Dalam satu tahun terakhir, jumlah monyet meningkat drastis di Tapanuli Utara (Sumut) terutama di sekitar lokasi perkebunan PT. Toba Pulp Lestari sektor Aekraja. Beberapa petani mulai mengalami kerugian karena kawanan hewan primate tersebut mulai mengganggu tanaman jagung, jeruk dan berbagai tanaman lain di kebun masyarakat. Para petani kemenyaan juga mengakui peningkatan drastis jumlah hewan primata di hutan-hutan sekitar desa mereka.
Kecurigaanpun berembus. Sejumlah masyarakat curiga kawanan hewan primata tersebut sengaja dilepaskan oleh pihak tertentu. Dalam bisik-bisik yang tersebar luas, nama PT Toba Pulp Lestari sering disebut yang dituding sengaja melepaskan hewan berekor tersebut agar masyarakat tidak bertani di areal perkebunan perusahaan.
Penulis yang kebetulan sedang berada di Desa Aekraja mencoba menkonfirmasi desas-desus tersebut pada pihak TPL. Jupri Sibuea, Askep Humas TPL membantah dengan tegas isu tersebut. “Itu tidak benar. Saya juga orang Batak. Tidak mungkin kami melakukan cara-cara sadis seperti itu” kata Sibuea dengan tegas di Desa Aekraja.
Pernyataan Sibuea sesungguhnya sejalan dengan sikap TPL dalam beberapa waktu terakhir yang justru mendukung pertanian hutan oleh masyarakat. Beberapa masyarakat juga mengakui mendapat bantuan bibit, pupuk dan bantuan lain ketika melakukan sistem tanam sari di areal perkebunan TPL. Tapi desas-desus tak sedap tersebut terlanjur menyebar dan memunculkan sikap saling curiga.
Dalam berbagai diskusi daring dengan orang-orang yang peduli pada isu tersebut, penulis mengusulkan membentuk tim untuk melacak jalur migrasi dari hewan-hewan primata tersebut. Jika tidak ditemukan jejak migrasi dalam skala besar, layak dicurigai ada pihak yang sengaja melepaskannya dan sebaliknya. Usul tersebut disambut dengan baik.
Itu satu-satunya langkah logis untuk menjernihkan persoalan tersebut karena berbagai isu yang berkembang tidak disertai oleh bukti-bukti, termasuk kesaksian yang mengatakan pernah melihat truk berisi banyak monyet di sekitar Areal TPL, tapi taka da bukti dokumentasi dan pemberi kesaksian tersebut juga tidak bersedia dikutip identitasnya. Maka demi kenyamanan bersama, isu tersebut harus segera diluruskan.
Desas-desus yang dibiarkan terus bergulir pada akhirnya akan memunculkan pengadilan media sosial yang mengusung prinsip post trust: kebenaran tidak ditentukan oleh bukti-bukti faktual melain oleh seberapa viral sebuah isu.
Ikuti tulisan menarik Mario Plasidius Manalu lainnya di sini.
