KRITIK terhadap mutu pendidikan tidak akan pernah berhenti, rendahnya mutu pendidikan Indonesia ini juga menjadi sorotan Bank Dunia. Bahkan sebelum pandemi Covid-19, kajian Bank Dunia 2019 menunjukkan kurva pendidikan Indonesia abnormal.
Berbagai hasil penelitian juga menunjukkan indikator permasalahan mutu pendidikan. Mengutip publikasi terbaru dari INOVASI dan Puslitjak (2021) Learning Recovery-Time For Action, Policy Brief, August 2021, bahwa terjadi kehilangan kemajuan selama 5-6 bulan setelah 12 bulan belajar dari rumah. Hal itu, didasarkan perkembangan literasi berhitung sebelum dan selama pandemi pada kelas 1 dan 2 sekolah dasar.
Temuan lainnya yang memprihatinkan yaitu semakin melebarnya kesenjangan belajar antara yang ditetapkan oleh kurikulum dengan apa yang dipelajari siswa. Secara sederhana, siswa tidak menguasai apa yang seharusnya diperoleh selama satu tahun pelajaran
Kualitas pendidikan di Indonesia tentu tidak bisa dijawab dengan cara mengubah kurikulum, atau juga harus mengganti menteri atau dirjen saja. Kualitas pendidikan yang nyata hanya bisa dijawab oleh kualitas guru. Guru yang profesional, guru yang berkualitas ialah jaminannya. Tanpa perbaikan kualitas guru, kualitas pendidikan akan tetap jauh panggang dari api, tetap tidak memadai.
Sri Utami dalam Fachrurrazi (2021) menunjukkan beberapa hal yang menjadi sebab buruknya kondisi pendidikan Indonesia, antara lain kualifikasi guru yang belum setara sarjana, program peningkatan keprofesian dan penelitian guru yang rendah, serta rekrutmen guru yang belum efektif.
Harus diakui jika dilihat dari kualitas rekrutmen dan pengembangan guru di Indonesia masih harus belajar dari negara yang kualitas pendidikannya maju seperti Finlandia, Jepang dan Tiongkok. Misalnya di Jepang, profesi guru itu sangat terhormat dan kompetitif sehingga hanya 14% dari seluruh pelamar yang berhak mengikuti program Teacher Education (ITE). Berikutnya hanya 30%-40% dari jumlah tersebut yang lulus dan menjadi guru setelah berhasil mengikuti ujian akhir yang sangat ketat.
Oleh karena itu pendidikan profesi calon guru harus menghasilkan generasi guru baru yang berorientasi pada murid. Selain memiliki kompetensi untuk pengetahuan dan praktik profesional, guru generasi baru Indonesia yang kita cita-citakan harus berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Mereka memiliki passion menjadi guru dan memandang anak dengan rasa hormat.
Kiranya perubahan Undang-Undang Guru dan Dosen harus dilakukan agar dapat mendorong berbagai pihak, termasuk Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di bawah Kemendikbudristek, untuk lebih baik dalam mempersiapkan calon guru yang memiliki karakteristik guru yang efektif
Selanjutnya evaluasi atas kepemilikan sertifikat pendidik sebagai jaminan kualitas kinerja guru di Indonesia. Misalnya saja hasil performa murid-murid Indonesia di sejumlah asesmen internasional, seperti PISA (Programme for International Student Assessment), juga tak mengalami peningkatan secara konsisten dan signifikan sejak diluncurkannya program sertifikasi guru di 2006. Bahkan, performa murid Indonesia menurun pada PISA 2018.
Hasil yang kurang menggembirakan juga ditunjukkan pada AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia) yang dilakukan Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud pada 2016 dan 2019. Kemudian hasil dari UKG atau Uji Kompetensi Guru dari tahun 2012 sampai 2015 sekitar 81% guru di Indonesia nilainya bahkan tidak mecapai nilai minimum. Data UKG terakhir hasilnya tingkat SD, nilainya 54,8%, SMP 58,6%, SMA 62,3%, dan SMK 58,4%.
Sejatinya UKG sendiri merupakan salah satu evaluasi untuk mengukur kompetensi guru dan yang dinilai adalah penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kemampuan guru dalam menyiapkan strategi belajar untuk siswa dan mengelola kelas, pemahaman atas mata pelajaran yang diampu serta kemampuan guru dalam mengevaluasi pembelajaran
Transformasi
Catatan penting lainnya upaya untuk memajukan generasi bangsa melalui pendidikan tidak lagi bisa dibangun oleh diskusi tentang teori-teori untuk memajukan pendidikan. Terlalu banyak perdebatan tentang program-program atau perubahan kurikulum yang efektif. Namun sayang, kita terlalu sedikit bertindak untuk membenahi kualitas dan kompetensi guru dalam mendidik.
Senyatanya standar kompetensi guru yang ditetapkan pemerintah sebaiknya berfokus pada kualitas pembelajaran peserta didik. Guru yang kompeten akan ‘meniadakan’ problematik belajar akibat kurikulum. Kompetensi guru harus berpijak pada kemampuan dalam mengajarkan materi pelajaran secara menarik, inovatif, kreatif dan sebagai solusi yang mampu membangkitkan gairah siswa dalam belajar.
Saat ini guru sebagai penjamin mutu dalam proses pendidikan harus terus didorong untuk saling bertukar pengalaman dengan sejawatnya di Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di wilayah masing-masing, khususnya dalam memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas.
Keniscayaannya saat ini program pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul, guru dan tenaga kependidikan menjadi ujung tombak paling penting untuk memperbaiki keseluruhan mutu pendidikan Indonesia.
Apresiasi atas beberapa kebijakan Merdeka Belajar, Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak, Peningkatan Kualitas Kurikulum, Assesmen Nasional, SMK Pusat Keunggulan, Program prioritas digitalisasi sekolah dan medium pembelajaran, Guru PPPK, atau terobosan lainnya dari kemendikbudristek.
Guru apa pun kondisinya pasti memiliki kelebihan dan kekuatan, para guru harus difasilitasi, dikembangkan kemampuannya, termasuk dengan memanusiakan guru melalui remunerasi yang baik. Alhasil, perbaikan dalam manajemen sumber daya guru sangat berpengaruh untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.
Ikuti tulisan menarik Dr. Asep Totoh,SE.,MM lainnya di sini.
