Media sosial adalah sesuatu yang tidak asing lagi di telinga kita, apalagi di kalangan generasi milenial. Media sosial saat ini bisa dikatakan sebagai salah satu media digital yang tidak bisa lepas dikalangan masyarakat, terkhusus nya saat pandemi seperti ini. Karena dalam kondisi pandemi ini kita dituntut untuk menggunakan media sosial dengan sebijak mungkin. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak ilmuwan atau pakar yang membahas tentang kebangkitan media sosial baik dari mancanegara, termasuk di Indonesia.
Kita bisa menilai dari beberapa pandangan tentang kebangkitan media sosial sebenarnya terbagi menjadi dua pandangan. Yaitu optimis terhadap media sosial dan pesimis terhadap media sosial. Orang yang berpandangan optimis terhadap media sosial menilai bahwa apa yang muncul dari media sosial adalah sesuatu yang baik. Media sosial pun dianggap sebagai ruang demokrasi baru yang lebih luas, layak dan terhindar dari gangguan. Bahkan media sosial juga dianggap telah memungkinkan ranah-ranah privat itu bisa di ekspresi kan, yang pastinya berpengaruh pada kebebasan individu.
Sedangkan orang yang berpandangan pesimis terhadap media sosial ingin mengkritik pendapat orang yang berpandangan optimis terhadap media sosial. Media sosial dianggap tidak menjadi faktor utama atau penting dalam perubahan sosial. Media sosial pun dianggap bisa dimanfaatkan oleh beberapa kelompok elite kepentingan yang justru bersifat kontra terhadap kebebasan individu.
Media sosial mempunyai catatan kontradiksi di internalnya sendiri, seperti adanya hoax atau disinformasi publik. Hoax di Indonesia terhitung sudah cukup banyak terjadi apalagi di saat pandemi, mulai dari hoax teori konspirasi sampai dengan isu keuntungan vaksinisasi. Kemudian ada kontradiksi lain yaitu adanya kelompok kekerasan dalam aktivitas media sosial, seperti penyebaran informasi personal seseorang ke berbagai platform media. Hal ini terjadi di media sosial dari masyarakat ke masyarakat yang pastinya akan menimbulkan perpecahan satu sama lain.
Jika kita telisik, aktivitas media sosial dalam konteks politik elektoral Indonesia sudah terhitung banyak sekali, seperti adanya #ShameOnYouSBY. Tagar yang menggambarkan perlawanan masyarakat terhadap UU pilkada yang coba mengembalikan mekanisme pemilihan dari secara langsung menjadi kembali diserahkan ke DPRD. Yang pada akhinya SBY mengeluarkan perpu agar segera merevisi UUD yang di permasalahkan oleh masyarakat. Kemudian aksi kampanye 2014, yang dinilai ada kebangkitan kampanye pemuda yang berenergi dan kreatif melalui media sosial. Sampai dengan kampanye 2019, yang dinilai banyak dramatisasi, dibuktikkan dengan munculnya buzzer dan gerakan-gerakan yang justru mengancam demokrasi Indonesia. Dari beberapa aktivitas dalam konteks politik elektoral Indonesia tersebut, membuktikan bahwa media sosial sangat lah berpengaruh terhadap kebijakan yang ada di negara Indonesia.
Kemudian bagaimana yang dimaksud dengan kemunduran wajah Demokrasi Indonesia di ruang lingkup media sosial? Ada beberapa hal yang menyebabkan kemunduran itu terjadi. Pertama, dari beberapa aktivitas media sosial dalam konteks politik elektoral Indonesia seperti yang dijelaskan diatas, dapat dinilai bahwa polanya sangat berubah. Yang awalnya bersifat mengorganisir semakin kesini menjadi manipulatif. Dari awalnya berupa gerakan-gerakan politik yang berbasis organik dan diinisiasi oleh masyarakat berubah menjadi diisi oleh aktivitas yang mendukung kepentingan-kepentingan elite semata yang sifatnya justru manipulatif.
Kedua, adanya polarisasi hasil pilpres. Seperti yang kita ketahui bahwa di pilpres 2019 terjadi banyak dramatisasi. Masyarakat seakan-akan di pecah menjadi dua belah pihak. Banyak gerakan-gerakan dan buzzer yang memanfaatkan keadaan yang di gaungkan-gaungkan di media sosial. Sehingga terjadi polarisasi baik di kehidupan realita maupun di media sosial. Bahkan polarisasi ini masih ada sampai pemilihan presiden 2019 usai.
Ketiga, menguatnya aktor politik dengan sikap anti ilmiah di masa pandemi, Ini merupakan fenomena di awal pandemi yang kita saksikan, yaitu yang terjadi adalah penolakan-penolakan atas hasil ilmiah terhadap pandemi. Misalnya perdebatan lockdown atau tidak, tentang gelang anti corona, kalung anti corona, obat anti corona yang sebelumnya belum teruji. Sayangnya sudah terlebih dahulu di dengungkan oleh pejabat publik kita dan pada akhirnya menyebar di media sosial.
Keempat, adanya pembatasan di media sosial. Sebenarnya dengan adanya media sosial pastinya kita bisa lebih bebas untuk menyampaikan aspirasi kita. Tetapi semakin hari media sosial diawasi ketat oleh negara. Ketika kita ingin menyampaikan narasi yang sifatnya untuk penyampaian keluh kesah tentang kebijakan atau kinerja pemerintah, selalu ada saja semacam pelanggaran untuk kita. Seperti UU ITE dan lain sebagai nya. Jadi masyarakat akan merasa terbatasi ketika menyampaikan kritik baik dalam bentuk narasi atau yang lainnya di media sosial.
Kelima, media sosial sebagai teknik untuk pertunjukan politik, banyak aktor politik yang memanfaatkan media dengan melakukan teknik rayuan untuk pertunjukan politik. Media sosial digunakan sebagai mekanisme pembelajaran, sebagai pos pendengar, sebagai sarana masyarakat diajak mengobrol dan melampiaskan keluh kesahnya kepada pemerintah, mendekatkan diri kepada penguasa bahkan melawan korupsinya. Tetapi semua itu adalah alat untuk memenangkan dukungan publik. Karena banyak peraturan yang belum berpihak kepada masyarakat, dan dengan adanya media ini dimanfaatkan oleh aktor politik yang seolah-olah merespon, merayu, dan merayu di media sosial agar masyarakat bisa berpihak kepada aktor tersebut.
Dari banyaknya sebab yang menjadikan mengapa bisa terjadinya kemunduran wajah demokrasi Indonesia dalam ruang lingkup media sosial, seharusnya ada solusi yang dapat menanggulangi hal tersebut. Karena jika dibiarkan, demokrasi di media sosial terkhususnya Indonesia akan tetap mengalami kemunduran atau tidak ada peningkatan yang signifikan. Hal ini bisa diselesaikan dengan cara seperti adanya penguatan kapasitas hukum, penyadaran bahwa ada langkah langkah hukum yang bisa dilakukan untuk menjaga hak-hak kita dalam media sosial.
Kemudian bisa juga dengan desiminasi informasi secara sehat atau literasi tentang keamanan digital. Seperti catatan polarisasi tadi digambarkan bahwa sentimen negatif dalam ruang publik cukup tinggi. Jadi bisa untuk memperkuat sentimen-sentimen positif di ruang publik kita, terutama literasi kemanan digital untuk kemudian merespon adanya ancaman-ancaman yang ada di media sosial. Karena aktivitas media sosial kita cukup diawasi oleh negara, sehingga posisi kita dalam bermedia sosial dihadapkan oleh tantangan oleh negara. Kita harus berhati-hati untuk mencerna informasi publik. Harus bisa membedakan mana yang hanya menjadi teknik rayuan atau mana yang harus kemudian dilihat benar secara objektif terjadi.
Dan yang terakhir juga bisa dengan konsolidasi gerakan civil society. Kita tahu bahwa semua gerakan masif yang terjadi itu berawal dari media sosial, tapi pada akhirnya gerakan ini tidak cukup besar untuk merubah keputusan dalam politik. Ataupun gerakan ini pada akhirnya akan menyusut. Konsolidasi ini perlu untuk lebih diperkuat lagi. Kita berharap demokrasi yang ada di Indonesia juga tidak berhenti sampai di ruang lingkup media sosial saja, akan tetapi demokrasi dalam realita negara kita juga bisa lebih meningkat ke arah yang lebih baik lagi.
Ikuti tulisan menarik Syafiatul Umma lainnya di sini.
