x

ilustr: SlidePlayer

Iklan

Indrato Sumantoro

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 30 Juli 2021

Senin, 14 Maret 2022 12:21 WIB

Dosa Kalau Kita Tidak Manfaatkan Aspal Buton untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan-jalan di Ibu Kota Negara Nusantara

Mengingat ucapan adalah doa, bagaimana kalau kita doakan saja agar aspal Buton dapat segera menggantikan aspal impor di era pemerintahan Pak Jokowi yang tersisa kurang dari 3 tahun lagi?. Tidak usah kita kait-kaitkan masalah aspal Buton dengan “dosa” atau “pahala”. Kita kaitkan saja masalah aspal Buton demi “kemakmuran” dan “kesejahteraan” rakyat Indonesia. Tentunya citranya akan jauh lebih positip, dan berdaya sangat dahsyat agar doa kita ini akan dapat segera dikabulkan oleh Allah SWT.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bapak Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa adalah dosa buat semua masyarakat Indonesia jika tidak memanfaatkan aspal Buton yang nota bene hasil produksi dalam negeri.

Paragraf ini dikutip dari economy.okezone.com tanggal 9 September 2015. Pernyataan Bapak Basuki di atas disampaikan dalam acara penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam pengembangan bisnis aspal hybrid dengan grade tinggi. Menurut Pak Basuki, kerjasama yang dilakukan antara Pertamina dan Wika akan memberikan banyak keuntungan. Apalagi pemerintah melalui Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR akan memastikan pasar dari aspal Buton tersebut.

Ucapan Bapak Menteri PUPR bahwa adalah dosa buat semua masyarakat Indonesia jika tidak memanfaatkan aspal Buton yang nota bene hasil produk dalam negeri adalah sangat menarik untuk kita ulas. Apalagi kalau kita hubung-hubungan dengan “mimpi” pemanfaatan aspal Buton untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan di Ibu Kota Negara Nusantara. Mungkin sekarang ini Pak Basuki sudah lupa dengan apa pernyataannya sendiri ini. Ucapan itu sudah tercatat di media masa pada bulan September 2015. Jadi sampai sekarang ini sudah hampir 7 tahun yang lalu. Apa kabar dengan keadaan aspal Buton pada saat ini? Apakah sudah sesuai dengan harapan Bapak Menteri PUPR 7 tahun yang lalu? Mungkin pernyataan Bapak Menteri PUPR ini perlu kita renungkan dan ingatkan kembali, bahwa harapan Bapak Menteri PUPR itu faktanya masih “jauh panggang dari api”. Pak Basuki sendiri pasti sudah paham sekali itu. Nasib aspal Buton di tahun 2022 sekarang ini, masih tetap sama saja dengan nasib aspal Buton di tahun 2015 yang lalu. Mirisnya aspal Buton ini masih belum juga mampu menggantikan aspal impor. Jadi sekarang ini siapakah yang salah dan berdosa?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sudah sering kali kita dinasehati dan diingatkan oleh Bapak dan Ibu kita, jangan suka berkata sembarangan apa pun keadaannya. Mau bercanda atau serius. Allah SWT Maha Mendengar setiap ucapan kita. Diyakini bahwa setiap perkataan itu adalah doa. Oleh sebab itu berkatalah yang baik-baik saja agar selalu mendatangkan kebaikan. Atau lebih baik diam.

Sekarang bagaimana dengan kata-kata yang sudah terlanjur diucapkan dan tersebar luas? Apakah masih bisa kita perbaiki? Tentu saja masih bisa. Caranya adalah dengan bertaubat kepada Allah SWT. Menyesalinya. Dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian harus ditindak lanjuti dengan berbagai perbuatan-perbuatan amal saleh dan kebaikan-kebaikan. 

“Adalah dosa buat semua masyarakat Indonesia jika tidak memanfaatkan aspal Buton yang nota bene hasil produksi dalam negeri”. Ucapan ini diyakini bermaksud untuk memberikan peringatan yang tegas kepada semua masyarakat Indonesia bahwa pemanfaatan aspal Buton hukumnya adalah “wajib” yang nota bene hasil produk dalam negeri. Tetapi mohon diingat bahwa ucapan Bapak Menteri PUPR ini adalah doa. Berarti sekarang ini semua masyarakat Indonesia berdosa, karena tidak memanfaatkan aspal Buton. Apakah benar demikian ? Masyarakat Indonesia bukannya tidak mau memanfaatkan aspal Buton. Tetapi aspal Butonnya yang tidak ada untuk bisa dimanfaatkan. Jadi sebenarnya semua ini salah siapa? Dosa siapa? Apakah salah dan dosa kita semua, masyarakat Indonesia? Termasuk dosa Pak Jokowi dan Pak Basuki sendiri?

Sebaiknya ucapan Bapak Menteri PUPR ini segera kita koreksi dan ralat saja agar permasalahan aspal Buton yang sebenarnya sederhana dan mudah, tidak perlu harus menjadi sulit. Mengingat ucapan adalah doa, bagaimana kalau kita doakan saja agar aspal Buton dapat segera menggantikan aspal impor di era pemerintahan Pak Jokowi yang tersisa kurang dari 3 tahun lagi?. Tidak usah kita kait-kaitkan masalah aspal Buton dengan “dosa” atau “pahala”. Kita kaitkan saja masalah aspal Buton demi “kemakmuran” dan “kesejahteraan” rakyat Indonesia. Tentunya citranya akan jauh lebih positip, dan berdaya sangat dahsyat agar doa kita ini akan dapat segera dikabulkan oleh Allah SWT.

Kalau masa pemerintahan Pak Jokowi tersisa kurang dari 3 tahun lagi, berarti masa jabatan Pak Basuki sebagai Menteri PUPR juga akan tersisa kurang dari 3 tahun lagi. Mumpung Pak Basuki masih menjabat sebagai Menteri PUPR kepercayaan Pak Jokowi, apa yang bisa Pak Basuki bantu dan lakukan untuk aspal Buton? Pak Basuki sudah menyetujui penggunaan aspal Buton untuk dimanfaatkan sepanjang 1.000 km jalan-jalan. Tetapi rasanya upaya-upaya tersebut masih belum cukup. Apakah Bapak Menteri PUPR masih ingat doa kita? Doa kita adalah agar aspal Buton dapat segera menggantikan aspal impor di era pemerintahan Pak Jokowi yang tersisa kurang dari 3 tahun lagi. Oleh karena itu mohon Bapak Basuki dapat membuat usulan bijak kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar agenda Rapat Kabinet berikutnya adalah untuk membahas tema: “Aspal Buton untuk Menggantikan Aspal Impor di Era Pemerintahan Pak Jokowi yang Tersisa Kurang dari 3 Tahun Lagi. Dan Pemanfaatan Aspal Buton untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan-jalan di Ibu Kota Negara Nusantara”.

Dalam Rapat Kabinet semua Menteri-Menteri Kabinet “Indonesia Maju” akan hadir untuk membahas keadaan perkekonomian Indonesia pada saat ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sehubungan dengan terjadinya konflik perang Rusia — Ukraina, maka sekarang ini harga minyak bumi dunia melonjak naik tinggi hingga mencapai harga di atas US$ 100 per barel. Dampaknya sangat dahsyat. Harga aspal impor pun ikut meroket ke harga US$ 600 per ton. Kenaikan harga aspal impor yang meroket ini adalah 43% lebih mahal apabila kita bandingkan dengan harga aspal impor pada awal tahun 2021 yang lalu. Dengan asumsi Indonesia mengimpor aspal sebesar 1,2 juta ton per tahun, maka sekarang ini Indonesia harus membayar aspal impor jauh lebih mahal sebesar US$ 216 juta, atau setara kurang lebih dengan Rp. 3 triliun. Padahal selama terjadinya konflik perang Rusia — Ukraina ini harga minyak bumi dunia akan tetap bertahan tinggi. Demikian juga dengan harga aspal impor. Akibatnya pembangunan proyek-proyek infrastruktur jalan-jalan Tol di seluruh Indonesia akan terancam mangkrak dan tidak dapat dilanjutkan. Termasuk juga rencana pembangunan infrastruktur jalan-jalan untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru. Dan semuanya itu nanti berpotensi akan berimbas langsung kepada terpuruknya pertumbuhan dan pemulihan ekonomi Indonesia.

Apa solusi jitu yang dapat ditawarkan kepada Pak Jokowi dalam Rapat Kabinet ini? Solusi cerdas yang mungkin dapat Pak Basuki rekomendasikan kepada Pak Jokowi mengenai masalah harga aspal impor yang sekarang sedang meroket adalah mari kita memanfaatkan aspal Buton yang nota bene hasil produksi dalam negeri. Harga aspal Buton ekstraksi diproyeksikan sebesar US$ 350 per ton. Harga produk aspal alam lokal ini sangat jauh lebih murah dari pada harga produk aspal minyak impor. Pastinya atas dasar data dan informasi ini Pak Jokowi tidak akan ragu-ragu, dan memerlukan waktu yang terlalu lama untuk segera mampu membuat sebuah keputusan yang adil dan arif bijaksana. Karena masalah aspal Buton sejatinya adalah masalah yang sangat sederhana, asalkan Pak Jokowi mau mendengarkan hati nurani rakyat Buton, berani jujur dengan diri sendiri, dan paham bahwa masalah aspal Buton sejatinya adalah masalah ekonomi demi “kemakmuran” dan “kesejahteraan” rakyat Indonesia. Kalau Pak Jokowi sudah mantap, setuju, dan sepakat lahir dan bathin, bagaimana prosedur tehnis dan langkah cara implementasi selanjutnyanya, harap diserahkan saja kepada masing-masing Menteri terkait untuk segera menindak lanjutinya. Ya... sangat begitu mudahnya.

Kata kunci masalah aspal Buton adalah demi “kemakmuran” dan “kesejahteraan” rakyat Indonesia. Bukan demi kemakmuran atau kesejahteraan pribadi, orang lain, atau oknum tertentu. Kelompok atau pihak tertentu. Apalagi bangsa asing atau negara tertentu. Indonesia sudah mengimpor aspal lebih dari 40 tahun. Ini sudah lebih dari cukup. Para importir aspal sudah memperoleh keuntungan yang sangat besar sekali. Dan ini pun juga sudah lebih dari cukup. Sudah banyak sekali dosa yang telah kita perbuat selama 40 tahun lebih ini. Sekarang marilah kita bertaubat, dan kemudian ditindak lanjuti dengan berbuat amal soleh dan kebaikan-kebaikan. Sekarang adalah Momentum yang tepat sekali, dan gilirannya rakyat Indonesia yang wajib Negara makmurkan dan sejahterakan. Mumpung Pak Jokowi masih sehat dan berkuasa. Karena sebagian besar rakyat Indonesia masih banyak yang miskin dan menderita. Belum makmur dan sejahtera sama sekali. Dan keputusan strategis maha penting ini, sekarang ini berada di tangan seorang Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Saat ini adalah kesempatan emas bagi Bapak untuk memperoleh pahala besar. Semoga.

Ikuti tulisan menarik Indrato Sumantoro lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Elaborasi

Oleh: Taufan S. Chandranegara

3 hari lalu

Dalam Gerbong

Oleh: Fabian Satya Rabani

Jumat, 22 Maret 2024 17:59 WIB

Terkini

Sengketa?

Oleh: sucahyo adi swasono

1 jam lalu

Terpopuler

Elaborasi

Oleh: Taufan S. Chandranegara

3 hari lalu

Dalam Gerbong

Oleh: Fabian Satya Rabani

Jumat, 22 Maret 2024 17:59 WIB