Para anggota DPR rupanya punya kegemaran baru, kegemaran mengusir pihak-pihak yang diundang rapat komisi. Kejadian terbarunya ialah pengusiran Dirut Krakatau Steel Silmy Karim oleh pimpinan rapat Komisi VII. Sebelumnya, peristiwa serupa terjadi. Tim Komnas Perempuan diminta keluar dari ruang rapat karena dianggap terlambat datang dan tak beretika karena nyelonong masuk. Sekjen Kemensos diusir pimpinan rapat Komisi VIII karena pesan komunikasinya kepada Wakil Ketua Komisi dianggap tidak pantas. Menkes Budi Sadikin dimarahi di ruang rapat karena dianggap tidak menghargai DPR karena tidak menatap wajah anggota parlemen yang sedang berbicara kepadanya.
Adakah hal yang sangat serius sehingga Silmy layak diminta pergi dari ruang sidang? Media mengabarkan bahwa pemicu pengusiran Dirut KS itu karena ia bereaksi spontan untuk meminta penjelasan atas istilah tertentu yang digunakan pimpinan rapat. Reaksi spontan Silmy lantas dianggap oleh pimpinan rapat komisi sebagai sikap yang tidak menghormati anggota DPR.
Belum usai di situ, seorang pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR kemudian meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengevaluasi Silmy Karim, yang oleh MKD dianggap telah bertindak tidak pantas saat rapat dengan Komisi VII. Apakah istilah evaluasi itu semacam bahasa isyarat tertentu yang harus dipahami dan diterjemahkan oleh Menteri Erick ke dalam tindakan tertentu? Apakah ini sejenis pertunjukan kekuasaan?
Upaya anggota DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan memang sudah sewajarnya, yang dilakukan antara lain melalui rapat kerja dan mengeksplorasi masalah kepada pihak yang diundang rapat. Namun begitu, reaksi spontan atas istilah tertentu yang digunakan pimpinan rapat kok lantas ditanggapi balik dengan pengusiran.
Terlihatlah bahwa inti persoalan pengusiran dan kemarahan anggota DPR di sini bukanlah substansi, melainkan cara tamu dalam menanggapi pertanyaan dan pernyataan para anggota DPR. Andaikan Dirut KS itu mengangguk-angguk saja tatkala pimpinan rapat melontarkan istilah yang memang tidak enak didengar itu, barangkali ia tidak akan diusir.
Terlihatlah bahwa para anggota DPR ingin para tamu itu menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Di sisi lain, kelihatannya para anggota DPR merasa boleh berbicara apa saja, memakai istilah apa saja, dengan nada apa saja manakala rapat dengan pihak lain. Ketika anggota DPR sedang berbicara, tamu wajib memperhatikan, jangan menanggapi sebelum diberi kesempatan, jika ada kata-kata yang tidak enak didengar ya ditelan saja.
Jadi, ada kiat yang boleh dicoba oleh pejabat kementerian, BUMN, maupun instansi lain bila diundang rapat oleh komisi DPR agar aman dari pengusiran. Intinya: tunjukkanlah rasa hormat kepada tuan rumah. Bila anggota DPR sedang berbicara, tataplah wajah dan matanya sebagai tanda hormat. Jika dimarahi, janganlah membantah, tundukkan wajah, dan mengangguklah tanda mengerti. Jika anggota DPR sedang berargumen, jangan disela, apa lagi didebat dengan kontra-argumen. Jika anggota DPR memakai kosakata yang tidak enak didengar dengan nada tinggi, ya ditelan saja. Kiat tersebut boleh dicoba oleh para undangan rapat agar tidak diusir dari ruang rapat.
Ah, tapi terpikir juga ya, bila hal-hal sederhana seperti itu, yang sebenarnya dapat ditangani dengan cara yang lebih baik, tapi direspon balik oleh para anggota DPR dengan pengusiran, bagaimana dengan persoalan yang jauh lebih serius dan kerap dipertanyakan rakyat: mengapa anggota DPR sangat jarang melibatkan rakyat dalam menyusun perundangan dan tidak memperjuangkan aspirasi rakyat pemberi amanah, yang seharusnya mereka wakili? Rakyat hanya bisa bertanya dalam hati: mengapa para anggota DPR tidak menunjukkan rasa hormat kepada rakyat pemberi amanah? >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
