Mental Feodal yang Tak Kunjung Usai - Pilihan Editor - www.indonesiana.id
x

Hormat

Agus Buchori

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 8 November 2021

Rabu, 1 Desember 2021 15:17 WIB

  • Pilihan Editor
  • Topik Utama
  • Mental Feodal yang Tak Kunjung Usai

    Sudah bukan zamannya lagi memberikan perlakuan khusus kepada anak pejabat. Kita bukan hidup di zaman kerajaan yang selalu harus membungkuk-bungkuk pada keluarga raja.

    Dibaca : 1.372 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Pertunjukan Teater Jawa Dimainkan Generasi Muda

    Saat di tahun 80-an hingga akhir 90-an yang namanya pejabat dan keluarganya, baik dari golongan sipil maupun TNI/POLRI selalu mendapat penghormatan yang lebih. Penghormatan itu bukan saja sekedar kita minggir jika mereka sedang lewat tapi juga kita harus mendahulukan mereka jika sedang antri bersama.

    Baru baru ini seorang perempuan meramaikan jagad berita dan di medsos karena mengaku jadi anak jenderal dan ribut (marah-marah)  dengan Arteria Dahlan. Dasar apes itu perempuan,  nggak tahu siapa yang ia dihadapi, akhirnya kasusnya jadi panjang. Apes nian tuh perempuan.

    Karena yang dihadapi seorang anggota DPR, akhirnya cekcok itu pun berakhir di kantor polisi dan ternyata si perempuan itu Cuma kerabat jauh dari seorang jenderal.

    Sebenarnya fenomena begini sudah lama terjadi di negeri  yang tak pernah lepas dari mental feodal ini. Sebagaimana yang saya ceritakan di awal tulisan , yang namanya anak pejabat mau sipil atau militer memang selalu mendapat kemudahan dalam layanan publik, diakui atau tidak namun kenyataannya masih banyak.

    Kita ambil contoh, anak camat, di sekolah mereka selalu  mendapat perlakuan berbeda dibandingkan dengan anak lainnya yang anak dari orang biasa. Itu baru anak camat, coba bayangkan jika itu anak pejabat yang lebih tinggi hemm, dijamin gigit jari jika kita ngantri bersama. hampir dipastikan mereka akan mendapatkan layanan lebih dulu.

    Belum lagi jika ia anak pejabat di kepolisian atau TNI,  Kapolsek atau Danramil, jelas mereka mendapat kemudahan-kemudahan dari petugas yang sedang melayaninya.  Nah mungkin kondisi beginilah yang membuat orang suka mengaku-ngaku anak pejabat. Tujuannya jelas, mereka ingin dapat kemudahan di masyarakat. Dengan demikian mereka  seolah menjadi pemenang.

    Ada yang lebih lucu lagi adalah penggunaan asesoris di mobil. Banyak sekali mobil yang ditempeli stiker TNI atau POLRI lengkap dengan bintangnya. Meski mobil tersebut belum tentu juga mobil anggota POLRI atau TNI. Kecuali jika itu mobil dinas TNI, ditempeli stiker pun sah-sah saja. Apa yang kita tangkap dari fenomena tersebut  tentunya mobil –mobil pribadi itu juga pemiliknya bermental feodal.

    Karena Keadilan Tidak ditegakkan

    Sudah bukan zamannya lagi memberikan perlakuan khusus kepada anak pejabat. Kita bukan hidup di zaman kerajaan yang selalu harus membungkuk-bungkuk pada keluarga raja. Hemmmm…

    Jika semua pegawai pelayan publik memberikan keadilan pada masyarakat, saya rasa tindakan mengaku-ngaku keluarga pejabat akan berhenti dengan sendirinya. Tapi, sepertinya masih jauh untuk ke situ karena kenyataannya juga masih banyak kita temui di lapangan walaupun toh tidak lagi secara terbuka.

    Banyak pelayan publik  sering segan jika harus melayani anak pejabat, apalagi anak jenderal. Urusan yang terkait dengan pelayanan publik baik itu kependudukan, sekolah, dan kesehatan sudah bukan rahasia umum jika mereka yang masih berhubungan dengan pejabat akan mendapat prioritas pelayanan.

    Apalagi jika terkait kasus hukum, sudah pasti mereka sering lolos dari jeratan hukum dan lagi-lagi karena faktor di belakanganya ada siapa.

    Nah, efek yang terjadi, mereka yang anak pejabat tersebut, jadi punya mental adigang adigung adiguna. Mereka bermental siapa saya dan sangat arogan di masyarakat. Ke mana-mana mentang-mentang jadi anak pejabat. mereka maunya dimudahkan dan  tidak punya tepa selira terhadap sesama.

    Siapa sebenarnya yang patut disalahkan dari keadaan ini? Semua pihak harusnya mawas diri baik itu pejabat maupun pelayan publiknya. Mereka harus menyadari hukum dan kapasitas yang mesti dijalankan. Pelayan publik pun jangan lagi membeda-bedakan pelayanannya hanya karena status seseorang. Jangan mentang-mentang jadi pamong praja atau Jenderal  e, alah minta dimudahkan dalam segala hal. Rakyat  makin terpinggirkan, terus mereka ini mengayomi siapa?  Bahkan pada sanak keluarganya pun mereka harus menjelaskan kapasitasnya jangan malah seperti Tuan di negeri sendiri. Huh..

    Kondisi ini makin diperparah dengan mental pelayan publik yang masih belum bisa lepas dari mental feodal. Jika kita tarik dari belakang di awal 80-an  hingga sekarang di era online dan terbuka ini, bangsa kita ternyata tak pernah beranjak dari mental feodalisme tersebut. Hemm, sayang sekali.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.