Qatar atau dikenal sebagai State of Qatar (Dawlat Qaṭar) ialah sebuah negara kecil yang terletak di Timur Tengah. Qatar berdekatan atau berbatasan langsung dengan negara Arab Saudi di sebelah barat dan Teluk Persia di sebelah timur. Qatar memiliki lingkup geografis terkecil setelah Bahrain dan Palestina saat ini. Luas Qatar mencapai sekitar 11. 437 km2 dan Qatar merupakan kombinasi dari negara dan semenanjung secara bersamaan.
Luas Qatar yang terhitung kecil itu dilatarbelakangi sejarah bahwa sejak abad ke-18 Semenanjung Qatar dikenal sebagai wilayah yang otonom dari berbagai negara saat itu, seperti Bahrain, Persia, Turki, dan Arab Saudi. Qatar telah banyak dikuasai oleh berbagai faksi terkemuka di Timur Tengah yang dimulai dari Al Khalifa dari Bani Utbah di Bahrain sejak tahun 1766. Kepemimpinan Al Khalifa tidak berlangsung lama dikarenakan mereka mendapatkan serangan dari berbagai kubu seperti Imarah Di’riyah yang dipimpin oleh Ibnu Saud hingga East India Company milik Kerajaan Inggris kala itu. Kegagalan mereka mempertahankan kekuasaannya di Qatar akhirnya digantikan oleh Wangsa Thani yang dipimpin oleh Sheikh Thani bin Mohammad sebagai pemimpin pertama di Qatar.
Kepemimpinan dinasti Thani terus berlanjut sampai beberapa dekade. Meski Qatar telah dikuasai Kekaisaran Ottoman sejak 1871 dan kemudian berganti tangan Inggris pada 1915, dinasti Thani mampu memanfaatkan keuntungan yang diberikan penguasa Qatar kala itu, yaitu Ottoman dan Inggris, untuk memperkuat kekuasaannya. Dinasti menawarkan keuntungan ekonomi kepada kedua kekuatan kolonial tersebut. Keuntungan tersebut tidak lain tertuju pada kekayaan sumber daya alam yaitu minyak bumi yang melimpah di Qatar.
Penemuan minyak bumi yang revolusioner di Arab Saudi pada tahun 1938 membawa perubahan besar bagi geopolitik di Timur Tengah. Qatar sebagai negara yang berdekatan dengan Arab Saudi memiliki cadangan minyak yang melimpah. Dengan penguasaan Inggris atas Timur Tengah sebagai akibat dari kekalahan Turki Ottoman dalam Perang Dunia I, memberikan Inggris keuntungan besar akan penguasaan minyak. Ini yang mendongkrak ekonomi kekaisaran Inggris.
Oleh karenanya, dengan memberikan hubungan timbal-balik dengan Inggris melalui pembagian minyak bumi yang kemudian dipertukarkan dengan pemberian otonomi wangsa Thani di Qatar, maka kekuasaan dinasti tersebut dapat bertahan hingga Qatar memperoleh kemerdekaannya dari Inggris melalui Treaty of Friendship and an Exchange of Notes yang disepakati pada tahun 1971.
Pasca kemerdekaan Qatar dari Inggris, Qatar mulai memainkan peran aktif dalam kancah internasional yang mana Qatar telah banyak menjalin hubungan yang erat dengan berbagai negara dan tidak jarang Qatar menjadi hub atau penghubung yang strategis dalam menjembatani diplomasi antara satu negara dengan negara lain. Posisi Qatar sebagai regional hub pada mulanya terlihat melalui dukungan Qatar terhadap Amerika Serikat dan sekutunya menjelang Perang Teluk 1991, dimana Qatar memiliki keterikatan yang erat dalam hubungannya dengan AS dan Qatar juga saat itu menawarkan sebagian wilayahnya untuk digunakan sebagai pangkalan militer Amerika dan sekutunya dalam menggempur Irak untuk mengembalikan Kuwait seperti sedia kala sebelum diinvasi oleh Irak. Tidak hanya menyediakan sebagian wilayahnya untuk menjadi pangkalan militer, Qatar juga memainkan peran aktif bersama dengan tentara Arab Saudi dalam Pertempuran Khafji, dimana Qatar, Ara Saudi beserta koalisi Amerika kala itu melakukan pertempuran darat – khususnya perang antar tank – dengan tentara Irak di Khafji dan serangan koalisi tersebut berhasil mengalahkan Irak di Khafji yang menjadi kekalahan pertama Irak dalam Perang Teluk. Hubungan erat antara Qatar dengan AS inilah yang kemudian memberikan keuntungan signifikan bagi kehadiran AS di Timur Tengah yang mana pangkalan udara Al Udeid di dekat ibukoata Qatar yaitu Doha menjadi markas dari Komando Pusat AS dan pangkalan aju ini memberikan kemampuan bagi Amerika untuk menggelar operasi militer secara cepat di Timur Tengah, sehingga keberadaan militer AS di Qatar menunjukkan eratnya hubungan AS-Qatar di era modern.
Selain menjalin relasi dengan AS, Qatar juga memainkan peran yang aktif di Timur Tengah, dimana sebagai kekuatan menengah (middle power) dimana peran yang diambil oleh Qatar untuk tampil di dunia internasional terdiri atas dua strategi utama yang digunakan berkaitan dengan kebijakan luar neger Qatar, khususnya di Timur Tengah maupun dunia internasional secara umum. Sebagaimana hampir semua negara di dunia yang tidak lepas berhubungan dengan negara lain, Qatar menyadari bahwa posisi negaranya tentu memiliki signifikansinya yang besar dalam politik regional dan posisi Qatar sebagai salah satu eksportir minyak dan gas terbesar di dunia selain Arab Saudi tentu akan meningkatkan daya tawarnya kepada negara lain yang bergantung pada minyak bumi produksi Qatar, sehingga kerangka multilateralisme tetap digunakan oleh Qatar untuk mempererat hubungannya dengan negara lain dan sekaligus melancarkan transaksi perdagangan yang menjadi kunci utama pembangunan ekonomi Qatar. Salah satunya bisa terlihat dari bergabungan Qatar kedalam organisasi regional seperti Organization of Petroleum Exporter Countries (hingga 2019) dan Organization of Islamic Cooperation, dimana keterlibatan Qatar kedalam kedua organisasi tersebut dapat diterka sebagai salah satu strategi Qatar untuk memperkuat hubungannya dengan berbagai negara yang tergabung di dalamnya.
Keterlibatan Qatar dalam OPEC perlu dicatat sebagai strategi politik Qatar yang berpengaruh besar dalam kebijakan luar negerinya, dimana pada tahun 1961 Qatar bergabung dengan OPEC untuk menghimpun dirinya dengan negara Arab eksportir minyak sebagaimana kebijakan energi Qatar saat itu yang masih bertumpu pada ekspor minyak bumi. Tidak hanya itu, bergabungnya Qatar dalam OPEC juga memiliki tujuan untuk menjadikannya sebagai aktor yang berpengaruh dalam penyeimbang harga maupun kuota produksi minyak ke seluruh dunia dan sekaligus memperkuat daya tawar Qatar terkait perdagangan minyak buminya dengan negara lain. Namun demikian, produksi minyak Qatar mengalami penurunan sejak tahun 2016 dikarenakan tiga faktor utama, yaitu adanya kesepakatan Qatar dan Rusia telah sepakat memotong produksi komoditas tersebut demi melindungi harga pasar; kebijakan pemotongan yang didasari motif pragmatis Qatar untuk mengalihkan kebijakan ekonominya ke sektor gas alam (Liquified Natural Gas) sebagaimana Qatar sendiri yang menjadi eksportir terbesar di dunia pada komoditas tersebut sejak tahun 2006; dan pengaruh krisis diplomatik Qatar-Arab Saudi tahun 2017 yang mengguncang kerjasama Qatar dengan negara Arab lainnya termasuk di dalam OPEC sendiri, sehingga ketiga faktor tersebut kemudian mendorong Qatar untuk keluar dari OPEC pada tahun 2019 dan berfokus pada peningkatan ekspor gas alam sebagai upaya Qatar dalam menarik hubungan negara lain seperti Iran, Rusia, dan lain sebagainya.
Strategi kedua ialah penggunaan diplomasi perdamaian dan penggunaan instrument soft power, dimana Qatar juga turut menggunakan berbagai sarana diplomasi untuk melegitimasi posisinya sebagai kekuatan menengah dan sekaligus menyebarluaskan pengaruhnya untuk memperkuat posisinya sebagai pemain regional yang dapat diperhitungkan selain Iran, Turki, Arab Saudi, dan negara lainnya. Sebagaimana yang tertera dalam kamus hubungan internasional mengenai keberadaan soft power, soft power dimaknai sebagai bentuk kemampuan suatu negara untuk mengkooptasi negara lain dengan memperkuat pengaruhnya kepada negara lain hingga membuat negara lain bergantung pada negara tersebut. Penggunaan soft power oleh setiap negara termasuk Qatar sebagian besar dilakukan dengan penggunaan diplomasi non-militer dan non-politik dalam berhubungan dengan negara lain, namun penggunaannya juga tidak lepas dari tujuan untuk mengartikulasikan kepentingan nasional didalam instrument diplomasi, seperti penggunaan media internasional yang dimiliki negara tersebut, pertukaran budaya, program ekonomi antar-negara, dan lain sebagainya.
Soft power yang digunakan oleh Qatar saat ini tercermin dalam kebijakan luar negerinya dalam mendayagunakan ekspansi Al Jazeera sebagai media internasional dan mengambil peran sebagai negosiator maupun mediator di Timur Tengah, dimana kedua instrument ini telah terbukti mampu mendongkrak reputasi Qatar dan meningkatkan daya tawar diplomasi, baik di kawasannya sendiri hingga kancah internasional, dan eksistensi AL Jazeera sebagai media internasional yang dibiayai Qatar menjadi salah satu hal menarik untuk dibahas mengenai soft power oleh Qatar. Al Jazeera sebagai media milik Qatar terlihat mengedepankan pemberitaan bertumpu pada penegakkan demokrasi, HAM, dan sekaligus menawarkan cara pandang alternatif untuk mengimbangi pandangan Western-centric yang diwakili media CNN, BBC, dan lain sebagainya serta menawarkan perspektif orientalisme dalam berita yang mewakili pemberitaan dan sudut pandang kritis di Dunia Ketiga seperti Asia, Afrika, dan benua lainnya. Ekspansi media tersebut kemudian membawa kesuksesan terhadap naiknya reputasi Qatar di dunia internasional dan keberadaan media tersebut juga memberikan alternatif yang dapat digunakan Qatar untuk mendorong beberapa negara lain berpihak dan berhubungan baik dengan Qatar. Oleh karenanya, Al Jazeera dapat menjadi bukti bahwa kepemilikan media internasional dapat menjadi sarana untuk membangun kapabilitas Qatar di dunia internasional dan mampu menangguhkan posisinya sebagai middle power yang dapat memiliki pengaruh terhadap negara lain di sekitarnya.
Ikuti tulisan menarik Dhien Favian lainnya di sini.
