Pemerintah sudah berakrobat dengan berbagai jurus demi menyediakan minyak goreng yang harganya terjangkau masyarakat. Apa daya, jurus-jurus itu terbukti tidak mempan. Pemerintah lemah lunglai berhadapan dengan jurus-jurus superjuragan minyak goreng yang jumlahnya kurang dari 10 tapi kekuatannya luar biasa.
Sungguh mengherankan bahwa ada elite politik yang beberapa waktu lalu berkomentar agar ibu-ibu kreatif dalam memasak. Kata beliau ini, masak iya sih ibu-ibu setiap hari menggoreng, kan bisa mengukus, merebus, atau merujak. Tentu saja, ibu-ibu juga tahu bahwa merebus dan mengukus itu bagus, dan mereka pun sudah melakukannya. Tidak setiap makanan mereka goreng, itupun sudah mereka kerjakan sebelum krisis minyak goreng.
Saran agar ibu-ibu rumah tangga kreatif dalam memasak ini terkesan bagus, tapi di sisi lain juga terkesan kurang simpatik dan kurang empatetik terhadap kesukaran yang dihadapi wong cilik. Lagi pula, bukan hanya bu-ibu rumah tangga yang jerit-menjerit akibat ulah [superjuragan] minyak goreng, tapi juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang juga mencari penghasilan dari goreng-menggoreng masakan.
Banyak bapak dan banyak ibu wong cilik yang menjual ayam goreng kaki lima. Juga menjual pecel lele, martabak asin, hingga gorengan—tahu isi, tempe mendoan, cireng isi, bala-bala, dan banyak lagi. Jadi, minyak goreng bukanlah isu dapur rumah tangga semata, tapi juga isu yang berkaitan dengan sumber penghidupan keluarga. Isu ekonomi rakyat.
Para elite tentu saja tidak merasakan kesukaran seperti ini, bahkan mereka tak pernah membeli minyak kemasan 1 atau 2 liter di toko atau warung. Apa lagi ikut mengantri minyak goreng curah. Tidak, para elite tidak mengalami situasi ini sehingga tidak mampu merasakan apa yang dirasakan wong cilik. Saking capeknya berdiri, para ibu dan bapak menaruh sandal sebagai tanda antrian. Berjam-jam mereka menunggu giliran bisa memperoleh minyak curah, seperti diberitakan media massa.
Memprihatinkan bahwa para elite itu tidak menyoroti kelangkaan minyak ketika pemerintah mengeluarkan jurus Harga Eceran Tertinggi dan membanjirnya minyak tatkala pemerintah melepas harga minyak pada mekanisme pasar. Sebenarnya kita bertanya-tanya: pasar yang mana jika pemain besarnya disebut-sebut kurang dari 10? Mekanisme pasar seperti apa yang berlangsung, sementara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tak kunjung mengumumkan hasil kajiannya?
Dalam situasi seperti ini, sungguh aneh pula institusi seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak bersuara sedikitpun, padahal ini adalah praktik ekonomi yang sangat konkret, yang membuat kehidupan rakyat bawah demikian sukar. Tapi para petinggi dan pengarah BPIP tidak mengeluarkan pendapat apapun, misalnya apakah menurut mereka praktik bisnis minyak goreng ini sesuai dengan nilai-nilai lima sila atau tidak sesuai?
Praktik-praktik ekonomi yang didominasi sedikit pemain ini, yang kemungkinan bukan hanya terjadi dalam bisnis minyak goreng saja, seharusnya menjadi kajian strategis bagi lembaga seperti BPIP. Para pemikir, petinggi, dan pengarah BPIP seharusnya mencurahkan waktu untuk merumuskan seperti apa ekonomi Pancasila dan bagaimana nilai-nilai ekonomi dapat dipraktikkan dalam lingkungan global seperti sekarang.
Praktik ekonomi dalam ekosistem kelapa sawit, CPO, hingga minyak goreng seharusnya menjadi tantangan yang dijawab oleh BPIP dengan menunjukkan seperti apa seharusnya tata kelolanya. Tentu saja, tata ekonomi yang tidak menyulitkan kehidupan rakyat bawah, sebab bagaimana pun juga para superjuragan minyak goreng itu menanam kelapa sawit di negeri ini serta memproduksi minyak goreng di negeri ini. Masak iya menjual minyak goreng kepada rakyat sebangsa dengan harga yang sukar terjangkau oleh kebanyakan orang.
Inilah waktunya bagi BPIP untuk memperlihatkan bahwa kehadiran lembaga ini punya makna bagi kehidupan rakyat banyak. Kira-kira seperti apa pemikiran BPIP mengenai ekonomi Pancasila dan praktikbisnis yang sesuai dengan nilai-nilai kelima sila yang memang bisa diaplikasikan dalam situasi sekarang. Ini tantangan konkret yang memerlukan jawaban konkret dari institusi dengan nama berbobot ini. Rintisan pemikiran ekonomi Pancasila sudah dimulai antara lain oleh Bung Hatta, Prof Mubyarto, dan Prof Dawam Rahardjo. Nah, di zaman seperti sekarang, bagaimana sumbangsih konkret BPIP? >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
