Aspal Buton adalah aspal alam yang terdapat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Jumlah depositnya sangat melimpah sekitar 650 juta ton. Tetapi yang tidak dapat diterima oleh akal sehat adalah mengapa pemerintah Indonesia sejak tahun 1980an sampai sekarang masih terus mengimpor aspal sejumlah 1,2 juta ton per tahun, atau setara dengan US$ 600 juta per ton?. Dan mengapa aspal Buton tidak dimanfaatkan saja untuk menggantikan aspal impor tersebut? Apakah karena alasannya masalah tehnis, atau non tehnis? Apakah Pak Jokowi tahu ?.
Baru-baru ini Pak Jokowi marah besar dan jengkel, karena Indonesia banyak sekali membeli barang-barang impor. Peristiwa ini terjadi ketika Pak Jokowi memberikan arahan dalam acara “Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” di Bali pada tanggal 25 Maret 2022 yang lalu. Dalam pidatonya, antara lain Pak Jokowi mengatakan sebagai berikut: ”Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini. Kalau kita beli barang impor, kita memberikan pekerjaan kepada negara lain. Pekerjaan ada di sana. Bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barang yang kita beli barang dalam negeri. Berarti akan ada investasi. Berarti membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung. Bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. Kita produksi dimana-mana bisa. Jangan ini diteruskan. Stop”.
Apa yang dapat kita pahami dari ucapan Bapak Presiden Joko Widodo ini? Pertama-tama yang kita tangkap adalah kemarahan Pak Jokowi, karena Indonesia selama ini telah mengimpor barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri. Dan barang-barang yang sebenarnya sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Kedua, Pak Jokowi merasa sudah sangat kesal, karena jumlah barang-barang yang diimpor tersebut nilainya sangat besar sekali. Ketiga, Pak Jokowi merasa kecewa dengan kinerja bawahannya yang masih suka berbelanja barang-barang impor. Dari gesture, bahasa tubuh, dan ekspresi raut wajahnya, dapat terlihat jelas bahwa Pak Jokowi sedang galau. Khususnya ketika beliau mengatakan budaya impor ini jangan diteruskan. Harus segera dihentikan. Kelihatannya arahan dari Pak Jokowi ini masih terputus, dan belum tuntas selesai. Karena masih belum ada arahan solusi yang jelas dan tegas dari permasalahan impor barang-barang ini yang membuat Pak Jokowi marah.
Mungkin Pak Jokowi masih ingat? Di awal bulan Januari 2015 yang lalu, Pak Jokowi pernah menginstruksikan kepada semua Kementerian terkait untuk menggantikan aspal impor dengan aspal Buton. Tetapi mirisnya, setelah 7 tahun berlalu, Indonesia masih tetap terus mengimpor aspal sejumlah 1,2 juta ton per tahun. Atau senilai US$ 600 juta per tahun. Bagaimana ini Pak Jokowi? Mungkin Pak Jokowi sudah lupa ya.. Apalagi sekarang ini dengan adanya konflik perang Rusia — Ukraini, harga aspal impor meroket ke harga di atas US$ 600 per ton. Devisa negera kita terkuras habis untuk membeli aspal impor. Pak Jokowi benar. Memang kita ini bodoh sekali, karena tidak mau beralih ke aspal Buton sejak dulu. Sejak Pak Jokowi pertama kali menginstruksikannya di tahun 2015. Sekarang ini mungkin keadaannya sudah sangat terlambat. Lalu apakah Pak Jokowi masih mau terus marah-marah? Atau. apakah lebih baik Pak Jokowi berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk aspal Buton? Caranya mudah sekali kok Pak Jokowi.
Sejatinya aspal Buton sudah siap untuk menggantikan aspal impor. Bahan baku melimpah. Kebutuhan pasar di dalam negeri sangat besar sekali, dan terus meningkat tiap tahunnya. Teknologi ekstraksi yang mumpuni, handal, efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan sudah tersedia. Berarti yang masih kurang tinggal Investor. Tetapi kelihatannya para Investor ini masih ragu-ragu, enggan, dan “wait and see” untuk mau berinvestasi. Mereka masih menunggu kepastian mengenai kebijakan “Political Will” dari pemerintah Indonesia untuk Program Hilirisasi Aspal Buton. Selama ini aspal Buton hanya dijadikan sebagai “lip service” objek wacana dan janji-janji semata dari Bapak Presiden Joko Widodo, para Menteri, dan pejabat tinggi negara. Dan realisasinya masih belum ada sama sekali. Belum ada bukti nyata yang dapat terlihat oleh kasat mata. Hal ini yang selalu dipertanyakan oleh para Investor: “Are you serious?”. Para Investor masih menunggu gebrakan dari upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Visi aspal Buton menggantikan aspal impor? Upaya-upaya yang konkrit. Dan bukan hanya sekedar wacana dan janji-janji semata. Semuanya harus serba jelas sejelasnya: “apa, siapa, bagaimana, dan kapan” aspal Buton akan mampu menggantikan aspal impor. Kalau keempat pertanyaan-pertanyaan ini sudah dapat dijawab dengan sempurna oleh Pak Jokowi, maka para Investor mungkin akan mulai tergerak hatinya, melirik, dan tertarik dengan Program Hilirisasi Aspal Buton.
Mengingat banyak sekali barang-barang impor yang telah dibeli selama ini oleh Indonesia, Mulai dari yang barang-barang yang kecil-kecil, seperti buku tulis dan pinsil. Hingga barang-barang yang besar-besar, seperti traktor pertanian dan aspal. Maka harus dipilih dan dipilah barang-barang apa saja yang harus diprioritaskan untuk pertama kali yang dapat segera disubstitusi oleh barang-barang produksi lokal. Khususnya produk-produk dalam negeri yang berpotensi besar memiliki “multiplier effect” terhadap pertumbuhan dan pemulihan ekonomi Indonesia yang sekarang ini sedang terpuruk. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga adalah industri-industri yang akan menyerap banyak tenaga kerja yang sangat dibutuhkan oleh para generasi muda. Dan terakhir adalah industri-industri yang sudah siap untuk dapat segera diimplementasikan secepatnya di dalam era pemerintahan Pak Jokowi yang tersisa kurang dari 3 tahun lagi. Dari ke 3 kriteria yang disebutkan ini, Program Hilirisasi Aspal Buton sejatinya sudah siap sejak lama.
Inti permasalahan substitusi barang-barang impor dengan produk-produk lokal adalah masalah dana investasi. Oleh karena itu, pertama-tama pemerintah Indonesia harus fokus dan bisa meyakinkan kepada para Investor bahwa tidak ada Kartel aspal impor. Dan kemudian Peraturan dan Undang-undang Keputusan Menteri yang telah mewajibkan penggunaan aspal Buton harus mampu dilaksanakan secara konsekwen dan bertanggung jawab. Termasuk adanya pengawasan dan penegakkan hukum yang tegas dengan adanya sanksi-sanksi yang jelas, apabila Peraturan dan Undang-undang tersebut dilanggar. Dan yang paling penting sekali dan wajib dilakukan secara profesional adalah peranan dan tanggung jawab KPK untuk menyelidiki modus-modus pembelian barang-barang impor, termasuk adanya “mark up” harga dan “kong kali kong” antara para pejabat pemerintah dengan para importir. Karena para pengguna atau konsumen sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga tidak mempunyai pilihan lain, kecuali harus membeli produk-produk impor tersebut.
Pak Jokowi boleh marah-marah dan jengkel, karena Indonesia banyak membeli barang-barang impor. Tetapi dengan marah-marah dan jengkel saja tidak akan menyelesaikan masalah. Semua permasalahan harus dapat diselesaikan dengan kepala dingin, sehingga Pak Jokowi akan mampu berpikir dengan akal sehat. Masalah aspal Buton untuk menggantikan aspal impor solusinya adalah sangat mudah dan sederhana sekali: Investor — Investor — Investor. Mohon Pak Jokowi instruksikan kepada Bapak Bahlil Lahadalia, Menteria Investasi untuk mendapatkan Investor untuk Program Hilirisasi Aspal Buton. Kalau Pak Jokowi yang memerintahkan langsung kepada Pak Bahlil, kemungkinan besar tidak akan lama lagi para Investor akan segera berdatangan. Bisa Investor dalam negeri, maupun luar negeri. Ingat, kata kuncinya adalah asalkan Pak Jokowi secara “Political Will” memang sudah 100% benar-benar jujur dan ikhlas ingin agar aspal impor segera digantikan dengan aspal Buton di dalam era pemerintahan Pak Jokowi yang tersisa kurang dari 3 tahun lagi. Rakyat Indonesia tidak bodoh Pak Jokowi. Mohon stop marah-marah. Dan kerja,kerja,kerja.
Ikuti tulisan menarik Indrato Sumantoro lainnya di sini.
