Sandiwara wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, sudah memasuki episode baru. Episode ini saya kasih judul "Larangan dari Jokowi"
Kisahnya, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (5/4/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Jokowi meminta jajarannya tidak berpolemik terkait isu ini dan fokus bekerja. "Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.
Selanjutnya, Jokowi menegaskan, dirinya tidak ingin lagi mendengar ada yang menyuarakan wacana presiden 3 periode maupun penundaan pemilu. "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," ujarnya.
Sayangnya, Jokowi tak menyebut secara khusus, larangan untuk manuver pimpinan desa. Atau mungkin, maksud kata-kata "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," Itu juga diarahkan kepada pemimpin desa?
Tak malu?
Sejatinya, bila isu perpanjangan masa jabatan Presiden dihembuskan oleh partai politik koalisinya, para menterinya, dan juga para pendukungnya, berbagai pihak di Republik ini tentu tak kaget. Memang itu bagian dari orkestra politik mereka yang sudah kadung dicap berselebung oligarki, dinasti, dan kepentingan-kepentingan karena sudah terjerat kontrak dengan para cukong (pemodal).
Tapi, ketika tiba-tiba ada yang ikut cari muka dalam hal wacana penundaan Pemilu dan perpanjang periode Presiden, dan yang cari muka itu adalah pemimpin desa yang mengaku atas nama seluruh Indonesia, ini sungguh menggelikan. Bahkan lebih menggelikan saat pemimpin desa ikutan cari muka dengan alasan balas budi karena dasarnya persoalan gaji.
Karena perwakilan pemimpin desa menyebut hanya Jokowi yang memperhatikan mereka. Sungguh orang yang mengaku pemimpin desa ini tak malu. Sudah cari muka dan polos mengatakan balas budi karena masalah gaji dll (harta), tak sadar mereka itu seharusnya menjadi panutan masyarakat desa yang dipimpinnya.
Bagaiamana bila pemimpin desanya seperti itu, dan ternyata mata duitan dan harta? Mengapa jadi tak berbeda dengan mereka yang terus bikin rakyat susah dan menderita, karena yang dipikir hanya harta dan tahta. Tidak ada militansi dan nasionalisme, apalagi jejak-jejak menuruni negarawan.
Kasihan rakyat desa. Lebih miris, Aksi pemimpin desa versi Kemendagri ini menuai reaksi dari Apdesi yang ‘resmi’. Ketua Umum Apdesi Arifin Abdul Majid menyatakan bahwa yang mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi ini tidak berbadan hukum. Nah lho? Kok bisa?
Malah pemimpin desa ini berencana menggelar deklarasi dukungan untuk Jokowi itu, baru 'diakui' Kemendagri sehari sebelum Silatnas di Istora Senayan dilaksanakan.
Padahal, Apdesi yang resmi berbadan hukum dan sudah tercatat di Kemenkumham sejak 2016. Sementara yang menggelar Silatnas, nama ormasnya DPP APDESI, tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar di Kemenkumham.
Bekalnya hanya memegang Surat Keterangan Terdaftar di Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Dan SKT ini baru terbit sehari sebelum acara Silatnas digelar.
Selatnas adalah Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Luar biasa.
Mengapa bisa sampai segitunya, asosiasi pemimpin desa yang tak resmi bikin manuver? Dugaannya, ada aktor di balik manuver politik yang berencana menggelar deklarasi.
Saat Selatnas, di depan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, para kepala desa ini meminta agar masa jabatan Presiden Jokowi ditambah lagi.
Bahkan, para kepala desa ini, mendukung tiga periode untuk Jokowi karena bentuk balas budi. Selain itu, Jokowi sudah mengabulkan sejumlah permintaan yang mereka ajukan seperti gaji setiap bulan, mengabulkan penambahan dana operasional yang diambil dari dana desa.
Pun karena Jokowi setuju proses pencairan SPJ dana desa disederhanakan. Tak hanya itu, kepala desa juga diberi diskresi terkait penggunaan BLT desa. Pertanyaannya, para Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi tak resmi ini, apa pura-pura tak paham, semua dana itu dari rakyat.
Sementara, rakyat Indonesia kini sedang kesusahan. Berapa jumlah Kepala Desa dibandingkan rakyat yang dipimpinnya di desa-desa? Tapi, Asosiasi ini ditengarai berada di balik manuver politik, karena sejumlah menteri Jokowi sepertinya menjadi bagian dari organisasi ini.
Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Meski Asosiasi ‘versi Kemendagri’ ini mengaku bergerak sendiri, namun kuat dugaan mereka diarahkan.
Memalukan?
Munculnya Asosisi yang menjadi bagian episode politik di +62 menuai kritik dan kecaman. Mereka dinilai tak mengerti regulasi, konstitusi dan tak patuh pada sumpah jabatan. Padahal jelas, dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur bahwa Kepala Desa dan perangkat desa dilarang berpolitik.
Konstitusi secara gamblang juga menyatakan bahwa jabatan presiden dua periode. Selain itu, Kepala desa merupakan pejabat pemerintahan terkecil. Saat dilantik mereka disumpah untuk mematuhi dan menjalankan konstitusi, dan peraturan perundangan yang berlaku.
Sehingga, ulah Asosiasi tak resmi ini dinilai tak hanya melawan konstitusi, namun juga melanggar sumpah jabatan. Namun, dalam larangannya, Jokowi memang tak menyebut secara langsung melarang Asosiasi tak resmi bermanuver.
Apakah dengan tak disebutnya Asosiasi ini oleh Jokowi, artinya mereka masih dibebaskan bermanuver, terus boleh menghembuskan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga mereka bikin deklarasi usai Idul Fitri.
Kita tunggu lanjutan episode kisah ini. Hmmm. Ada-ada saja. Ada apa dengan orang-orang yang di Asosiasi tak resmi? Siapa sebenarnya aktor di balik manuver mereka? Sepertinya, rakyat sudah tahu jawabannya.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
