Sama dan sebangunkah apa yang dipandang penting oleh rakyat dan yang dilihat oleh elite kekuasaan—politik, ekonomi, hukum. Kelihatannya sih tidak. Ketika elite ingin amandemen konstitusi, rakyat bilang tidak. Tatkala elite mau omnibus law, rakyat berkata tidak. Saat masyarakat ingin undang-undang pencegahan kekerasan seksual diprioritaskan, elite bilang tidak. Contohnya akan bertambah panjang bila disebutkan satu demi satu.
Ringkasnya, keinginan rakyat sulit untuk dapat dikatakan sama dengan sebangun dengan elite kekuasaan. Rakyat ingin jalan ke kiri, elite maunya jalan ke kanan. Rakyat ingin jalan ke kanan, elite maunya jalan ke kiri. Karena kekuasaan riil tidak berada di tangan rakyat, walaupun kerap disebut-sebut rakyat pemegang kedaulatan tertinggi, maka rakyat terpaksa mengikuti maunya elite.
Selalu ada alasan yang dibuat-buat, yang tentu saja mudah mereka susun, untuk membenarkan langkah yang mereka tempuh. Mereka bahkan menampik alasan yang sama bila kepentingan mereka berbeda. Alasan dan argumentasi digunakan sesuai dengan kepentingan; artinya, bukan alasan serta argumentasi itu yang penting, melainkan kepentingan itu sendiri. Sepanjang kepentingan tidak terganggu dan bisa tercapai, alasan dan argumentasi apapun boleh dipakai. Sudah beberapa kali aturan diubah agar sesuai dengan kepentingan yang hendak mereka capai. Begitu pragmatis.
Para elite politik dan politisi jenjang di bawahnya bukan memperjuangkan suatu keyakinan demi kebaikan rakyat banyak, melainkan menjalankan politik pragmatis demi keuntungan mereka sendiri. Puncak pragmatisme dalam politik praktis dicontohkan oleh bergabungnya pihak yang kalah ke dalam kubu pihak yang menang dalam kompetisi pemilihan dengan mengusung alasan demi persatuan. Tidak ada kepedulian bahwa dengan demikian demokrasi berjalan timpang, karena suara rakyat tidak cukup digemakan di ruang-ruang pengambilan keputusan eksekutif dan legislatif.
Kata persatuan dijadikan jargon untuk membenarkan tindakan yang seolah-olah tidak ada pilihan lain. Kekuasaan pemerintahan berjalan tanpa pengawasan yang seimbang, sehingga parlemen terlihat tidak ubahnya pemberi keabsahan semata terhadap langkah-langkah pemerintah. Bahkan tanpa cadangan sikap kritis untuk meluruskan atau memberikan alternatif yang berbeda. Elite kekuasaan menaruh kakinya di dua tempat yang berbeda, satu di eksekutif dan satu di legislatif, sehingga elite mampu berdiri kokoh.
Pragmatisme semacam itu tidak mempedulikan perkembangan demokrasi dalam jangka panjang. Mereka bertindak seolah-olah tidak memiliki kewajiban untuk menjaga agar iklim demokrasi yang diperjuangkan rakyat dengan susah payah dapat berkembang semakin matang. Mereka justru memanfaatkan situasi yang timpang ini untuk mewujudkan agenda-agenda pragmatis, baik politik maupun ekonomi karena dua ranah ini tidak dapat dipisahkan lantaran saling terjalin.
Mereka yang memegang kekuataan ekonomi akan mampu memengaruhi politik, mereka yang menguasai politik dan memegang kekuasaan mampu memengaruhi ekonomi. Kita juga menyaksikan orang-orang yang memegang kekuatan politik sekaligus menggenggam kekuatan ekonomi. Ditambah dengan kekuatan media dalam genggaman mereka, kekuasaan ini semakin sulit diimbangi, apa lagi oleh rakyat yang dengan relatif mudah dibuat bingung hingga terpecah-pecah dan saling berprasangka. Sebagai kekuatan sipil, masyarakat tidak solid dalam menghadapi kekompakan elite yang memegang pemerintahan dan parlemen sekaligus. Mereka melenggang sesuka hati. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
