Kekuasaan memang sangat memikat banyak orang, tidak terkecuali mereka yang disebut atau menyebut diri alim. Pesonanya demikian menggoda, sehingga banyak orang terstimulasi untuk meraihnya—atas nama apapun, termasuk alasan yang sering diucapkan sebagai jargon: negara memanggil, pengabdian kepada nusa dan bangsa, dan seterusnya; juga untuk tujuan apapun.
Koran Tempo edisi kemarin [23 Desember 2021] maupun hari ini [24 Desember 2021] mengangkat relasi politik dan kekuasaan dengan kaum Nahdliyyin—yang saat ini sedang bermuktamar. Sebagai organisasi yang menghimpun puluhan juta orang, Nahdlatul Ulama diperhitungkan oleh mereka yang memegang kekuasaan. Sementara itu, mereka yang memegang kendali organisasi juga bisa tergoda oleh politik dan kekuasaan. Karena itu, banyak pihak mengingatkan agar organisasi yang sudah melintasi berbagai zaman ini mampu menjaga kemandiriannya dari kekuasaan apapun demi kemaslahatan umat dan bangsa.
Sebelumnya, dalam konteks dan acara yang berbeda, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengajak ulama agar tidak terjebak kekuasaan. Ajakan ini datang dari orang yang tepat, dalam pengertian Kiai Ma’ruf pernah menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, seorang alim NU, pernah menjadi anggota partai politik, dan kini menjabat Wakil Presiden. Ajakan itu terasa otentik karena dilontarkan oleh orang yang mengalami sendiri, dalam arti ia sedang duduk di kursi kekuasaan.
Kiai Ma’ruf tidak menguraikan lebih jauh saat menyampaikan harapan agar ulama tidak terjebak pada aspek kekuasaan. Ia mengatakan, ‘kekuasaan itu bukan kewenangan kita, kekuasaan adalah kewenangan Allah’. Dalam pidatonya saat membuka Muktamar Nasional Rabithah Alawiyah, 4 Desember 2021 itu, Kiai Ma’ruf meminta ulama lebih mengutamakan perbaikan akidah dan ekonomi umat. Barangkali, ia ingin mengatakan agar ulama tidak
Ajakan itu relevan dengan NU, yang kini tengah berusaha memilih ketua umum dalam situasi yang dikabarkan media berlangsung hangat. Media menyebutkan kepentingan politik terkait pemilihan umum 2024 dapat mendorong campur tangan pihak luar terhadap proses pemilihan. Koran Tempo memuat pula kekhawatiran banyak pihak akan adanya godaan politik pasca muktamar yang mungkin bersinergi dengan kepentingan luar untuk meraih suara jutaan Nahdliyin.
Kekuasaan itu bisa bermanfaat bila berada di tangan yang amanah, sebaliknya kekuasaan akan merusak banyak hal bila digenggam orang yang tidak amanah. Memegang amanah yang kecil mungkin banyak orang mampu, tapi memegang amanah kekuasaan yang besar malah sanggup menyilaukan pemegangnya, membuatnya terlena, menjadikan dirinya merasa selalu benar dan yang paling benar, merasa telah berbuat adil, dan perasaan serba wah lainnya saat merasa nasib orang lain berada dalam genggamannya.
Alim yang mandiri, independen, dari kekuasaan manusia lainnya—apapun wujudnya—akan menjadikan alim orang merdeka yang dihormati dan disayangi rakyat, sekaligus membikin gentar kekuasaan dan pemegangnya. Di tengah zaman yang serba riuh ini, alim yang mampu dan mau berdiri teguh dalam kemandirannya akan menjadi suar yang menerangi masyarakat menuju masa depan. Bahkan, ia tidak terjebak oleh kekuasaan sekalipun ia tengah menggenggam kekuasaan. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
