati lembaga
    perwakilan yang biasa disebut parlemen. Oleh karena anggota-anggota parlemen atau DPR
    merupakan wakil-wakil rakyat maka idealnya semua orang yang duduk di sana haruslah dipilih
    sendiri oleh rakyat yang diwakilinya melalui pemilihan yang secara hukum dapat dinilai adil.
    Dengan demikian pemilu merupakan komponen penting di dalam negara demokrasi yang
    menganut sistem perwakilan. (Moh. Kusnadi dan Harmaily, 1983:328-329) sebab ia akan
    berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa
    suara rakyat di dalam lembaga perwakilan.

    Penulis ingin mengerucutkan pembahasan dalam konteks pembangunan sistem
    pemilihan umum di Indonesia, dalam rangka membangun kualitas sistem pemilu yang lebih
    memperhatikan nilai-nilai pemilu yang secara subtantif bukan hanya sebatas formalitas
    secara prosedural, Selain berbicara Indonesia sebagai negara demokrasi, selain dari itu
    Indonesia juga terkenal sebagai negara hukum maka perlu ditinjau pula melalui perspektif
    negara hukum untuk membangun sistem pemilu itu juga.

    Berkaca terhadap berbagai sistem pemilu yang diteorikan maka dapatlah
    disimpulkan bahwa sebenarnya semua sistem pemilu adalah sesuai dengan prinsip negara
    hukum. Berbagai sistem pemilu itu sebenarnya merupakan upaya implementasi yang tepat atas
    prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Baik sistem mayoritas, sistem distrik maupun
    sistem proporsional adalah sesuai dengan prinsip negara hukum. Artinya sistem manapun yang
    akan diterapkan oleh suatu negara hukum tetaplah baik sejauh pilihan atas sistem tersebut telah
    dilakukan menurut prosedur dan oleh lembaga yang benar.

    Persoalannya, lebih-lebih jika dikaitkan dengan realitas politik di Indonesia,
    sebenarnya bukan terletak pada sistem pemilu (electoral laws) . Tidak ada yang salah secara
    hukum dengan sistem pemilu yang selama ini di anut, yang menjadi permasalahannya ialah
    proses pemilunya itu sendiri, tetapi banyak orang yang mencampuradukkan antara electoral
    laws dan electoral process. Jadi harus dibedakan antara sistem dan proses pemilu. Sistem
    pemilu itu adalah mekanisme yang dijelaskan dalam pemilu seperti penentuan calon,
    kepanitiaan, saksi-saksi, cara kampanye, dan sebagainya.

    Pembangunan dalam konteks menyusun sistem pemilu dengan memperbaiki dari
    mekanisme yang dijelaskan dalam pemilu yaitu, misalnya aspek penentuan calon dari segi
    persyaratan bakal calon aktor politik, dan berkomitmen mengawal proses pemilu secara aktif
    dan masif dalam pelaksanaanya akan membawa hasil pemilu yang berkualitas, karena
    permasalahan pemilu hari ini ada berbagai macam permasalahan yang kompleks dan belum
    ada dasar hukum untuk menjerat para pelaku pelanggar yang menciderai pemilu itu sendiri,
    misalnya black campaign yang dilakukan dimedia sosial atau yang dilakukan para 
    cyber yang belum memiliki dasar hukum untuk menjeratnya.

    Semua sistem pemilu itu senantiasa sesuai dengan negara hukum karena semua
    sistem pemilu merupakan upaya mengimplementasikan prinsip demokrasi dan hukum. Semua
    sistem pemilu mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing, tetapi sejauh prosedur
    penetapannya telah sesuai dengan hukum, demokrasi, dan fair maka sistem manapun yang
    dipakai akan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.