Di era pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali sektor kehidupan yang terdampak akibat penyebaran Covid-19. Terutama dalam sektor ekonomi yang mengalami perubahan sangat signifikan meskipun dilihat dari pandangan orang awam. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2021 sebesar 3,51% (year-on-year/year-on-year). Peningkatan ini lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan triwulan II 2021 sebesar 7,07% (year-on-year). Namun, posisi tersebut membaik dibandingkan kecepatan ekonomi Indonesia pada Q3 2020 yang hanya 3, 9%. Dibandingkan triwulan III 2020, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2021 sebesar 3,51%. Secara keseluruhan, Indonesia sedang berbenah dan menata kembali sektor-sektor ekonomi yang dapat dipulihkan agar bisa maksimal dalam meningkatkan pendapatan. Baik pendapatan untuk negara, daerah maupun warga pribadi.
Tidak hanya di kota-kota besar saja yang menghadapi masalah akibat pandemi yang berkelanjutan, di daerah lainnya pun sama halnya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Batanghari, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Sekitar 80 persen masyarakat Kabupaten Batanghari adalah petani. Namun, produksi hasil pertanian di wilayah tersebut belum maksimal karena mahalnya biaya penggarapan lahan pertanian. Hal ini disebabkan sebagian besar infrastruktur lahan pertanian di Kabupaten Batanghari masih kurang memadai serta kurangnya daya dan kemampuan dalam mengelola lahan pertanian yang ada. Ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam penentuan strategi sektor pertanian agar dapat tumbuh secara efektif dan efisien.
Pertama, meningkatkan infrastruktur dasar penunjang pertanian. Faktor terpenting dalam memajukan ekonomi di sektor pertanian dengan memenuhi segala kebutuhan sarana dan prasarana yang ada. Misal seperti penyediaan irigasi, jalan dan jembatan serta angkutan gratis/murah untuk mendistribusikan hasil pertanian, mengembangkan sarana pengolahan limbah ternak sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai kompos, dll.
Kedua, subsidi benih dan pupuk. Indonesia masih mengalokasikan sebagian besar penganggaran dalam APBN untuk subsidi energi yang belum tepat sasaran. Alokasi anggaran hibah benih untuk dalam APBN rata-rata hanya 2,3% p.a. dalam total hibah non-energi dan rata-rata 0, % p.a. dalam total hibah. Rata-rata subsidi pupuk adalah 37% untuk subsidi non-energi dan 7% untuk total subsidi. Sangat sedikit untuk negara agraris, sehingga mungkin bisa menganggarkan lebih banyak subsidi energi. Jika memang membutuhkan kebijakan yang sulit, untuk pemanfaatan pupuk dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang penggunaan dan pembuatan pupuk kompos yang ramah lingkungan dan membuat tanah lebih subur dalam jangka panjang.
Ketiga, memungkinkan kelompok tani untuk meminjam pinjaman dari bank. Berkat dukungan kredit perbankan kepada petani, diharapkan petani dapat mengembangkan dan memulai kembali kegiatan pertanian yang telah dijalankan. Hambatan bagi petani untuk mengakses kredit bank adalah petani kesulitan memenuhi persyaratan perbankan resmi. Hal ini menjadi dilema karena bank kreditur masih terikat dengan aturan hukum yang berlaku. Pemerintah berupaya mengembangkan kredit di sektor pertanian, di sisi lain, peraturan Bank melalui Bank Indonesia
menekankan prinsip kehati-hatian dalam setiap penyaluran dengan mengaitkan risiko dengan penurunan kualitas kredit tanpa perlakuan khusus.
Keempat, produk pertanian yang inovatif memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Pemerintah Kabupaten Batanghari merancang program hilirisasi produksi pertanian dengan meningkatkan nilai jual produk pertanian. Dilansir dari jambi-independent.co.id, Bupati Batanghari, M Fadhil Arief menjelaskan, Upaya peningkatan nilai jual produk pertanian dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat tentang agroindustri. Misalnya produksi beras dari gabah yang diolah menjadi beras kemudian dibuat kue akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan penjualan beras polos dan hasil pertanian lainnya.
Itulah beberapa cara agar sektor ekonomi khususnya di bidang pertanian dapat berkembang dan diharapkan mampu mendobrak peningkatan penghasilan yang dapat memperbaiki tingkat perekonomian di Indonesia khususnya di Kabupaten Batanghari. Kebijakan apa pun yang diambil juga perlu dipertimbangkan dengan matang agar ketidaktepatan sasaran atau salah target yang dituju dapat diminimalisir.
Ikuti tulisan menarik 256 Aisyah Nabilla Putri Purnomo lainnya di sini.
