SEKOLAH sejatinya merupakan potret dan miniatur suatu masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila sebuah sekolah dianggap gagal mengemban fungsinya sebagai lembaga pendidikan maka kegagalan tersebut adalah cerminan kegagalan masyarakatnya pula.
Masyarakat sebagai salah satu variabel yang sangat menentukan terhadap eksistensi dan performansi sekolah dituntut memiliki partisipasi dan kontrribusi positif agar proses pendidikan berlangsung pada jalur yang benar, terarah dan menghasilkan output yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Saat ini, sepertinya antara sekolah sebagai lembaga pendidikan dengan masyarakat seolah-olah masih terjadi sekat dan berjalan sendiri-sendiri.
Di dunia ini telah sejak lama ada beberapa pihak yang menilai kurang positif dan kurang respek terhadap keberadaan sekolah sebagai sebuah pusat pendidikan. Penilaian seperti ini antara lain datang dari seorang Ivan Illich yang melihat sekolah sebagai sesuatu yang memenjarakan dan tidak memberikan makna apa-apa bagi peserta didiknya. Penilaian sekaligus kritikan serupa dikemukakan oleh pengusaha Robert T. Kyosaki. Pengusaha ini melihat sekolah tidak mampu memberikan bekal yang cukup bagi peserta didik untuk dapat memiliki apa yang disebut dengan finance intellegence (kecerdasan dalam mengelola keuangan). Akibatnya, sekolah hanya melahirkan kelas-kelas pegawai yang hanya mampu menghamba dan mencari pekerjaan, bukan membuat atau menciptakan pekerjaan/lapangan kerja baru.
Sikap apriori terhadap keberadaan sekolah juga pernah berlangsung pada suatu komunitas di Amerika Serikat, Komunitas AMISH namanya. Yang terjadi dalam komunitas ini adalah munculnya sikap menolak dan ketidakpercayaan para orang tua mereka untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah formal. Para orang tua di sana berpendapat bahwa lingkungan sekolah formal yang didalamnya terdiri dari berbagai latar belakang akan membawa pengaruh yang tidak baik pada anak-anak mereka. Untuk mencegah hal itu, para orang tua AMISH tidak mengizinkan anak-anak mereka bersekolah. Untuk memberikan pendidikan, justru mereka sendiri (para orang tua) yang bersekolah lagi dan mempelajari berbagai kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan anak-anaknya, lalu diajarkan lagi di rumah pada anak-anak mereka.
Di Indonesia, hingga saat ini posisi, fungsi, dan peranan sekolah sebagai pusat pendidikan masih tetap mendapat tempat dan kedudukan terhormat dan terpercaya. Sungguhpun demikian, akhir-akhir ini fungsi sekolah sebagai tempat menimba ilmu dan menanamkan budi pekerti itu semakin dipertanyakan. Paling tidak hal ini berhubungan langsung dengan beberapa kejadian yang menyesakan dada yang dilakukan peserta didik dalam lingkungan sekolah, contoh kasus “smack down’ anak SD, beberapa kasus bunuh diri, perkosaan, tawuran, dsb. Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, dalam banyak kesempatan menyebutkan ada 3 (tiga) dosa besar pendidikan nasional kita. Ketiga dosa besar itu adalah intolerasi, perundungan (bullying), dan kekerasan seksual. Ketiga dosa besar ini seperti fenomena gunung es. Muncul kepermukaan namun yang tersembunyi dan yang tidak terungkap mungkin jauh lebih banyak dan menyebar dalam berbagai jenjang tingkatan pendidikan. Ketiga dosa besar pendidikan ini, otomatis mendegradasi tingkat kepercayaan masyarakat kepada satuan pendidikan dimana pun berada.
Oleh sebab itu guna mencegah, mengatasi sekaligus mengembalikan kembali tingkat kepercayaan masyarakat kepada sekolah, maka salah satu cara yang sangat relevan adalah bahwa semua sekolah harus segera mengkaji ulang, memahami, mengevaluasi dan selanjutnya mengnindaklanjuti apa yang sesungguhnya menjadi fungsi utama sekolah. Menurut Sudirwan Danim ( 2006 : 1-3) ada 3 fungsi utama sekolah, yaitu : pertama, fungsi konservatif (fungsi penyadaran) bahwa sekolah bertanggungjawab untuk mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat dan membentuk kesejatian diri sebagai manusia. Pendidikan sebagai instrumen penyadaran bermakna bahwa sekolah berfungsi membangun kesadaran untuk tetap berada pada tataran sopan santun, beradab, dan bermoral di mana hal ini menjadi tugas semua orang.
Kedua, fungsi progresif (fungsi reproduksi). Dalam hal ini merujuk pada eksistensi sekolah sebagai pembaharu atau pengubah kondisi masyarakat kekinian ke sosok yang lebih maju. Selain itu, fungsi ini juga berperan sebagai wahana pengembangan, reproduksi dan desiminasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ketiga, fungsi mediasi, yaitu menjembatani fungsi konservatif dan fungsi progresif. Hal-hal yang termasuk dalam fungsi mediasi ini adalah kehadiran institusi pendidikan sebagai wahana sosialisasi, pembawa bendera moralitas, wahana proses pemanusiaan dan kemanusiaan umum, serta pembinaan idealisme sebagai manusia terpelajar.
Apabila ketiga fungsi di atas bisa terwujud dengan baik atau paling tidak dapat mendekatinya, maka dalam setiap sekolah akan terbentuk dan tercermin apa yang dinamakan kultur (budaya) akademik yang religius. Kultur akademik yang religius di sekolah-sekolah harus terus dapat dibangun dan dipertahankan oleh semua pihak terutama oleh warga sekolah sendiri. Guna membangun dan mempertahankan kultur akademik-religius supaya tetap eksis dan tidak mengalami stagnasi atau bahkan degradasi/penurunan, maka perlu diterapkan strategi budaya kualitas.
Budaya Kualitas
Budaya kualitas secara umum dapat diartikan kebiasaaan dan pembiasaan dari setiap organisasi untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif guna meraih sesuatu yang optimal sesuai dengan tujuan organisasi. Menurut pendapat Vincent Gaspersz, terdapat 7 kebiasaan atau budaya kualitas yang harus ada dalam sebuah organisasi dalam menghadapi era global, dalam hal ini tanpa terkecuali sekolah-sekolah. Ketujuh kebiasaan kualitas itu adalah: 1) Kebiasaan memahami kebutuhan pelanggan melalui rantai proses bernilai tambah, 2) Kebiasaan menetapkan sistem pengukuran performansi kualitas, 3) Kebiasaan menetapkan sistem pengendalian proses, 4) Kebiasaan menetapkan sistem perbaikan terus-menerus, 5) Kebiasaan menetapkan sistem belajar terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan, 6) Kebiasaan membangun tim kerja sama dan partisipasi total, 7) Kebiasaan menetapakan pengendalian manajemen yang mampu meciptakan sinergi dari keenam kebiasaan kualitas.
Untuk melihat apakah budaya kualitas dalam rangka mewujudkan kultur sekolah akademik-religius itu dapat dilaksanakan atau tidak, maka paling tidak ada 6 komponen indikator kualitas yang mutlak harus diperhatikan. Keenam komponen indikator kualitas itu adalah; kualitas masukan, kualitas proses, kualitas SDM, kualitas fasilitas dan kualitas biaya. Seluruh komponen kualitas itu akan nampak tergambar dalam dua apsek kualitas, yakni kualitas akademik dan kualitas religius.
Kesatu, kualitas akademik. Pertama-tama amatilah kualitas masukan dari sekolah itu. Artinya amatilah apakah masukan (bahan baku/input) sekolah tersebut berasal dari murid-murid yang berkualitas secara akademik?, jika ya ini menjadi modal yang sangat berharga. Selanjutnya kualitas proses, bagaimana input yang baik itu dapat diolah dan dikelola secara optimal melalui proses KBM dan transfer ilmu yang terbaik. Berbicara kualitas SDM adalah terkait dengan para pengajar, guru yang menjadi fasilitator pembelajaran apakah sudah memiliki kualitas mengajar yang layak yang ditunjukan oleh pengusaan core competency (kompetensi dasar) meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional?. Sedangkan kualitas fasilitas mencakup apakah sekolah sudah mampu menyediakan berbagai fasilitas yang langsung maupun tidak langsung dibutuhkan dalam proses pembelajaran, misalnya penyediaan berbagai sarana Laboratorium, media ajar, dsb. Adapun kualitas biaya menyangkut cost education baik yang bersifat direct cost (biaya langsung seperti iuaran sekolah, uang praktek, dll) maupun yang indirect cost (biaya tidak langsung seperti biaya transportasi, biaya makan, biaya tempat tinggal, dll). Kualitas biaya tidak mutlak sama dengan biaya mahal. Kualitas biaya adalah biaya yang proporsional yang dibutuhkan oleh peserta didik ketika menjalani proses studi.
Kedua, kualitas religius. Pertama-tama amatilah input siswa yang masuk, sejauh mana tingkat pemahamaan dan internalisasi keberagamaannya. Apabila calon murid itu berasal dari lingkungan keluarga yang taat beragama, hal ini menjadi kontributor yang berharga untuk membangun kultur sekolah religius. Selanjutnya perlu dimiliki kualitas proses dalam menjaga dan memelihara ketaatan beragama dari calon murid tersebut. Upaya-upaya peningkatan kualitas proses melalui penambahan jam belajar agama misalnya merupakan sesuatu yang sangat signifikan untuk dilakukan. Berikutnya kualitas SDM, input keberagamaan calon siswa yang sudah baik ini perlu ditingkatkan lagi melalui adanya tenaga pengajar agama dan pengajar-pengajar ilmu lainnya yang mendorong secara konsisten pada peningkatan kualitas keberagamaan mereka. Sedangkan kualitas fasilitas, adalah adanya upaya optimal yang ditunjukan oleh sekolah untuk menyediakan sarana peribadahan yang refresentatif dan mampu mengadakan berbagai acara keagamaan di sekolah secara lebih khusus dan sistematis. Terakhir, kualitas biaya adalah adanya kemampuan pembiayaan untuk dapat meningkatkan kualitas keberagamaan siswa melalui berbagai program yang diselenggarakan oleh sekolah dan didukung sepenuhnya oleh orang tua dan masyarakat sekitarnya.
Iwan Kartiwa
(CKS SMA Tahun 2021 KCD Pendidikan Wilayah VIII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Guru SMAN Rancakalong Kab. Sumedang)
Ikuti tulisan menarik Iwan Kartiwa lainnya di sini.
