Elemen Mahasiswa Mulai Bergerak, Minta Penindakan Tegas Kasus Bisnis PCR Luhut - Peristiwa - www.indonesiana.id
x

Demo Bisnis PCR LMND Bali. Sumber foto: radarbali.jawapos.com

Septi Yadi

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 20 Januari 2021

Rabu, 24 November 2021 21:08 WIB

  • Peristiwa
  • Topik Utama
  • Elemen Mahasiswa Mulai Bergerak, Minta Penindakan Tegas Kasus Bisnis PCR Luhut

    Tidak hanya tokoh politik, partai dan organisasi masyarakat yang geram dengan penemuan bahwa ada pejabat negara yang berbisnis tes PCR di masa pandemi hingga melaporkannya ke para penegak hukum. Elemen mahasiswa juga sudah mulai bangkit dan mendorong KPK sebagai penegak hukum agar bisa menindak tegas bila benar ada korupsi oleh pejabat negara di penyelenggaran tes PCR.

    Dibaca : 132 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Melihat ada pejabat yang berbisnis tes PCR di tengah pandemi, elemen mahasiswa tidak tinggal diam begitu saja. Mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) seluruh Indonesia dikabarkan akan melakukan aksi demonstrasi untuk mendorong aparat penegak hukum termasuk KPK untuk lakukan penindakan tegas.

    Adanya desakan-desakan hingga aksi demonstrasi ini karena LMND menilai KPK masih bertindak acuh tak acuh untuk memproses laporan dugaan korupsi di bisnis PCR meski sudah dilaporkan oleh banyak pihak yaitu PRIMA, Barisan Kuning Anti Korupsi hingga politisi Ferry Joko Juliantono.

    Akhirnya, hari demonstrasi itu pertama kali dilakukan oleh LMND Jakarta ke Gedung KPK pada Selasa (9/11). Wakil Ketua Umum LMND Samsudin Saman sebelumnya sempat mengatakan bahwa aksi demonstrasi tidak hanya berlangsung di ibukota namun juga di 24 provinsi.

    "Gerakan Mahasiswa sudah lama tertidur, kini sudah saatnya terbangun," lugasnya.

    Kini anggota LMND di kota-kota lainnya juga menggelar aksi demonstrasi dengan tuntutan yang sama, yaitu mendesak KPK untuk memeriksa keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam kasus dugaan bisnis tes usap polymerase chain reaction (PCR) di masa pandemi.

    Dimulai dari hari Senin (22/11), dengan titik awal di Parkir Timur Lapangan Puputan Renon, massa bergerak melakukan longmarch ke kantor DPRD Provinsi Bali.

    Sembari membentangkan spanduk yang bertuliskan "Segera Periksa Duo Cukong Penikmat Cuan Rakyat" hingga poster-poster yang bertajuk "Rindu KPK Yang Dulu" hingga "Datang ke KPK dan Buktikan Kalau Tak Bersalah", Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Bali tersebut juga menuntut KPK agar segera memeriksa Menko Marves yang juga ketua PPKM dan menteri BUMN Erick Thohir atas campur tangannya di bisnis tes PCR.

    Dalam pernyataan sikap dan orasi kemarin, Korlap Aksi LMND Bali, Jonathan Kevin menyatakan bahwa dalam konflik kepentingan (conflict of interest) di bisnis tes PCR yang melibatkan nama dua menteri, KPK harus secara tegas segera lakukan pemanggilan untuk proses pemeriksaan. 

    Sayangnya, massa di Bali tidak menemui anggota DPRD di kantor tersebut, sehingga massa hanya bisa berorasi di depan pagar karena tak diperbolehkan masuk oleh petugas keamanan setempat.

    LMND Pandeglang Juga Bergerak!

    Menyusul LMND Bali, pada Selasa (23/11) kemarin, Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Pandeglang menggelar aksi demonstrasi di Tugu Jam, Alun-alun Pandeglang, Banten.

    Aksi yang dilakukan EK-LMDN Pandeglang tidak lain adalah meneruskan perjuangan LMND seluruh Indonesia. Ketua EK-LMND Pandeglang, Mohammad Abdullah atau yang biasa dipanggil Abdul berharap agar KPK bertindak tegas dan tidak menutup mata atas keterlibatan dua menteri dalam pusaran bisnis tes PCR.

    “Saya harap, agar KPK segera mengusut tuntas kasus dugaan bisnis PCR, yang dilakukan oleh Luhut dan Erick Thohir. Lakukan pemeriksaan terhadap mereka,” ujar Abdul.

    Di tempat yang sama, Sekretaris EK-LMDN Pandeglang Asep Saepullah menilai bahwa dengan kasus bisnis tes PCR yang melibatkan dua menteri Jokowi merupakan bentuk praktik oligarki di Indonesia.

    “Pemberlakuan tes PCR, sebagai syarat perjalanan oleh pemerintahan dengan harga yang sangat mahal, merupakan praktek dari oligarki demi keuntungannya sendiri, tanpa memikirkan nasib rakyat,” ungkap Asep.

    Meski sudah ada aksi demonstrasi dari elemen mahasiswa, hingga kini KPK belum menyelesaikan penyelidikan mereka di kasus dugaan korupsi bisnis tes PCR yang melibatkan Menko Luhut dan pejabat tersohor lainnya di Tanah Air. Apakah harus menunggu hingga 24 kelompok LMND betulan menggeruduk gedung aparat penegak hukum agar kasus ini bisa ditangani lebih serius? Semoga saja tidak begitu.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.