Indonesia sebagai bangsa, semua sepakat, menolak usulan PM Malaysia Sabri Yakob agar bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Tanpa dalih lagi, sepakat kita tolak. Karena bahasa Melayu tidak lebih baik dari bahasa Indonesia. Dari jumlah penutur, aset kosakata, dan dukungan bahasa daerah yang ada di wilayahnya, bahasa Melayu tidak dapat merepresentasikan bahasa di kawasan ASEAN.
Lalu, bila kita menolak bahasa Melayu jadi bahasa resmi ASEAN, apakah secara otomatis bahasa Indonesia pantas menjadi bahasa resmi ASEAN? Untuk menjawab itu, ada 5 (lima) pertanyaan penting yang harus dijawab pemerintah dan penutur bahasa Indonesia, yaitu:
- Apakah Indonesia punya political will atau kemauan politik untuk terus memperkuat kebijakan bahasa Indonesia yang lebih strategis, baik secara nasional maupun internasional?
- Apakah selama ini pemerintah sudah memainkan peran diplomasi bahasa Indonesia di ruang internasional?
- Apakah sikap berbahasa penutur sudah baik terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan resmi negaranya?
- Apakah pemerintah berani menertibkan penggunaan bahasa asing yang berlebihan dan bertebaran di ruang publik?
- Apakah pemerintah sudah memerhatikan dinamika bahasa Indonesia untuk mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya termasuk melakukan kajian-kajian bahasa yang adaptif terhadap era digital?
Bila kelima pertanyaan penting di atas belum mampu dijawab tegas, dapat disimpulkan bahasa Indonesia pun belum pantas menjadi bahasa resmi ASEAN. Karena faktanya diplomasi bahasa Indonesia di kancah internasional tergolong tidak optimal. Pejabat pemerintah sepertinya belum berani bersikap patriotik terhadap bahasa negaranya sendiri.
Mau tidak mau upaya revitalisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasinoal dan bahasa resmi kenegaraan pun harus diperkuat kembali. Seiring dengan sosialisasi pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun. Penutur bahasa Indonesia sudah seharusnya bangga terhadap bahasa sendiri. Bukan justru merasa keren bila mampu menggunakan bahasa asing. Belum lagi maraknya penggunaan istilah-istilah asing di ruang publik, seperti di mal, tempat wisata, atau ruang publik lainnya.
Bila menolak bahasa Melayu jadi bahasa resmi ASEAN, maka bahasa Indonesia pun harus berbenah diri. Agar tetap eksis dan mampu menjalankan perannya sebagai jati diri bangsa Indonesia. Maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan bahasa asing di ruang publik adalah bukti bahasa Indonesia pun terancam di negerinya sendiri. Karena itu dibutuhkan perhatian dan kepedulian terhadap bahasa Indonesia.
Sebagai bahasa dengan jumlah penutur terbesar ke-4 di dunia, bahasa Indonesia seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi oleh para penuturnya. Karena bahasa Indonesia adalah amanat UUD 1945, konstustusi tertinggi di negara ini. Maka jangan abai terhadap bahasa nasional. Karena secara historis, banyak bahasa di dunia malah punah akibat penuturnya tidak lagi menghormati bahasanya sendiri.
Pemerintah dan penutur bahasa Indonesia kini ditantang membuktikan perhatian dan kepedulian terhadap bahasa nasionalnya.
Apa yang dilakukan PM Malaysia Sabri Yakob, paling tidak harus dilihat sebagai upaya pemerintah Malaysia menjalankan peran diplomasi bahasa di kancah internasional. Cara itu tidak sepenuhnya benar, tapi dapat diterima sebagai strategi memperkuat kebijakan strategis bahasa mereka.
jadi, silakan jawab kelima pertanyaan penting tentang bahasa Indonesia di atas, bila bahasa Indonesia mau jadi bahasa remsi ASEAN.
#BahasaResmiASEAN #BahasaIndonesia #CatatanKritisBahasaIndonesia
Ikuti tulisan menarik Syarifudin lainnya di sini.
