Demo dan Ajakan Berdialog yang Terlambat - Pilihan Editor - www.indonesiana.id
x

Ilustrasi Dialog. Gerd Alatmann dari Pixabay.com

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Selasa, 12 April 2022 06:36 WIB

  • Pilihan Editor
  • Topik Utama
  • Demo dan Ajakan Berdialog yang Terlambat

    Ketika mahasiswa mulai turun ke jalan, menteri dan politisi serta pejabat lain melontarkan ajakan berdialog. Berdialog dengan rakyat mestinya dilakukan sejak pemerintahan Jokowi dibentuk.

    Dibaca : 1.973 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Gaya respon politisi sekaligus pejabat sungguh menggelikan. Ketika mereka menggodog suatu peraturan berskala besar, seperti undang-undang, mereka jalan berdua saja. Mereka begadang, bahkan hari libur pun mereka sibuk bekerja. Sungguh semangat yang patut dipuji seandainya mereka bekerja sepenuhnya memikirkan masa depan rakyat, dan seandainya mereka tidak mengedepankan kepentingan kelompok sendiri.

    Pejabat eksekutif dan pejabat parlemen ngobrol sebagai teman sejawat, yang artinya saling mendukung serta melupakan peran yang seharusnya mereka mainkan. Mereka yang sedang menjadi anggota DPR pura-pura lupa bahwa mereka duduk di parlemen dengan mengemban amanah menyuarakan aspirasi rakyat. Alih-alih menjalankan tugas sejati nan mulia itu, mereka malah menjadi kepanjangan tangan partai melulu dan penyambung lidah elite politik maupun ekonomi.

    Mereka berdua itu, pejabat di eksekutif dan legislatif, asyik ngobrol berdua dan tidak peduli pada apa yang dipikirkan rakyat dan dikehendaki rakyat. Di ruang-ruang yang nyaman, mereka membicarakan dan mengatur ini itu yang memengaruhi kehidupan rakyat banyak, tapi tanpa mereka bertanya apa kehendak rakyat yang diatur. Karena keduanya sudah kompak, maka aturan-aturan yang dibuat itu dengan mudah disahkan. Lalu, rakyat diminta untuk mematuhi aturan itu, walaupun rakyat tidak setuju.

    Anehnya, tatkala mahasiswa mau dan mulai turun ke jalan, barulah mereka mengajak dialog. Wiranto, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, mengeluarkan pernyataan yang intinya: daripada panas-panasan di jalan lebih baik kita ngobrol di ruang yang dingin. Ada juga menteri-politisi yang melontarkan ajakan agar para mahasiswa berdialog saja—istilah menteri ini ‘dialog yang dialogis’. Pertanyaannya: kemana saja beliau-beliau ini selama ini?

    Ajakan dialog mestinya bukan dilontarkan di saat seperti ini, saat mahasiswa—yang menyuarakan aspirasi rakyat—mulai turun ke jalan. Berdialog dengan rakyat mestinya dilakukan sejak pemerintahan Jokowi dimulai. Setiap kali hendak membuat undang-undang yang memengaruhi kehidupan rakyat banyak maupun lingkungan tempat rakyat hidup, pemerintah dan DPR mestinya menggali lebih dulu aspirasi rakyat.

    Dialognya pun mesti otentik dan dengan rakyat yang otentik; bukan dialog pura-pura dan dengan sebagian orang yang diklaim sebagai representasi rakyat. Dialog yang tidak otentik seperti ini hanya akan membuahkan hasil yang tidak otentik pula. Dialog ini hanya untuk menunjukkan bahwa pemerintah dan parlemen sudah menjalankan prosedur dialog dan menjaring aspirasi rakyat, tapi sejatinya ini kepura-puraan. Ini adalah dialog prosedural, dialog seolah-olah, dialog pura-pura.

    Apa yang akan dihasilkan dari dialog pura-pura seperti itu, yang cenderung hanya ditujukan untuk membujuk mahasiswa agar tidak meneruskan niatnya turun ke jalan? Apakah dialog seperti itu akan menyelesaikan substansi persoalan? Dialog dengan rakyat hanya akan punya arti jika pemerintah dan parlemen memperlakukan rakyat secara semestinya, yaitu sebagai pemegang kedaulatan dan jika mereka menjalankan tugas dengan selalu ingat bahwa mereka duduk di pemerintahan dan parlemen karena amanah rakyat, amanah yang tidak layak dikhianati. >>

    Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.