Hampir setiap tahun ajaran baru, semua rumah sekolah di Indonesia selalu dipadati oleh calon anak didik, untuk bersekolah. Mulai dari Sekolah Taman Kanak-kanak, menuju tingkat Sekolah Dasar (SD), dari SD menuju Sekolah Menengah Pertama (SMP), dari SMP menuju ke Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga ke Perguruan Tinggi. Terlihat tidak pernah ada sepinya.
Hal itu merupakan wujud nyata bahwa, hapir semua orangtua atau wali murid berharap serta menginginkan anak anak mereka tidak buta huruf, bisa membaca, menulis dan berhitung. Untuk itu, sebagai tumpuan dan harapan mencerdaskan anak- anak mereka hanya dibangku sekolah, dengan bimbingan para guru yang mengajar dan mendidiknya.
Beranjak dari persoalan itu, Kemendikbud, hingga Kepala Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk tingkat Provinsi, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis P & K) untuk tingkat Kabupaten/ Kota. Termasuk Untuk Perguruan Tinggi Negri (PTN). Selain Perguruan Tinggi Swasta (PTS), menerapkan berbagai program bantuan.
Mulai dari bantuan bea siswa, tunjangan untuk membeli keperluan sekolah, bagi anak dari keluarga yang kurang mampu. Memprioritaskan Siswa/ Siswi untuk dapat bersekolah, berdasarkan prestasi, Zona lingkungan, dan bantuan lainnya. Dengan tujuan, agar anak Indonesia tidak putus sekolah, dan tersus maju mengikuti dunia pendidikan dan teknologi yang semangkin berkembang saat ini.
Generasi muda (Pemuda dan Pemudi) merupakan harapan bangsa Indonesia, untuk mampu sebagai generasi penerus, dalam menjalankan program Pemerintah dimasa mendatang. Dari itu, pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi memberikan sekala prioritas, guna mendukung anak Indonesia diusia sekolah, agar tetap bersekolah.
Berdasarkan Undang Undang 1945 dan Filsafat Panca Sila, semua harta kekayaan dan harta negara, bumi, laut dan udara, seluas- luasnya untuk kesejahtraan rakyatnya. Untuk itu Pemerintah melalui beberapa Departemen. Seperti Kemetrian Sosial (Kemensos) memberikan bantuan kepada anak sekolah yang kurang mampu.
Tetapi sayangnya, niat baik dari Pemerintah tersebut, masih ada saja yang menodainya, hanya untuk mencari keuntungan pribadi/ kelompok tertentu. Praktek mencari keuntungan itu dilakukan Pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dengan menjual Blanco Formulir PPDB Oflain. Melalui Jaringan beberapa oknum tim PPDB yang telah ditetapkan.
Praktek terselubung itu, umumnya sering dilakukan pada hampir setiap tahun ajaran baru, khususnya oleh oknum penerima calon siswa/siswi baru yang mau masuk sekolah tingkat SMP, SMA. Dengan nilai harga, mulai dari Rp 3 juta, hingga Rp 5 juta. Praktek semacam ini sempat berjalan lancar, orangtua Wali murid mau mengeluarkan uang itu, demi anaknya bisa diterima pada sekolah itu.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari sejumlah nara sumber yang layak dipercaya mengatakan. Pada umumnya, praktek penjualan blanco Formulir penerimaan siswa/ siswi itu dilakukan, setelah hari kedua diumumkannya penerimaan siswa/ siswi baru via Online. Para tim penerima murid baru itu menggelar beberapa buah meja di lingkungan sekolahnya masing -masing.
Hal itu digelar, untuk melayani para wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya bersekolah di tempat itu. Selain telah mendaftarkan diri melalui media online, blanco formulir PPDB ofline juga dibutuhkan untuk bio data calon siswa/siswi baru. Dari itu maka para wali murid sering ber-antrian untuk mengambil Blanco Formulir tersebut, mulai dari pagi hingga menjelang sore. Bahkan sempat memakan waktu hingga 3- 4 hari lamanya.
Pada waktu mengambil Blanco Formulir penerimaan PPDB ofline itu, terjadi diskusi antara wali murid dengan tim PPDB. Umumnya yang sering ditanya oleh tim PPDB adalah, tentang anak yang akan masuk sekolah itu berasal dari SD mana ? (untuk lanjutan SMP), dan dari SMP mana ? (untuk lanjutan SMA). Nilai UN/ UAS-nya berapa ?, serta alamat tempat tinggal anak dimana ?.
Pertanyaan itu mengandung poin- poin tertentu, untuk dapat di analisa tentunya. Kalaupun nilai UN/ UAS sang anak dianggap tidak sesuai dengan ketentuan penerimaan di sekolah tersebut, tentunya oknum tim PPDB akan menyarankan, agar anak yang mau masuk ke SMP/ SMA itu dapat didaftarkan pada sekolah yang lain saja. Dengan demikian tentunya, wali murid akan mengeluarga suara dan pernyataan “ Tolong bantu anak saya, biar bisa diterima di sekolah ini”.
Dengan demikian maka timbulah pesan, “ Coba besok siang temui saya disini, hal ini mau saya tanyakan dahulu, bisa dibantu apa tidak oleh teman saya,” ucap oknum tim PPDB kepada wali murid. Ke-esokan harinya, setelah mengadakan pertemuan ditempat khusus, maka ketentuan untuk biaya menolong anak bisa bersekolah ditempat itu diungkapkan. Karena wali murid tidak mau anaknya ketinggalan sekolah, hingga terjadi tawar menawar, setelah ada kesepakatan, maka sang anak yang nilainya dianggap rendah, dapat dipastikan diterima bersekolah ditempat itu.
Demikian hal-nya dengan calon murid yang lokasi tempat tinggalnya tidak termasuk dalam zona (dekat dengan lingkungan sekolah), bisa diterima, asalkan ada uang dan ada yang bersedia membantu untuk mengurusnya. Praktek semacam ini sering menimbulkan kegaduhan dari kalangan wali murid lainnya. “ Masak, anak saya nilainnya tinggi, tetapi tidak diterima disekolah ini,” dilain pihak ada juga yang mengatakan, “ Masak, rumah saya dekat dengan tempat sekolah, tetapi anak saya tidak bisa diterima,” ungkap para wali murid (Djohan Chaniago).
Ikuti tulisan menarik Djohan Chaniago lainnya di sini.
