Lagi, Walikota Cilegon Helldi Agustian bikin pernyataan blunder dan saya anggap ngawur! Ia bilang Jalan Lingkar Selatan (JLS) Cilegon yang merupakan aset Pemkot Cilegon akan diserahkan ke pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan menanggapi banyaknya keluhan masyarakat melihat kondisi JLS yang rusak parah tak segera diperbaiki pemerintah daerah.
Tanpa ditawar, pernyataan Walikota yang hoby nyanyi di tempat hajatan atau acara resmi ini, sontak menjadi perbincangan di jagad Medsos seperti di fb dan grup WA.
JLS, merupakan asset Pemkot Cilegon yang dibangun sejak Walikota H.Tb.Aat Syafaat dan berlanjut hingga periode Tb. Iman Aryadi. Jalan ini dibangun dengan susah payah, meski APBD Cilegon saat itu masih di bawah 1 Trilyun. Jika mengandalkan APBD murni, jelas tak mampu, tapi toh ahirnya terwujud juga berkat komunikasi dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Pusat. Jalan itu selesai dengan bantuan DAK Pusat, Bantuan Keuangan Provinsi Banten dan keterlibatan Industri di Cilegon serta APBD Kota Cilegon.
Andai saja tidak ada JLS, bisa dibayangkan kemacetan dalam kota Cilegon seperti apa, harusnya bersyukur punya pimpinan terdahulu yang visioner yang mampu melihat bagaimana Cilegon ke depan, itulah tujuan di bangunnya JLS, ingin mengurai kemacetan dalam Kota agar tidak di lalui kendaraan berat Industri dan para Wisatan yang menuju Anyer sekitarnya. Kota tidak macet, kendaraan Industri dan wisatawan juga lancar. La sekarang kok mau diserahkan ke Pusat, Alasannya karena tidak mampu soal perawatan, katanya perawatan butuh Rp.30 M pertahun.
Bagi saya, dengan pernyataan ini, bukan hanya telah menunjukkan adanya ketidak mampuan seorang pimpinan daerah membaca dokumen resmi pembangunan daerah, tapi juga membuktikan adanya ketidak mampuan mengelola pembangunan sekaligus menunjukkan pula adanya sikap phobia terhadap produk pembangunan kepemimpinan daerah terdahulu.
Kenapa saya katakan tidak mampu membaca dokumen resmi pembangunan, ya karena Jalan Lingkar Selatan (JLS) itu masih dalam koridor RPJP, mau jelas?, RPJP itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang ujungnya tahun 2025, termasuk juga dalam RPJM yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang di buat oleh Walikota --baca eksekutif -- saat ini dengan persetujuan DPRD tentunya. Mau nekad akan diserahkan?, ya monggo, silahkan, toh ada aturan hukumnya, ada masyarakat juga, ada konsekwensinya juga.
Alasan ketidak mampuan anggaran hanyalah kamuflase untuk menutupi sikap phobia diatas, pokoknya tidak mau produk lama itu dirawat. Jadi memang niatnya sudah tidak mau memelihara alias tidak mau urus. Jika alasannya tidak ada anggaran, aneh! coba lihat SILPA APBD tahun 2021 ini, hampir setengah trilyun.
Sejak Cilegon berdiri tahun 1999 lalu, baru kali ini terjadi SILPA sebesar itu, daftar kegiatan pembangunan ada, anggaran ada dalam APBD, kok tidak terlakasana. Ini pertanda bahwa kinerja pemerintahan tidak baik, pimpinan daerah tidak mampu mengelola pembangunan daerah, apapun alasannya.
Selanjutnya, alasan bahwa perawatan JLS adalah Rp.30 Milyar pertahun, menurut saya sangat tidak mendasar dan tidak disertai dengan data. Lebih ngawur lagi pernyataan Ketua Fraksi PAN DPRD Cilegon Edison Sitorus yang mengatakan bahwa sekarang itu Jalan Lingkar Selatan hampir Rp.60 milyar untuk maentenancenya
Saya tidak yakin jika Walikota Cilegon maupun Edison Sitorus melihat anggaran dalam APBD terkait dengan anggaran perawatan JLS. Tapi tidak apa pak Wali dan pak Dewan saya tunjukkan, APBD Cilegon tahun 2021, yang diketuk palu saat Cilegon masih di pimpin Walikota Edi Eriadi, anggaran untuk JLS hanya kurang dari 3 Milyar rupiah. Rinciannya silahkan lihat di DPA Dinas PUTR, Rp. 1.282.281.000 untuk Pemeliharaan Jalan dan Rp 1.104.734.400 untuk perbaikan jembatan.
Lantas dari mana bisa ada pernyataan Rp.30 M pertahun bahkan Rp.60 M untuk perawatan JLS?. Lebih parah lagi untuk APBD 2022 yang diketuk palu saat kepemimpinan Walikota Heldi Agustian, sama sekali tidak ada anggaran untuk JLS. Artinya apa?, ya karena tidak ada niat untuk dianggarkan, phobia!.
Alasan lain, JLS katanya penggunanya bukan masyarakat Cilegon, Ngawur ini!, agak berbau RASIS juga, coba lihat sebagian truk truk besar itu milik siapa?, disitu ada perusahaan milik anggota DPRD Prov. Banten (tak perlu sebut nama) dan juga milik pengusaha Cilegon lainnya. Kalaupun banyak truk besar bukan warga Cilegon, ya memang semula tujuan di bangunnya JLS adalah untuk itu, mau siapapun pemiliknya tak jadi soal, yang penting dalam kota Cilegon tidak macet, lalu lintas dalam kota bisa diurai, Industri diuntungkan dari segi transportasi, wisatawan tak banyak kehilangan waktu.
Ada lagi yang agak aneh, katanya jikapun JLS diserahkan ke Pusat, tidak ada ruginya buat Cilegon karena pajak masih bisa ditarik untuk Cilegon. Mau ketawa takut tersinggung, saya ingin bertanya, pajak apa yang bisa ditarik dari JLS?, coba tunjukkan aturan perundang undangannya.
Sekarang hanya tinggal pemeliharaan, mudah bagi pimpinan daerah jika punya inovasi pembangunan. Bangun komunikasi pembangunan dengan Pusat, toh ada DAK, tinggal bagaimana membangun jaringan dengan Kementrian maupun DPR RI agar APBN bisa masuk Cilegon melalui DAK tadi, atau jangan jangan kemampuan untuk ini lemah karena tidak punya jaringan politik di DPR-RI. Demikian pula dengan Provinsi Banten, melalui Bantuan Keuangan yang ditujukan untuk itu juga bisa (tahun 2011 Provinsi Banten bantu 20 M untuk pemeliharaan), sama halnya dengan pihak Industri, saya yakin jika diajak duduk bareng, Industri bisa berpartisipasi, toh itu tidak dilarang Undang- undang dan politik anggaran pemerintah daerah.
Namun demikian, kembali lagi tergantung niat, mau atau tidak! Yang saya hawatirkan justru jangan jangan sedang terkena penyakit phobia!
Wallahu A’lam.
Salam, Kang Nasir.
Persatuan Penulis Indonesia.
Ikuti tulisan menarik Kang Nasir Rosyid lainnya di sini.
